Perludem Sebut Wacana Tunda Pemilu Gegara Pertumbuhan Ekonomi Tak Lazim
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai tidak
ada satu pun negara di dunia yang menunda pemilihan umum (pemilu) hanya dengan
alasan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, wacana itu sangat
janggal dan tidak lazim.
“Penundaan pemilu merupakan strategi populer kedua yang
dipakai selain amendemen konstitusi,” kata Titi Anggraini, dikutip dari
Antara, Sabtu (26/2/2022).
Strategi: Titi mengungkap wacana itu merupakan strategi
dalam rangka memperpanjang durasi kekuasaan. Selain itu, menjadi upaya
menghindari pembatasan masa jabatan dengan cara menghindari pelaksanaan pemilu.
Menurutnya, sejumlah negara memang menunda pemilu dalam
jangka waktu tertentu, tetapi pertimbangannya adalah demi keselamatan jiwa
warga negara selama masa pandemi Covid-19 ini.
“Hal itu pun dilakukan dengan sangat cermat,
pertimbangan hukum yang ketat, serta proses yang terbuka,” lanjutnya.
Bertentangan dengan Konstitusi: Menurut Titi, jika
pemerintah melakukan wacana penundaan pemilu karena pertumbuhan ekonomi
jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi.
Lanjutnya, dalam Pasal 7 UUD NKRI Tahun 1945 juga mengatur
presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa
jabatan.
Bahkan, Pasal 22E ayat (1) UUD secara eksplisit menyebut
pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap 5 tahun sekali.
“Mestinya elite dan pimpinan parpol patuh dan taat dalam
menjalankan konstitusi, bukan malah menawarkan sesuatu yang jelas tidak ada
celahnya dalam UU Pemilu maupun konstitusi kita,” katanya.
Menurutnya, apabila terdapat budaya konstitusi yang buruk
maka akan menciptakan pendidikan politik yang buruk juga. Hal ini dapat
menumbuhkan apatisme yang lebih besar pada publik terhadap para pejabat.
Baca Juga
