Menko PMK: Kurangi Intensitas OTT, Lakukan Revolusi Mental
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berpendapat bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikurangi intensitasnya.
Dukung Luhut: Hal ini serupa dengan pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan yang menganggap OTT tidak bagus bagi Indonesia.
Kendati begitu, Muhadjir menekankan bahwa penguangan OTT harus dibarengi dengan pendidikan dan pencegahan korupsi dilakukan secara baik.
“Sebaiknya memang kita minimalisir penindakan ya termasuk OTT, tapi itu akan terjadi dengan sangat baik kalau dari sisi pendidikan penyadaran kepada masyarakat mengubah mental korupnya para pejabat-pejabat itu betul-betul sudah menyadari bahwa korupsi itu menghancurkan dan itu kan perlu waktu,” kata Muhadjir, dilansir dari Antara.
Lewat revolusi mental: Muhadjir menyebut upaya pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan Gerakan Revolusi Mental. Namun begitu, menurutnya mengubah mental tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal itu ditempuh melalui proses yang panjang.
“Namanya mengubah mental itu kan tidak bisa serta-merta harus melalui proses yang panjang dan juga intensif, dan ini kan Gerakan Revolusi Mental juga baru di digelar secara efektif selama kepemimpinan Bapak Jokowi ya, baik periode pertama maupun periode kedua,” katanya.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan mengkritisi upaya penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat operasi tangkap tangan (OTT). Luhut mengatakan bahwa OTT merupakan praktik tidak bagus dan dianggap mencoreng wajah Indonesia di kancah internasional.
“Kita gak usah bicara tinggi-tingglah. OTT-OTT itukan gak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digitalized, siapa yang mau lawan kita?” ujar Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang disiarkan secara daring pada Selasa (20/12/2022).
Dia mendesak KPK jangan sedikit-sedikit menangkap pejabat lewat OTT. Menurut Luhut, KPK harus lihat-lihat latar belakang pejabat jika ingin melakukan OTT.
“Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, gak bagus juga. Ya lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya gak akan bisa main-main,” ujarnya.
Luhut pun mengingatkan bahwa muskil untuk bersih dari korupsi. Dia menyarankan mereka yang ingin bersih silakan ke surga.
“Ya hidup-hidup sedikit boleh lah, kalau mau bersih-bersih amat di surga ajalah kau!” ujar Luhut.
Baca Juga:
Ma’ruf Amin Bantah Narasi Luhut: OTT Masih Diperlukan
