Deretan Dampak Jika PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut memperpanjang PPKM Darurat hingga hingga 6 minggu. Ini dilakukan untuk menurunkan angka kasus Covid-19. Meski akan berdampak di berbagai sektor.

Banyak pihak menilai memperpanjang PPKM Darurat terburu-buru dan tidak direncanakan dengan matang.

Kebijakan cek ombak

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah tidak siap dalam merencanakan PPKM. Semuanya terburu-buru.

“Itu semua mengindikasikan ketidaksiapan, perencanaan lemah. Semuanya serba terburu-buru, panik, bingung, yang penting ada kebijakannya, maunya cepet covid bisa ditangani,” katanya.

Menurutnya kebijakan pemerintah yang berubah-berubah seperti test the water, menguji publik, lalu nanti diubah.

“Aturan itu harus tegas, jangan berubah-ubah, nanti yang terjadi perilaku masyarakat berubah-ubah,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Jualan Vaksin, Percepat Herd Immunity atau Cari Cuan Ditengah Pandemi? | Asumsi

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko sudah menduga pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat. Ia menilai kebijakan ini tidak efektif sejak awal.

“Saya sudah nggak yakin sampai tanggal 20 dengan sempurna, kecuali kalau lockdown. PPKM, maksimal satu setengah bulan baru turun,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (14/7/2021).

Ia mengerti pemerintah tidak pilihan lain, karena harus memilih untuk memperpanjang PPKM Darurat. “Apalagi saat ini rumah sakit masih penuh. Ia menyarankan PPKM Darurat tetap diterapkan hingga fasilitas kesehatan kembali pulih,” katanya.

Banyak sektor terdampak

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira menegaskan bahwa PPKM darurat tidak efektif mencegah penyebaran kasus covid-19, karena sampai sekarang kasusnya meningkat.

Ia melihat PPKM Darurat efektifitasnya rendah dibandingkan PSBB di awal pandemi. Ditambah lagi telatnya pemerintah menyalurkan bantuan sosial dan perlindungan saat PPKM darurat.

“Jadi tidak ada pembatasan sosial yang efektif kalau masyarakat tidak mendapatkan kompensasi berupa bansos yang memadai. Kalau nggak mereka akan melakukan aktivitas di luar rumah selama PPKM,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga: Tata Cara Pelaksanaan Idul Adha di Masa PPKM Darurat | Asumsi

Ia melihat jika diperpanjang, pengusaha akan sulit untuk bertahan. Mereka bisa menjual asetnya dikarenakan banyak sektor berpengaruh, seperti sektor ritel, transportasi, perhotelan, restoran.

“Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengajukan pailit atau penangguhan kewajiban utang. Kalau diperpanjang Agustus yang akan ditakutkan akan memicu gelombang PHK,” katanya.

Selama pandemi saja sudah 19 juta pekerja yang terdampak covid-19. Ada yang di PHK, ada yang dipotong gajinya.

“Nah, ini kondisinya semakin berat. Kalau kemarin kelas menengah masih punya simpanan. Sekarang, tanpa bantuan pemerintah kelas menegah akan menjadi kelas miskin baru. Mereka bertahan hidup saja sudah luar biasa dengan menggadaikan asetnya,” kata lulusan dari luar negeri ini.

Berdampak pada industri

Senada dengan Bhima, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan apabila diperpanjang industri akan sangat berdampak. Ia memperkirakan akan ada banyak pengangguran. Karena saat saja sudah ada pengurangan produksi.

“Banyak supplier yang tutup, kemudian sekarang akan diperpanjang apa akibatnya, manajemen kemampuannya hanya dua sampai  tiga bulan. Ketika produksi berkurang sedangkan permintaan banyak. Ini akan sangat bermasalah,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (14/7/2021).

Meski demikian, efek PPKM selama lebih dari seminggu belum ada pabrik yang sampai melakukan PHK karyawannya.

Baca Juga: Ahli Ungkap Efek Saran Gubernur Bali Minum Kopi Dicampur Arak Buat Jaga Imunitas | Asumsi

Ia meminta perusahaan tetap mencari solusi terbaik, jangan sampai melakukan PHK karyawan. Begitu juga dengan pemerintah, subsidi untuk gaji karyawan di rumahkan sebaiknya di adakan kembali.

“Solusinya kami meminta perusahaan tetap mencari solusi terbaik dibicarakan dengan karyawan. Pemerintah kembali kucurkan subsidi upah. Jika terjadi karyawan di rumahkan gaji 50 persen maka kami meminta pemerintah untuk melakukan subsidi,” katanya.

Di sisi lain, Bhima pesimis dengan klaim Menkeu yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 3,7 hingga 4,5 persen. Menurut Bhima, apa yang dikatakan adalah optimisme semu. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga biasanya tidak lebih tinggi dari kuartal kedua.

“Karena nggak ada event, nggak ada THR yang dibayar, tidak ada momentum masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Jadi kuartal ketiga saja sudah lebih rendah apalagi ada PPKM Darurat ada lonjakan kasus 19. Saya prediksi bisa minus 0.5 persen kontraksinya,” katanya.

Apa solusinya?

Ia menyarankan agar pemerintah bisa menekan kasus harian covid-19 sampai 5.000 kasus. Karena ekonomi Indonesia bergantung bagaimana kita mengatasi di kuartal ketiga ini.

“Di kuartal empat sebetulnya ada peluang. Ada natal dan tahun baru Kalau sudah selesai di penanganan di kuartal ketiga maka di kuartal keempat masyarakat akan terdorong untuk belanja,” katanya.

Ia menambahkan agar anggaran anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinaikkan menjadi Rp1.200 Triliun. Sekitar 7 persen dari PDB dari anggaran sekarang 600 Triliun.

Fokus PEN ada dua yaitu tracing, testing, dan treatment (3T), serta memastikan klaim rumah sakit dibayar tepat waktu. Kedua pos belanja perlindungan sosial.

Baca Juga: Terus Meningkat, Kasus Harian Covid-19 Diprediksi Capai 100 Ribu Pada Akhir Juli | Asumsi

Ia menyarankan pemerintah untuk belanja perlindungan sosial dengan menyalurkan minimal lima juta rupiah selama tiga bulan.

“Jadi tiap bulan diberikan 1.5 juta. Sedangkan bantuan sosial tunai yang miskin, nggak cukup hanya Rp300 ribu, tapi Rp1 juta,” katanya.

Di samping itu, pemerintah perlu menggeser anggaran infrastruktur, belanja pegawai, anggaran birokrasi. Kemudian, ia meminta pemerintah untuk menaikkan ekspor, karena punya kontribusi 19 persen.

“Sekarang banyak komoditas yang dibutuhkan seperti nikel, sawit dan batubara. Jadi nggak perlu ambil utang yang penting pemerintah komitmen untuk mengatasi covid-19,” pesannya.