General

Riset: Edukasi Soal Hukuman Mati di Indonesia Masih Rendah

OlehRay

featured image
Foto: Unsplash/Mex Keinen

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hukum narkotika paling keras di dunia karena menerapkan hukuman mati dengan metode eksekusi utama oleh regu tembak. Namun, ternyata riset terbaru yang dirilis Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) bersama The Death Penalty Project menunjukkan kalau sejauh ini penerapan hukuman mati di Indonesia cenderung dangkal. Riset itu juga menyebut hukuman mati di Indonesia tidak membantu membangun pemahaman yang baik terhadap persoalan hukumnya.

Hukuman Mati di RI Bukan Cuma Kasus Narkoba

Hukuman mati terhadap terpidana kasus narkotika mulai gencar dilakukan di Indonesia pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). 

Sepanjang tahun 2015, ada 14 terpidana mati yang dieksekusi Jokowi karena tersangkut kasus narkoba tanpa negosiasi, meski mereka telah mengajukan grasi kepada Presiden. Kepala Negra bersikeras menolak permohonan grasi dan tetap mengeksekusi mati mereka sebagai sikap perlawanan terhadap narkotika.

Melansir Detik.com, berikut daftar 14 terpidana kasus narkotika yang tercatat dieksekusi mati Jokowi di era awal Kabinet Kerja hingga Oktober 2015.

1. WN Brazil, Marco Archer Cardoso Moreira, kasus penyelundupan 13 kg kokain,

2. WN Malawi, Namaona Denis, kasus penyelundupan 1 kg heroin,

3. WN Nigeria, Daniel Enemuo, kasus penyelundupan heroin lebih dari 1 kg,

4. WN Belanda, Ang Kiem Soei, kasus pabrik narkoba terbesar se-Asia,

5. WN Vietnam, Tran Thi Bich Hanh, kasus penyelundupan 1,5 kg sabu,

6. WNI Rani Andriani, kasus penyelundupan 3,5 kg heroin,

7. WN Australia, Myuran Sukumaran, kasus penyelundupan 8,2 kg heroin,

8. WN Ghana, Martin Anderson, kasus perdagangan 50 gram heroin,

9. WN Spanyol, Raheem Agbaje Salami, kasus penyelundupan 5,8 kg heroin,

10. WN Brasil, Rodrigo Gularte, kasus penyelundupan 6 kg heroin,

11. WN Australia, Andrew Chan, kasus penyelundupan 8,2 kg heroin,

12. WN Nigeria, Sylvester Obiekwe Nwolise, kasus penyelundupan 1,2 kg heroin,

13. WN Nigeria, Okwudili Oyatanze, kasus perdagangan 1,5 kg heroin,

14. WNI, Zainal Abidin, kasus 58 kg ganja.

Koordinator Program dan Riset LBHM Albert Wirya mengatakan, seperti banyak negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia hingga saat ini masih menerapkan hukuman mati dengan asumsi memberikan efek gentar yang efektif terhadap kejahatan hingga perdagangan gelap narkotika.

Baca juga: Amnesty International: Peningkatan Vonis Hukuman Mati Pertanda Krisis HAM di Indonesia | Asumsi

Namun, bukan cuma kasus narkoba yang bisa dikenakan hukuman mati. Penelitian yang dijalankan oleh Toleh Prof. Carolyn Hoyle dari Unit Penelitian Hukuman Mati di Universitas Oxford ini menyebutkan ada sejumlah kasus lain yang bisa dijerat hukuman mati. 

"Ada beberapa kejahatan yang dapat dihukum mati, termasuk pembunuhan, perampokan, terorisme, dan tindak pidana narkoba. Lebih dari 60% hukuman mati yang dijatuhkan di negara ini dan setengah dari semua eksekusi yang dilakukan dalam 20 tahun terakhir adalah untuk tindak pidana terkait narkoba," kata Albert kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Rabu (30/6/21).

Laporan tersebut, kata dia, juga menunjukkan dukungan untuk hukuman mati dalam skenario realistis lebih rendah daripada secara abstrak. Serta ditunjukkan kemungkinan bahwa orang yang tidak bersalah dapat dieksekusi, dukungan publik untuk abolisi meningkat dari 18% menjadi 48%. 

