BPK Colek Prabowo, Temukan Masalah pada Anggaran Komcad
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersurat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengoreksi pelaksanaan maupun administratif dalam pembuatan anggaran Komponen Cadangan (Komcad).
“Sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti,” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana, Selasa (1/11/2022), dilansir dari Antara.
Koreksi: Berdasarkan audit sistem pengendalian internal, ditemukan sejumlah pengadaan barang senilai Rp531,96 miliar yang belum masuk ke dalam laporan keuangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun anggaran 2021. Padahal, lebih dari separuhnya yaitu Rp235,25 miliar digunakan untuk kegiatan pembentukan Komcad.
“Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah Komcad ini dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan, namun bertahap. Pelaksanaan secara bertahap itu ada beberapa koreksi, tapi koreksi bersifat administratif dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti,” tutur Nyoman.
Kementerian lain: Menurut Nyoman, BPK juga memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga lain, bukan hanya kepada Kemhan.
“Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan selaku koordinator akan menyampaikan surat dari Presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti apa temuan dan perbaikan dari kami,” ucapnya.
Masalah anggaran: Dalam laporannya, BPK menyebutkan pengadaan barang untuk Komcad termasuk pengadaan barang kegiatan dukungan (Rp123,07 miliar), aset kendaraan (Rp44,8 miliar), serta senjata senapan serbu (Rp67,3 miliar). Barang-barang itu telah didistribusikan ke tiga Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), pelaksana kegiatan latihan dasar militer (latsarmil), serta pembulatan Komcad.
BPK menyebut semestinya barang-barang tersebut tercacat sebagai aset tetap minimal senilai Rp230,57 miliar. Masalahnya, pencatatan tidak bisa dilakukan karena sebagian barang didatangkan dan didistribusikan sebelum adanya anggaran.
Kegiatan dukungan Komcad 2021 justru masih diajukan sebagai tambahan anggaran sebesar Rp123,07 miliar untuk tahun anggaran 2022.
BPK juga mengungkap adanya kebutuhan dana untuk kegiatan Komcad berupa pengadaan kendaraan senilai Rp68,69 miliar serta senapan serbu kaliber 5,56 mm senilai Rp582,99 miliar yang dicatat sebagai kontrak pinjaman dalam negeri 2021 dan 2022, padahal kontrak pembiayaan anggarannya belum efektif berlaku.
Imbasnya, BPK menilai ada potensi permasalahan hukum terhadap aset senilai Rp527,27 miliar di Kemhan Kemhan juga berpotensi menerima tagihan atas pengeluaran pihak ketiga senilai total Rp1,07 triliun yang sebagian besar untuk pembentukan Komcad 2021. Permasalahan timbul karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Baranahan Kemhan membuat pengadaan barang sebelum anggaran tersedia, sehingga menyalahi UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
Rekomendasi: BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar memerintahkan Kepala Baranahan dan PPK segera menyelesaikan penganggaran serta pembayaran pelaksanaan kegiatan. BPK juga merekomendasikan Inspektorat Jenderal Kemhan untuk memverifikasi hasil pekerjaan dan kewajaran nilai pembayaran.
Baca Juga:
Menwa Dianggap Perlu Dibuat Seperti Komcad Demi Hindari Korban
Kemenhan Tegaskan Komcad Bukan Wajib Militer Bagi Warga Sipil
