Paripurna DPR Setujui RUU TPKS jadi RUU inisiatif

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (18/1/2022) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.

Dari sembilan fraksi di DPR RI, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI.

“Apakah RUU usul inisiatif badan legislasi DPR RI tentang tindak pidana kekerasan seksual, dapat disetujui menjadi RUU usulan DPR RI,” tanya ketua DPR, Puan Maharani.

Pantauan sidang secara virtual, anggota dewan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022) menjawab “setuju”.

Catatan Gerindra: Juru bicara Fraksi Gerindra, Renny Astuti menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif, dengan catatan kata “kekerasan” dihapus.

“Kami berharap kata kekerasan dalam RUU TPKS dihapus, sehingga menjadi RUU tindak pidana seksual (TPS),” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Renny Astuti.

Menurut Fraksi Gerindra, kata kekerasan identik bersifat fisik. Sementara dalam RUU juga mengatur tindak pidana seksual yang bersifat nonfisik.

Catatan PDIP: Sementara fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh dengan beberapa catatan. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Riezky Aprilia menyatakan RUU TPKS memberikan pembaharuan hukum berkaitan dengan hak-hak korban.

RUU juga mengakomodir pengaturan mengenai pelecehan seksual berbasis elektronik, sebagai bagian dari delik pidana kekerasan seksual.

PKS menolak: Fraksi PKS yang menjadi satu-satunya yang tidak menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI mengatakan RUU ini tidak memasukkan secara komprehensif seluruh tindak pidana kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual, perzinahan dan penyimpangan seksual yang menjadi esensinya.

“Fraksi PKS menolak RUU TPKS untuk ditetapkan menjadi RUU usul DPR RI, bukan karena kami tidak setuju terhadap perlindungan korban kekerasan seksual terutama perempuan,” ucap juru bicara PKS, Kurniasih Mufidayanti.

Baca Juga:

​Minggu Depan, Puan Sahkan RUU TPKS jadi RUU Inisiatif DPR

​DPR Usir Komnas Perempuan dari Rapat: Telat dan Tak Beretika

Nadiem Ingin Tahun ini Semua Kampus Bentuk Satgas Kekerasan Seksual