Yenny Wahid: Tokoh PKI Dalam Kamus Sejarah Sah Saja untuk Edukasi Bangsa

Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Semboyan yang digaungkan Proklamator Republik Indonesia Soekarno (Bung Karno) ini, nampaknya relevan dengan isu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sebelumnya disebut sengaja menghilangkan profil KH Hasyim Asy’ari , dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. 

Isu ini ramai menjadi sorotan publik usai nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ini menjadi trending di dunia maya beberapa waktu lalu. Benarkah sengaja dihilangkan? 

Kemendikbud: Ada Kesalahan Teknis

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid telah memberikan penjelasannya terkait hal ini. Ia mengakui adanya kealpaan tim teknis yang menyebabkan hilangnya jejak pendiri Nahdlatul Ulama ini dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

Baca juga: Sandingkan Ratu Elizabeth dan RA Kartini di Twitter, Kedubes Inggris Banjir Protes​

Melalui pernyataan yang dikutip dari Tempo, Hilmar menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan atas terjadinya kesalahan teknis ini.

Kemendikbud, kata dia, telah menarik keberadaan Kamus yang terbit pada 2017 itu dari peredaran, termasuk dari situs Rumah Belajar yang telah dimasukkan sejak tahun 2019. 

Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang dokumennya beredar di dunia maya baru-baru ini, kata dia, tidak pernah diterbitkan secara resmi. Ia menyebut, dokumen tersebut sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu.

“Dokumen merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Adapun Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas dua jilid, dengan pembahasan yang berbeda. Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II Nation Building (1951-1998). 

Pada sampul Jilid I terpampang foto tokoh KH Hasyim Asy’ari. Namun, secara alfabetis, justru tidak ditemukan nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.

Nama Gus Dur Juga Hilang

Bukan cuma KH Hasyim Asy’ari, nama Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dikabarkan juga hilang dalam kamus tersebut.

Mendikbud Nadiem Makarim juga telah memberikan penjelasan bahwa kamus sejarah itu disusun pada tahun 2017 yang kala itu, posisinya dijabat Muhadjir Effendy. Meski kamus sejarah itu disusun sebelum era kepemimpinannya, Nadiem mengambil langkah terkait kontroversi ini. Ia meminta kamus sejarah itu diperbaiki.

Ia berencana membentuk tim yang komprehensif dan lebih ketat dalam menyaring konten untuk buku-buku yang dipublikasikan Kemendikbud, khususnya terkait sejarah. 

“Mohon diingat bahwa komitmen kita terhadap ormas-ormas sangat kuat dan kerja sama antara ormas-ormas seperti NU selanjutnya akan kita perkuat,” katanya dalam tayangan video di akun Instagram @nadiemmakarim.​

Apa Kata Muhadjir?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui, hilangnya kedua nama tokoh bangsa itu saat dirinya masih menjabat sebagai Mendikbud 2016-2019. 

​Tempo melaporkan, Muhadjir menjelaskan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid saat itu, telah memberikan klarifikasi soal kesalahan dalam kamus karena kealpaan yang dilakukan oleh staf di Direktorat Sejarah. 

Kamus sejarah merupakan proyek Direktorat Sejarah yang berada di bawah Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Namun, Direktorat Sejarah kini sudah dibubarkan.

Ia pun meminta agar Kemendikbud segera mencari jalan keluarnya, dengan membentuk tim investigasi mengusut masalah ini, supaya tidak menjadi fitnah.

“Meskipun Direktorat Sejarah sudah bubar, kan orang-orangnya masih ada. Biar jelas duduk persoalannya dan tidak jadi fitnah,” tandasnya.

PBNU Bakal Dampingi Revisi Kamus Sejarah 

Mendikbud Nadiem diketahui telah menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan berjanji akan memperbaiki, serta menyempurnakan draf Kamus Sejarah yang telah disusun sejak 2017 tersebut. 

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengapresiasi komitmen Kemendikbud untuk merevisi konten dalam Kamus Sejarah Indonesia. 

