Andika Perkasa Disebut Akan Gunakan Pendekatan Lunak di Papua
Kebijakan militer di Papua menjadi satu hal yang disorot jelang penetapan Panglima TNI baru. Diharapkan, ke depannya pendekatan militer di Papua lebih humanis.
Hal ini salah satunya disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin. Menurut Ma’ruf, Panglima TNI yang baru harus memiliki pendekatan keamanan yang lebih baik di Papua, terutama lewat pendekatan humanis.
“Saya kira tentu kita berharap Panglima yang baru nanti, akan meneruskan langkah-langkah Panglima yang lama, dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua dan lebih mempunyai pendekatan-pendekatan yang tentu lebih baik lagi,” ujar Wapres melalui keterangan tertulisnya.
Menurut dia, perlindungan dan penegakan HAM harus tetap dijaga. Apalagi saat ini pembangunan Papua memerlukan harmonisasi bidang kesejahteraan dan keamanan. “Pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau keamanan tidak terkendali (dan) tidak kondusif,” kata Ma’ruf.
Pendekatan Lunak
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus, menyebut calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memakai pendekatan lunak di Papua. Keinginan itu, ungkapnya, telah disampaikan Andika di hadapan Komisi I DPR saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI, Sabtu (6/11/2021).
Loedwijk menyebut prinsip yang diajukan Andika Perkasa di Papua adalah bagaimana memenangkan pertempuran tanpa peperangan. Lodewijk menuturkan, penyelesaian masalah Papua masuk dalam salah satu program prioritas Andika usai dilantik menjadi Panglima menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Menurutnya, Andika akan lebih banyak memanfaatkan komunikasi dalam menangani kasus di Papua. Cara itu pula yang telah dilakukan Andika saat ini sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi I dari fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi. Menurut Bobby, Andika akan menggunakan pendekatan antar-hati kepada masyarakat.
Di sisi lain, Bobby turut mengungkap kekurangan TNI yang diakui Andika dalam penyelesaian konflik di Papua, terutama soal jumlah prajurit yang diterjunkan. Di hadapan anggota dewan, Andika mengeluh karena jumlah prajurit TNI masih relatif minim.
Harapan Komnas HAM
Terpisah, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin, mengharapkan Jenderal TNI Andika Perkasa yang disetujui menjadi Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat.
“Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat,” kata Amiruddin.
Ia juga mengharapkan Komisi I DPR RI dapat melakukan pendalaman kepada Jenderal Andika untuk meminta komitmennya dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua.
“Komisi I DPR-RI saat melakukan pendalaman kepada calon Panglima TNI yang baru perlu meminta penegasan dari calon Panglima agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM,” jelas Amiruddin.
Harapan tersebut tidak terlepas dari situasi terkini di di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok bersenjata. Kemudian, diharapkan pula ada tenggat waktu penyelesaian kasus itu dari calon Panglima TNI agar konflik tidak semakin berlarut di Papua.
Baca Juga
