Ketua PSI Jakarta Michael Sianipar Tegas Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan pemilu tengah jadi sorotan. Isu tersebut diserukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Menanggapi hal itu, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Michael Sianipar menegaskan dirinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

“Saya pribadi menolak dengan tegas wacana perpanjangan masa jabatan ini,” ujar Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3/2022). 

Semangat reformasi: Michael mengatakan pembatasan masa jabatan presiden merupakan produk reformasi. Di dalam pembatasan itu terdapat semangat demokrasi. 

“Pembatasan masa jabatan presiden adalah spirit demokrasi di era reformasi yang harusnya kita hormati,” ujarnya.

Situasi tak mendesak: Menurut Michael amandemen UUD baru bisa dilakukan apabila situasi darurat dan mendesak. Ia pun meminta semua pihak agar tidak sembarangan bicara soal amandemen UUD untuk mengakomodir penambahan masa jabatan presiden.

Michael pun menambahkan bahwa sekarang publik dan penyelenggara pemilu sudah bersiap menyambut pesta demokrasi 2024. 

“Kita juga jangan semudah itu bicara amandemen UUD. Seharusnya amandemen itu dilakukan karena ada situasi darurat mendesak yang kemudian memaksa bangsa ini memikirkan ulang konstruksi dan dasar-dasar negara yang sudah pernah disepakati oleh pendahulu kita,” ujar Michael.

Beda sikap: Sekjen PSI Dea Tunggaesti menegaskan pihaknya mendukung usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Dea, DPP PSI mendukung jika masa jabatan Jokowi diperpanjang. Namun, dengan syarat ada amandemen UUD 1945.

“Kami sebagai pencinta dan pengagum Pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali, namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024,” kata Dea.

Baca Juga:

Gaduh Minta Pemilu Ditunda Bawa-Bawa Kepuasan Rakyat

Menteri Investasi Klaim Pelaku Usaha Ingin Pilpres 2024 Ditunda

​Mahfud MD Bicara Wacana Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu​