Bisnis

Kronologi Anggaran Proyek Kereta Cepat Bengkak Hingga Rp27 triliun

Ilham Anugrah– Asumsi.co

featured image
Pixabay

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak sesuai estimasi. Biaya megaproyek malah membengkak. Salah satu penyebabnya karena pandemi Covid-19 yang berdampak pada keuangan pemegang saham proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Keuangan PT KAI, Didiek Hartantyo, mengatakan ada cost overrun hingga sekitar US$1,9 miliar atau sekitar Rp27,09 triliun (kurs Rp14.259) dari nilai proyek awal sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun.

“Artinya dari total biaya US$1,9 miliar ini, 75 persen itu akan dibiayai dari pinjaman CDB dan 25 persen itu dari equity. Porsi Indonesia 60 persen dan China 45 persen.l,” kata Didiek.

Pembengkakan Biaya Sudah Lama Terjadi

Pembengkakan biaya proyek sendiri memang sudah terjadi berkali-kali. Awalnya pihak China menawarkan pinjaman US$5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun. Bila ditaksir dalam rupiah dengan kurs terkini jumlah pinjaman yang awalnya ditawarkan sebesar Rp78 triliun.

Kemudian, ketika proyek dijalankan biayanya melonjak menjadi US$5,98 atau sekitar Rp84 triliun. Biaya proyek pun belum berhenti membengkak. Terakhir kali biaya proyek meningkat menjadi US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun.

Indikasi membengkaknya biaya proyek kembali terjadi pada September 2020. Saat itu perkembangan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami keterlambatan dan juga terkendala pembebasan lahannya. Maka dari itu pemerintah meminta KCIC untuk melakukan peninjauan ulang.

KCIC sendiri merupakan pemilik proyek kereta cepat Jakarta Bandung adalah gabungan dari beberapa BUMN dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan juga gabungan perusahaan China dalam perusahaan Beijing Yawan.

Porsinya, 60% dari KCIC milik PSBI, sisanya adalah milik gabungan perusahaan China. KAI merupakan salah satu perusahaan yang berada di dalam PSBI.

Hasil Peninjauan Ulang

Di peninjauan ulang pertama November 2020, pembengkakan biaya proyek tercatat mencapai US$2,5 miliar atau totalnya menjadi US$8,6 miliar. Namun, PSBI selaku perusahaan gabungan BUMN melakukan tinjauan ulang sendiri. Hasil peninjauan dengan konsultan, justru menemukan pembengkakan lebih besar.

Pembengkakan bisa terjadi mencapai US$3,8-4,9 miliar atau kalau ditotal dengan biaya proyek di awal menjadi US$9,9-10 miliar. Setelah dilakukan berbagai peninjauan ulang, ditemukan angka pembengkakan proyek sementara ini mencapai US$1,9 miliar atau mencapai Rp 26,9 triliun.

Menurut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya manajemen KCIC sempat dirombak, kemudian efisiensi biaya banyak dilakukan.

Masalah Pembebasan Lahan

Pembengkakan biaya proyek paling banyak terjadi pada pembiayaan pembebasan lahan dan biaya konstruksi. Dalam paparan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya di Komisi VI DPR, Rabu (1/9/2021), kenaikan biaya konstruksi terjadi dengan perkiraan sebesar US$600 juta-1,25 miliar, dan kenaikan pembebasan lahan mencapai US$300 juta.

Ada kenaikan biaya keuangan mencapai US$200 juta, dia menyatakan kenaikan ini terjadi karena beban interest during construction yang besar karena keterlambatan proyek. Kenaikan lain, juga terjadi untuk biaya pra-operasi dan head office sebesar US$200 juta.

Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan biaya konsultan keuangan, pajak, dan hukum. Di sisi lain keterlambatan proyek membuat biaya operasional keseharian proyek ikut naik.

Lalu yang terakhir ada juga biaya untuk keperluan lainnya yang naik mencapai US$50 juta. Paling dominan digunakan untuk biaya keperluan sinyal yang bekerja sama dengan Telkomsel.

Pemilihan Wijaya Karya Dinilai Tidak Tepat

Direktur KAI Didiek Hartantyo menilai Wijaya Karya sebagai pimpinan proyek KCJB kurang tepat. Sebab, perseroan adalah BUMN di sektor konstruksi dan bukan perkeretaapian. Namun, secara aset Wijaya Karya mencatatkan sahamnya sebesar 38 persen. Artinya, paling tinggi dari KAI, PTPN VIII, dan Jasa Marga.

“Pimpinan bisa membayangkan lead dari pada proyek ini adalah Wijaya Karya itu perusahaan apa? Konstruksi. Sekarang yang dibangun apa? Kereta api, orang saya itu orang kereta api, ini diambil konstruksi. Nyambung enggak nih bahasanya,” kata Didiek.

Audit Investigasi

Komisi VI DPR mengusulkan untuk dilakukan audit investigatif terhadap Proyek Strategi Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dalam rapat dengan Manajemen KAI.

Didiek menyebut, pihaknya sudah membicarakan opsi tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. "Kami sepakat dan sekarang dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN," kata Didiek.

Ia mengusulkan legislator menjadwalkan pertemuan secara tertutup agar persoalan yang dihadapi dalam proyek tersebut bisa dikaji lebih mendalam. Luhut Jadi Ketua Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

"Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite," bunyi perpres tersebut.

Adapun komite yang dipimpin Luhut ini memiliki tugas salah satunya menyepakati dan menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan, dalam hal terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Selain itu, pemerintah juga menugaskan konsorsium BUMN yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia, untuk percepatan penyelenggaraan kereta cepat Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membentang sepanjang 142,3 kilometer dan ditargetkan rampung pada akhir 2022 nanti. Kereta cepat ini akan melalui empat stasiun di antaranya Halim (Jakarta Timur), Karawang, Walini, dan Tegalluar (Bandung).

​Baca Juga

Share: Kronologi Anggaran Proyek Kereta Cepat Bengkak Hingga Rp27 triliun