Politik

Mahfud MD Bicara Wacana Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu

OlehTesa

featured image
ANTARA/Luqman Hakim

Menko Polhukam Mahfud MD menilai wacana pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu perlu segera dirumuskan model kelembagaannya menjelang Pemilu 2024.

"Perlulah kita segera merumuskan kelembagaanya," kata Mahfud, dikutip dari Antara.

Mahfud menyampaikan hal itu usai menguji disertasi mahasiswa doktoral Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang menyoroti urgensi pembentukan lembaga peradilan pemilu di Indonesia di Kampus Terpadu UII, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (7/1/2022).

Kriteria Kelembagaan: Menurut Menkopolhukam, jelang Pemilu 2024 diperlukan lembaga peradilan pemilu yang jelas, transparan, dan akuntabel.

"Itu sudah ketemu di disertasi itu, tetapi kelembagaanya seperti apa kita masih punya waktulah satu tahun lagi menjelang Pemilu 2024," ujar Mahfud.

Penempatan: Ia mengatakan dalam membentuk lembaga tersebut masih perlu didiskusikan apakah nantinya dapat berdiri sendiri, berada di bawah Mahkamah Konstutusi (MK), atau di bawah Mahkamah Agung (MA).

"Apa masuk ke sini, atau ke sana, atau berdiri sendiri, dan sebagainya masih perlu didiskusikan lagi dengan 'stakeholder', DPR ingin apa, pemerintah ingin apa, nanti melalui Kemendagri rakyat ingin apa," ujar dia.

Dasar Lembaga: Mahfud menilai Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dapat menjadi salah satu alternatif untuk membentuk lembaga peradilan pemilu tersebut.

"Kita lihat salah satu alternatif, tapi kalau amendemen lama kiranya ya karena amendemen itu kan tidak semudah membuat undang-undang," lanjutnya.

Institusionalisasi Belum Stabil: Di sisi lain, Staf Khusus Bidang Politik dan Hukum Menko Polhukam Rayendra menyimpulkan politik hukum penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia hingga saat ini belum terinstitusionalisasi dengan kuat dan stabil pada satu institusi.

Diketahui, adapun dua institusi kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan karakter dan mandat konstitusional yang berbeda. Menurutnya, hal itu silih berganti menjadi tempat penyelesaian sengketa pemilu.

"Ke depan dibutuhkan institusi peradilan pemilu dengan mandat khusus mengadili sengketa pemilu yang dibentuk berdasarkan perintah UU Pemilu agar terdapat konsistensi hukum, kepastian hukum, dan keadilan penyelesaian sengketa pemilu," kata Rayendra.

Perlu Ubah UU: Menanggapi hal tersebut, pegiat pemilu Titi Anggraini menyarankan perlu perubahan atas Pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) terkait dengan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Pasal 157 UU Pilkada menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus (ayat 1). Badan peradilan khusus ini dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional (ayat 2).

"Sejak ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVII/2019 yang tidak lagi mengenal pemisahan antara pemilu dan pilkada. Sehingga, badan peradilan khusus ini sudah tidak relevan lagi dan sudah sewajarnya perselisihan hasil pilkada tetap ditangani oleh MK," kata Titi.

Perlu Persiapan Matang: Menurutnya, pembentukan lembaga peradilan ini tidak memungkinkan dari sisi waktu. Apalagi, sampai akhir tahun belum ada tanda-tanda persiapan pembentukan badan peradilan khusus ini. Padahal, pilkada serentak nasional 2024 sudah amat dekat.

Sehingga, tidak bisa disiapkan secara mendadak dan tergesa-gesa.Titi mengatakan pemerintah mulai melangkah ke perangkat regulasi teknis, sumber daya manusia (SDM), sampai pada sarana dan prasarana yang harus disiapkan secara dini.

Baca Juga

Share: Mahfud MD Bicara Wacana Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu