Jokowi Dinilai Blunder Resmikan Pabrik Haji Isam
Pabrik biodiesel B-30 PT Jhonlin Agro Raya (JAR) yang dimiliki pengusaha Haji Isam di Kalimantan Selatan (Kalsel) diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi datang karena Jhonlin Group mampu membuka lapangan kerja yang besar dan banyak.
“Kenapa saya mau datang ke sini? Alasan besarnya adalah kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT Jhonlin mampu membuka lapangan kerja yang banyak,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan secara virtual, Kamis (21/10/2021).
Dia mengapresiasi inisiatif PT Jhonlin Group yang membangun pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan. Menurutnya inisiatif melakukan hilirisasi komoditas mentah harus didorong. Termasuk pada komoditas sawit alias CPO, dia meminta perusahaan lainnya mengikuti langkah PT Jhonlin untuk melakukan hilirisasi.
Namun, langkah presiden melakukan peresmian tersebut dinilai blunder oleh sejumlah warganet. Salah satunya adalah dari akun Nicho Silalahi yang mengatakan sepertinya ia membaca pesan tersembunyi dari statement Presiden untuk segera menghentikan kasua korupai suap pajak terhadap Jhonlin Group.
Aku membaca pesan tersembunyi dari statmennya @jokowi “Saya Memerintahkan Kepada @KPK_RI Untuk Segera Menghentikan Pengusutan Kasus Korupsi Suap Pajak Terhadap Jhonlin Group serta Jangan Coba² Sentuh Haji Isam”, nah bagaimana teman² membaca pesan tersembunyi ini ? https://t.co/dldcKK9kndpic.twitter.com/J14XGmXe40
— Nicholas Frans Giskos (Nicho Silalahi) (@Nicho_Silalahi) October 23, 2021
Hal Lumrah
Analis politik Emrus Sihombing mengatakan bahwah seorang pemimpin negara meresmikan sebuah perusahaan adalah hal yang lumrah dan tidak melanggar sesuatu apapun. Menurutnya ketika meresmikan presiden merupakan eksekutif, bukan yudikatif. Apalagi, ia menilai Haji Isam belum menjadi tersangka.
“Seandainya ada diduga terkait pelanggaran menyimpang, itu sudah ranah hukum. Apalagi kita (hukum di Indonesia) menganut asas praduga bersalah. Jika tidak meresmikan pabrik tersebut, artinya presiden menyetujui dugaan setiap orang bahwa pengusaha tersebut bersalah. Padahal, masih dugaan,” katanya saat dihubungi Asumsi, Minggu (24/10/2021).
Ia menambahkan masyarakat harus bisa membedakan mana ranah hukum, mana bukan. Ketika masih berproses kita tidak bisa menjustifikasi. “Jadi saya kira hal yang bagus dan memberikan support. Sesuatu hal yang biasa dan baik. Boleh jadi usaha tersebut baik bagi negeri kita,” katanya.
Tidak Etis
Dihubungi terpisah Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai apa yang dilakukan presiden tak elok dan tak etis. Menurutnya Presiden telah melanggar etika penyelenggara dengan meresmikan pabrik Haji Isam.
“Apalagi pengusaha tersebut sempat disebut-sebut di persidangan. Ini akan memberi contoh yang buruk, seolah presiden punya kepentingan di publik. Meskipun dilihat secara keseluruhan itu sah-sah saja,” katanya saat dihubungi Asumsi, Minggu (24/10/2021).
Namun, persepsi publik melihat seolah-olah presiden ada hubungan dengan Haji Isam. “Kalau dilihat belum tentu. Tapi persoalannya publik punya penilaian tersendiri, harusnya presiden dapat menghindari dulu pertemuan dengan Haji Isam. Bisa saja presiden tidak tahu mengenai kasus tersebut, namun sebagai kepala presiden harusnya tahu,” katanya.
Trubus juga meminta pemerintah untuk untuk mengusut tuntas kasus Haji Isam, agar semua jelas dan terang benderang
“Sehingga ada sanksi yg berat bagi pelaku,” katanya.
Nama Haji Isam sendiri sebelumnya sempat mengemuka dalam persidangan kasus suap pajak yang melibatkan anak perusahaan Jhonlin Group, PT Jhonlin Baratama.
Baca Juga
