Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp5.926 Triliun

Utang luar negeri (ULN) Indonesia turun pada Januari 2022. Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia turun dari 415,3 miliar USD pada Desember 2021 menjadi sebesar 413,6 miliar USD atau setara dengan Rp.5.926 triliun pada bulan Januari 2022. 

Dengan penurunan itu posisi Januari 2022 tersebut terkontraksi 1,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, atau lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen (yoy). 

Sektor yang turun: Dikutip dari Antara, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan penurunan terjadi baik pada posisi ULN sektor publik yang terdiri dari pemerintah dan bank sentral, maupun sektor swasta.

Adapun ULN pemerintah pada Januari 2022 turun dari 200,2 miliar dolar AS pada Desember 2021 menjadi 199,3 miliar dolar AS. Ia mengatakan tren penurunan tersebut sudah dimulai sejak September 2021. 

Hal ini menyebabkan ULN pemerintah terkontraksi 5,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi tiga persen (yoy) pada Desember 2021. Hal itu terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam denominasi dolar AS. 

Dari sisi pinjaman, secara neto penurunan terjadi pada pinjaman bilateral. Sektor ini turun seiring adanya pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. 

Komitmen pemerintah: Erwin menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pemerintah juga akan mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Penarikan ULN yang dilakukan pada Januari 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif serta diupayakan turut mendukung penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,5 persen dari total ULN pemerintah. Kemudian sektor jasa pendidikan 16,5 persen, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,1 persen. 

Erwin menuturkan posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi risiko refinancing jangka pendek, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Baca Juga:

​Bayi Meninggal Usai Ambulans Kehabisan Bensin 

Duduk Perkara Jokowi Digugat Warga Padang Rp60 Miliar Gegara Utang Pemerintah Tahun 1950 

Vladimir Putin Rilis Daftar Negara ‘Tak Bersahabat’ dengan Rusia​