Jokowi Respons Aksi BPK Colek Prabowo karena Anggaran Komcad
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto beserta menteri-menteri lainnya untuk melakukan perbaikan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal penganggaran Komponen Cadangan (Komcad) Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Dan saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan (Komcad) itu saja, karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya laporan untuk semester satunya; dan temuannya banyak, dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI,” ujar Jokowi di Pameran Indo Defence 2022 Expo & Forum di Jakarta, Rabu (2/11/2022), dilansir dari Antara.
Selalu ada: Menurut Jokowi, berbagai temuan BPK selalu ada di kementerian/lembaga. Ia menganggap, yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan.
Koreksi: Sebelumnya, BPK bersurat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengoreksi pelaksanaan maupun administratif dalam pembuatan anggaran Komponen Cadangan (Komcad).
Berdasarkan audit sistem pengendalian internal, ditemukan sejumlah pengadaan barang senilai Rp531,96 miliar yang belum masuk ke dalam laporan keuangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun anggaran 2021. Padahal, lebih dari separuhnya yaitu Rp235,25 miliar digunakan untuk kegiatan pembentukan Komcad.
“Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah Komcad ini dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan, namun bertahap. Pelaksanaan secara bertahap itu ada beberapa koreksi, tapi koreksi bersifat administratif dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti,” tutur Nyoman.
Menurut Nyoman, BPK juga memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga lain, bukan hanya kepada Kemhan.
Baca Juga:
BPK Colek Prabowo, Temukan Masalah pada Anggaran Komcad
Menwa Dianggap Perlu Dibuat Seperti Komcad Demi Hindari Korban
Kemenhan Tegaskan Komcad Bukan Wajib Militer Bagi Warga Sipil