Said Aqil pun mengaku kecewa dengan draf kamus sejarah itu yang tidak menyebut Hasyim Asy’ari dan Gus Dur. Pasalnya, kamus ini sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memahami perjalanan Bangsa Indonesia dari masa ke masa.

Baca juga: Berjuang di Tengah Pandemi, Ini Para Perempuan Peneliti Vaksin Merah Putih​

“Tetapi itu bukan kesalahannya karena terbit tahun 2017 bukan era Pak Nadiem,” kata Said melalui keterangan tertulis yang diterima Asumsi.co. 

Ia lalu menyarankan Kemendikbud menyusun ulang naskah kamus tersebut, serta menyatakan siap mendampingi Kemendikbud dalam proses tersebut dengan tim sejarawan yang canggih. 

“Penulisan sejarah yang tidak benar akan merugikan bangsa, bukan hanya NU. Kalau sejarah tidak ada Hasyim Asy’ari sejarah bangsa juga rugi dong,” ujarnya.

Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) pun mengkritisi pembuatan kamus yang tidak transparan, serta tanpa melakukan uji publik sebelumnya. Kepala Bidang Organisasi MSI Kusuma mendesak Kemendikbud untuk segera melakukan revisi secara transparan sesuai dengan standar leksikografi dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai organisasi kemasyarakatan di bidang kesejarahan, MSI mendorong keterlibatan antar komunitas kesejarahan, media, leksikografer, dan akademisi untuk mengawal proses revisi serta mengkritisi secara substansi isi dan alur penulisan guna meningkatkan kualitas kamus sejarah tersebut,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, melalui sambungan telepon, Jumat (23/4/21).

Polemik Tokoh PKI di Kamus Sejarah 

Hal yang juga menjadi polemik dan perbincangan publik dalam draf kamus tersebut adalah lengkapnya tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Dikutip dari Kumparan, ada 8 tokoh PKI yang disebutkan, seperti DN Aidit, Abdul Latief Hendraningrat, Alimin Prawirodirdjo, Darsono, Oetomo Ramelan, Haji Misbach, Musso, Semaoen dan Amir Sjarifuddin. Sementara itu, tokoh NU yang disebutkan hanya berjumlah 4 orang, yaitu KH Adnan, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Masjkur dan KH Zainal Arifin. 

Direktur Wahid Foundation yang juga cicit Hasyim Asy’ari dan putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid) tak mempersoalkan nama tokoh PKI disebutkan dalam kamus sejarah Indonesia.

Asalkan, kata dia, tokoh PKI yang disebutkan harus disesuaikan dengan konteks pembahasan dalam kamus tersebut. 

“Misalnya, penyebutan tokoh PKI untuk menjelaskan mereka dalam berbagai peristiwa yang memang ada keterlibatannya. Sah-sah saja untuk mengedukasi masyarakat supaya jangan ada lagi peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan azas Pancasila,” ujarnya kepada Asumsi.co saat dihubungi terpisah.

Disebutnya nama PKI di dalam kamus atau ensliklopedia, lanjutnya juga mesti disajikan secara faktual. “Harus menjadi refleksi bagi bangsa kalau peristiwa pemberontakan jangan sampai terjadi lagi ke depan. Tokoh itu harus dilengkapi dengan konteks cerita sejarahnya,” tuturnya.

Soal tidak ada nama keluarganya dalam draf kamus ini, ia memastikan masalahnya sudah selesai. Justru ia memberikan asistensi kepada Nadiem dan timnya untuk merevisi kamus sejarah tersebut supaya lebih baik. 

Kepala Bidang Organisasi Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Kusuma menambahkan bila isi kamus tersebut berbicara soal sejarah Indonesia secara konprehensif, sebenarnya tak masalah menyebutkan tokoh PKI.

“Sejarawan bisa melampirkannya dalam cerita sejarahnya cuma secara etika, porsinya dikurangi. Akan tetapi ini kan, kembali lagi kepada kebijakan politiknya. Karena pembuatnya pemerintah, tentu berdasarkan kebijakan mereka,” tandasnya.