Dua Kementerian di Bawah Nadiem Makarim, Seperti Apa Kerumitannya?
Nadiem Makarim didapuk sebagai Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) pada Rabu, (28/4) kemarin. Tugas yang baru itu sekaligus menjadi pengingat buat Nadiem bahwa, di sisa masa jabatan Jokowi, ada yang perlu dibuatnya bagi peningkatan kualitas riset di lingkungan pendidikan tinggi. Tak hanya itu, ia juga bertanggung jawab atas kebijakan di tingkat pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Dengan beban ganda tersebut, lantas bagaimana Nadiem bakal membuat kementerian satu payung ini tak sekadar menarik tapi juga efektif?
Rumitnya Urus Dua Kementerian Sekaligus
Meleburnya dua kementerian strategis ini sudah ditanggapi oleh banyak pihak sejak wacana pembentukannya muncul ke permukaan. Pada awal April lalu, misalnya, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, menilai, kebijakan Pemerintah yang melebur fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak bakal efektif.
Pemerintah, kata Mulyanto, seperti tak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa selama kedua kementerian tersebut digabung, tugas dan fungsi keduanya tak berjalan maksimal. Apalagi, penggabungan, pemisahan atau peleburan lembaga membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun untuk koordinasi dan adaptasi, katanya.
Baca juga: Swafoto Bareng Megawati, Isyarat Nadiem Aman dari Reshuffle? | Asumsi
“Sementara pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua efektif tinggal 2 tahun lagi, maka praktis kementerian baru ini tak akan efektif bekerja di sisa usia pemerintahan sekarang ini,” katanya sebagaimana dilansir dari Medcom.
Menurut Mulyanto, peleburan dua kementerian ini akan membuat perumusan kebijakan dan koordinasi Ristek semakin tenggelam oleh persoalan pendidikan dan kebudayaan yang banyak. Belum lagi, terkait kerumitan koordinasi kelembagaan antara Kemendikbud, Ristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang ada di bawah naungan Ristek.
Ia menambahkan, kebijakan ristek semestinya semakin mengarah kepada hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dalam industri dan sistem ekonomi nasional. Penggabungan Kemendikbud-Ristek disebut bisa membuat lembaga Ristek kembali menjadi unsur penguat empirik dalam pembangunan manusia.
“Beda halnya kalau Kemenristek ini digabung dengan Kemenperin. Ini dapat menguatkan orientasi kebijakan inovasi yang semakin ke hilir dalam rangka industrialisasi 4.0,” katanya, dari sumber yang sama.
Beda Pendapat Soal Nadiem
Sementara itu, pemerhati pendidikan Ina Liem menyebut, penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud terkait dengan tren ekonomi masa depan. Dia menjelaskan Merdeka Belajar yang diusung Nadiem Makarim merupakan konsep transformasi yang memberikan cara baru dalam peningkatan kualitas pendidikan. Itu dimulai dari usia dini, lanjut ke menengah, hingga pendidikan tinggi.
“Tren ekonomi ke depan harus berbasis inovasi sehingga pendidikan juga perlu diarahkan ke sana. Apalagi, sebagian besar kegiatan riset juga telah dilakukan di perguruan tinggi. Ini sudah langkah tepat. Peleburan ini juga berarti riset dan inovasi dibiasakan dilakukan sebelum pendidikan tinggi,” ujar Ina sebagaimana dilansir Antara.
Baca juga: Nadiem Ingin Pembelajaran Tatap Muka Disegerakan, Tapi Kesiapannya Masih Dikeluhkan | Asumsi
Ia mengungkapkan hampir 80 hingga 90 persen penelitian dilakukan perguruan tinggi. Penggabungan Kemendikbudrsitek, katanya, akan menciptakan birokrasi di bawah satu atap sehingga lebih ramping. Ia bahkan memperkirakan Nadiem tak akan terlalu sulit mengelola Kemendikbudristek. Nadiem diprediksi akan menggabungkannya dengan pola di Dirjen Pendidikan Tinggi yang sebelumnya juga telah bergabung dengan Kemenristekdikti.
“Saya melihat ini penyederhanaan birokrasi. Kalau ada di bawah satu atap secara birokrasi lebih ramping, tidak ke sana kemari. Jadi tidak double. Selama ini perguruan tinggi riset dan Dirjen Dikti juga melaksanakan riset bersama berbagai kementerian teknis lain,” kata dia.
Berbeda dengan Ina Liem, sebagaimana yang dilaporkan CNN Indonesia, Pakar pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Said Hamid Hasan menduga ada peran politik yang membuat Nadiem dipertahankan. Ia menekankan pendidikan dan riset Indonesia adalah persoalan besar. Nadiem tak banyak bergelut di kedua bidang itu. Ia bahkan telah menduga pertemuan Nadiem bersama Megawati beberapa waktu lalu sebagai isyarat mempertahankan eskalasi politiknya. Nadiem pun tak didepak dari Kabinet Jokowi.
“Ketika beliau bertemu dengan Ibu Mega, saya sudah merasakan itu pasti beliau yang akan jadi. Eskalasi politiknya kelihatan ke sana. Tapi apakah beliau akan sanggup handle riset? Itu kan persoalan besar,” katanya sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.
Bagaimanapun, kata Hamid, perkara riset tidak bisa disepelekan karena merupakan bagian besar dari inovasi di pendidikan tinggi. Dan dengan besarnya tanggung jawab Nadiem dalam persoalan pendidikan yang menurutnya juga belum terkendali, ia khawatir kemampuan Nadiem tak akan mumpuni.
Baca juga: Nadiem Pastikan Sekolah Tatap Muka, Vaksinasi Murid Gimana? | Asumsi
Senada dengan itu, praktisi dan pengamat pendidikan Asep Sapa’at mengapresiasi Nadiem sebagai individu dengan kemampuan dan prestasi yang luar biasa. Namun, ia tetap meragukan Nadiem sebagai orang yang tepat memimpin Kemendikbud Ristek. Hal itu, menurutnya, sudah terbukti dari sejumlah kebijakan yang sudah dilakukan Nadiem ketika mengelola pendidikan Indonesia. Ia soroti soal kebijakan pemberian kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh.
Menurutnya, kebijakan kuota belajar bukan solusi dari kendala belajar di tengah pandemi. Sepanjang pandemi, kata Asep, tidak ada inovasi ataupun sistem yang dibangun Nadiem dengan tujuan membekali kemampuan guru dan orang tua dalam menanggulangi pendidikan jarak jauh.
“Cara beliau menangani (pendidikan), manajemen keputusannya, saya lihat manajemen logistik. Jadi butuh berapa? Benar-benar distribusi barang. Padahal dalam konteks pendidikan itu bicara penataan kelola manusia,” kata dia.