"Riset dilakukan untuk menyelidiki kepercayaan yang diterima secara luas bahwa mayoritas orang Indonesia mendukung hukuman mati. Hal ini konon didukung oleh mayoritas publik. Ternyata, lewat studi ini menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai penerapan hukuman mati, semakin sedikit mereka mendukungnya," tuturnya.

Kurangnya Edukasi Soal Hukuman Mati

Albert menambahkan, hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang tidak menentang penghapusan hukuman mati, namun mereka masih tampak kurang edukasi soal duduk perkara hukumnya sehingga orang bisa dikenakan hukuman mati.

Ia menjelaskan, hasil riset yang melibatkan 1.515 respondens survei dan 40 orang dengan teknik wawancara, menampilkan 67% pembentuk opini mendukung penghapusan hukuman mati di Indonesia. 

Baca juga: Menghukum Mati Koruptor Itu Gampang, yang Sulit Adalah Menyingkirkan Korupsi dari Sistem | Asumsi

"69% publik pada awalnya mendukung hukuman mati dipertahankan, tetapi hanya 35% yang sangat mendukungnya," katanya.

Sejauh ini, berdasarkan hasil riset cuma 2 persen publik yang merasa sangat mengetahui tentang hukuman mati dibandingkan dengan pembentuk opini yang pada umumnya lebih luas pengetahuannya tentang hukuman mati dan sistem peradilan pidana yang lebih luas.

"Hanya 4% publik yang merasa sangat prihatin dengan persoalan ini. Seperti banyak negara tetangganya di Asia Tenggara, Indonesia mempertahankan hukuman mati dengan asumsi bahwa hukuman ini berfungsi sebagai pencegah yang efektif terhadap kejahatan, khususnya perdagangan narkoba. Tetapi sampai sekarang belum ada penelitian akademis yang mendukung keyakinan tersebut," ujarnya.

Negara Mana Saja yang Masih Menerapkan Hukuman Mati?

Ia mengatakan, sejauh ini metode hukuman mati yang dijalankan di Indonesia melalui eksekusi regu tembak. Di negara-negara lain, hukuman mati juga dilakukan dengan teknik berbeda.

"Seperti hukuman gantung di Tiongkok dan Arab Saudi. Kemudian di Amerika Serikat juga masih ada hukuman mati dengan metode suntik mati," jelas dia.

Baca juga: Selain Terorisme, Ini 7 Hal yang Bisa Bikin Kamu Dihukum Mati di Indonesia | Asumsi

Hukuman suntik mati di AS pernah dikenakan kepada Daniel Lewis Lee, pria berusia 47 tahun, dan komplotannya. Mereka dihukum karena membunuh tiga anggota keluarga yang sama pada 1996. BBC melaporkan, eksekusi mati baru dilakukan pada Juli 2020.

Ko-Direktur Eksekutif dari The Death Penalty Project, Parvais Jabbar menambahkan, selama ini dukungan publik terus disebut-sebut oleh pemerintah Indonesia sebagai alasan untuk mempertahankan hukuman mati.

"Tetapi temuan penelitian kami menunjukkan bahwa publik sebenarnya terbuka untuk perubahan kebijakan tentang persoalan penting ini. Kami berharap data dan analisis yang dikumpulkan dalam kedua laporan ini dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog konstruktif tentang masa depan hukuman mati di Indonesia," terangnya melalui keteranagn tertulis.

Sementara itu, Muhammad Afif, Direktur LBH Masyarakat menambahkan, dua laporan ini menunjukkan bahwa mewujudkan penghapusan hukuman mati bukanlah hal yang mustahil di Indonesia. 

"Pendapat publik dan elit memberikan harapan kepada terpidana mati bahwa suatu hari kita bisa mengakhiri adanya regu tembak. Maka pada tahun 2019, kami menjalankan penelitian ini untuk membuka diskusi bahwa hukuman mati belum tentu jadi solusi bagi masalah hukum," tandansya.

Share: Riset: Edukasi Soal Hukuman Mati di Indonesia Masih Rendah