Inkonsistensi Sikap Jokowi, Kini Pakai APBN Bangun Kereta Cepat

Pemerintah menyatakan proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung bisa dilanjut dengan memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Keputusan itu jadi sorotan karena dulu Presiden Joko Widodo tak mau proyek kereta cepat membebankan APBN.

Dana APBN Kereta Cepat

Beberapa tahun yang lalu, Presiden Jokowi mengaku tidak mau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibiayai oleh APBN.

“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk Business to Business (B to B). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi seperti diberitakan Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.

Dahulu, dalam Perpres No. 107 tahun 2015, proyek kereta cepat hanya boleh menggunakan dana dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan.

Opsi lainnya adalah pinjaman dari lembaga keuangan dari dalam atau luar negeri dan pendanaan lain asal diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, kini pemerintah menerbitkan aturan baru yakni Peraturan Presiden No. 93 tahun 2021.

Jokowi menambah opsi skema pendanaan. Sumber pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini bisa dari APBN.

Polemik di DPR 

Opsi pendanaan melalui APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebelumnya menuai polemik di parlemen. Pembiayaan Proyek kereta cepat tersebut diketahui membengkak hingga Rp 26,6 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir meminta persetujuan DPR untuk mengucurkan dana APBN untuk proyek kereta cepat lewat skema penyertaan modal negara (PMN).

PMN diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.

Ia menilai kondisi ini bisa memperburuk kinerja keuangan beberapa BUMN yang ditugasi membangun proyek kerja sama Indonesia-China tersebut.

Indikasi Masalah

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai proyek kereta cepat menggunakan dana APBN sama saja pemerintah tidak konsisten.

Dia juga yakin pembiayaan proyek kereta cepat bakal memberatkan APBN.

“Ini tidak hanya menjadi beban APBN tapi masyarakat juga. Harusnya ada solusi lain dengan pihak ketiga. Ini kan artinya ada inkonsistensi, kalau ujungnya menggunakan dana APBN buat apa?” kata dia saat dihubungi Asumsi.co, Minggu (10/10).

Trubus juga menilai kereta cepat merupakan proyek bermasalah terutama dari segi manajemen.

Dia bicara demikian karena kini Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Komite Kereta Cepat.

“Berarti kan manajemen sebelumnya tidak berjalan efektif dan tidak transparan,” katanya.

Cemas Dijual ke Swasta

Dahulu, proyek itu dikerjakan karena ada investor dari China sehingga tidak memberatkan APBN.

Sambutan dari publik pun positif karena bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Bandung dan Jakarta.

Namun, ketika kini APBN akan dialokasikan untuk proyek tersebut, Trubus yakin respons publik yang positif berubah menjadi negatif.

Dia cemas proyek kereta cepat bernasib sama dengan pembangunan jalan tol yang akhirnya dilepas oleh BUMN terkait ke pihak swasta yang terlilit utang.

“Pada saat dibangun APBN dikuras, ujungnya swasta yang menikmati,” katanya.

Trubus juga curiga kereta cepat Jakarta-Bandung nanti tidak akan dengan cepat memberikan untung kepada negara. Padahal, APBN sudah dialokasikan untuk pembangunannya.

“Kemungkinan pemerintah juga akan mensubsidi kereta cepat operasionalnya. Mungkin 25 tahun baru dapat untung,” katanya.

Trubus menyarankan pemerintah tetap menggunakan opsi yang lama terkait pembiayaan, yakni dengan konsorsium BUMN. Tanpa APBN.

Dia khawatir anggaran jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak pandemi jadi berkurang akibat APBN dialokasikan untuk proyek kereta cepat. Termasuk juga anggaran untuk kebutuhan kesehatan.

“Pandemi jangan sampai jaringan pengaman sosial terganggu dan public health lainya terganggu, pembangunan juga terganggu. Masalahnya kan kita APBN banyak dari hutang,” katanya.

Baca juga:

​Penjelasan Dirut Bio Farma Usai Bilang Pandemi Covid Bawa Berkah ​

​Jokowi Resmi Tunjuk Luhut Pimpin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ​

​Waskita Karya Terlilit Utang, Berikut Daftar Tol yang Sudah dan Akan Dilepas​