Cak Imin Klaim Banyak Orang Setuju Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun
Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengklaim bahwa
banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024 ditunda satu hingga dua tahun.
Big Data: Dia mengatakan, pernyataan tersebut mengacu pada
analisa big data perbincangan yang ada di media sosial, dari 100 juta subjek
akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40
persen menolak.
“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam
mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada
survei, beralih pada big data,” kata Muhaimin di Antara.
Hal itu dikatakan Muhaimin saat memberikan pengarahan pada
acara Bimbingan Teknis Fraksi PKB dan DPC PKB Se-Jawa Barat serta orasi politik
bertajuk “Politik Kesejahteraan dan Kebahagiaan”, di Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/2).
Menurut Muhaimin, perubahan data terjadi karena survei hanya
memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara
responden big data bisa mencapai 100 juta orang.
“Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi
seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” ujarnya.
Berbeda dengan Survei: Dia mengakui temuan big data tersebut
berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju
dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden menjadi
tiga periode.
Menurut dia, fakta politik survei terbaru menunjukkan
kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi tinggi yaitu 73 persen.
“Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak
beriringan dengan persetujuan penundaan pemilu, sekitar 60 persen tidak setuju
dan 40 persen mendukung,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa usulan penundaan
pelaksanaan pemilu adalah atas inisiatif dirinya, agar momentum pertumbuhan
ekonomi yang membaik tidak terganggu dengan pelaksanaan pemilu.
Muhaimin tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang
menolak atas usulan tersebut karena semua tergantung presiden dan para pemimpin
partai politik. (JP)
Baca Juga
