DPR Minta Audit Investigasi Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
PT Kereta Api Indonesia (Perseor) melaporkan ada pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) kereta cepat Jakarta-Bandung. DPR mendesak audit investigasi terkait dengan laporan tersebut.
Audit investigasi: Dikutip dari Antara, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengusulkan BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan audit investigasi terhadap proyek tersebut.
Tujuan: Herman menyebut hasil audit investigasi akan menjadi dasar pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membayar cost overrun.
“Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” kata Herman.
Laporan: Direktur Keuangan PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan ada cost overrun hingga sekitar US$1,9 miliar atau sekitar Rp27,09 triliun (kurs Rp14.259) dari nilai proyek awal sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun.
“Artinya dari total biaya US$1,9 miliar ini, 75 persen itu akan dibiayai dari pinjaman CDB dan 25 persen itu dari equity. Porsi Indonesia 60 persen dan China 45 persen. Sehingga, kita dapat 4,1 triliun. Dari perhitungan ini, ini yang kami ajukan ke pemerintah untuk diusulkan dipenuhi melalui PMN,” kata Didiek.
Terget: Dikutip dari Antara, Presiden Joko Widodo mengatakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen dan moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba pada akhir 2022. Dia juga berharap proyek strategis itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta cepat ringan (Light Rapid Train/LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta
“Nanti tahun depan awal sudah masuk ke persiapan untuk operasi, diharapkan nanti akhir tahun 2022 kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diuji-coba dan tentu saja setelah uji coba masuk ke operasional,” kata Jokowi di Bekasi, Selasa (18/5/2021).
