Politik

Menteri Investasi Klaim Pelaku Usaha Ingin Pilpres 2024 Ditunda

OlehPanji

featured image
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. ANTARA/Ade Irma Junida.

Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengklaim sebagian besar pelaku usaha ingin pemilu dan pilpres 2024 ditunda.

Faktor ekonomi yang belum benar-benar pulih akibat pandemi virus corona (Covid-19) menjadi pertimbangan.

Tunda Pemilu: Bahlil menyebut para pelaku usaha berharap proses peralihan kepemimpinan negara tidak digelar pada 2024.

Dunia usaha, kata Bahlil, ingin para lembaga terkait dalam hal ini pemerintah dan DPR mempertimbangkan lagi ihwal jadwal pemilu.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

Ekonomi Masih Babak Belur: Bahlil mengatakan bahwa para pelaku usaha baru berupaya untuk bangkit akibat pandemi yang mendera sejak 2020 lalu.

Menurut dia, persoalan politik yang bisa timbul akibat pemilu dan pilpres serta pilkada di 2024 bisa menimbulkan ekses negatif terhadap ekonomi.

"Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," kata Bahlil.

Undur Pemilu Tidak Haram: Bahlil menyebut mengundur jadwal pelaksanaan pemilu bukan hal yang haram untuk dilakukan meski sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 dan UUD 1945 tentang pemilu lima tahunan.

Dia lalu mengingatkan lagi bahwa pemilu pernah diubah jadwalnya. Setelah Pemilu 1997, pemerintah bisa mempercepat pemilu jadi pada 1999 yang seharusnya 2002.

"Kita majukan itu karena ada persoalan krisis waktu itu. Reformasi. Di Orde Lama juga sekian lama kita tidak melakukan pemilu," ujarnya.

Publik Ogah Jokowi Diperpanjang: Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden tidak mau jika Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatannya hingga 2027.

Meski ada dalih pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, mayoritas responden tetap ingin ada pergantian kepemimpinan pada 2024. (alg)

Baca juga:

Survei Indikator: Ganjar Terus Pepet Elektabilitas Prabowo

Teratas dalam Survei Pilkada Jateng, Ini Respons Gibran

Mahfud MD Bicara Wacana Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu

Share: Menteri Investasi Klaim Pelaku Usaha Ingin Pilpres 2024 Ditunda