Demo Kontrak Honorer di Kantor Bupati Meranti, Massa Bawa Pocong
Massa gabungan dari sejumlah organisasi masyarakat menggeruduk Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (3/1/2022). Mereka memprotes kebijakan Bupati Muhammad Adil yang meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memperpanjang masa kontrak terhadap honorer.
Siapa saja mereka: Diberitakan Antara, massa tersebut terdiri dari Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Aliansi Peduli Honorer Meranti, dan Forum Pemuda Perjuangan Pemekaran Meranti. Mereka bergerak ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak Selatpanjang, setelah sekitar satu jam berorasi di depan kantor bupati.
Bawa pocong: Pada unjuk rasa ini, massa membakar ban, baju honorer, dan IDcard sebagai bentuk protes atas kebijakan Bupati. Massa juga membawa foto Bupati Adil dengan sebelah mata ditutup warna hitam.
Tak hanya itu, massa juga membawa ‘pocong’ sebagai ilustrasi mengutuk kebijakan Bupati Adil yang dianggap sudah menzalimi masyarakat.
“Surat edaran bukan solusi untuk negeri kita yang dominan pengangguran. Pocong ini menandakan betapa matinya negeri yang kita cintai ini,” kata Jefrizal koordinator aksi di depan para pejabat Kepulauan Meranti.
Pikirkan nasib honorer: Massa mengklaim aksi yang mereka lakukan tidak ada kepentingan manapun, selain karena rasa terpanggil atas nasib tenaga honorer (Non PNS).
“Jika kami dirumahkan, bagaimana nasib keluarga kami, nasib anak-anak kami, anda dipilih bukan dilotere. Hargai suara rakyat yang telah menjadikan anda orang nomor satu di Meranti,” teriak salah seorang perempuan peserta aksi.
Bupati tak keluar: Massa aksi meminta Bupati Adil keluar dan menemui mereka. Sayangnya, meski sudah berjam-jam di halaman kantor, sang bupati tak kunjung keluar.
Bupati Adil disebut sedang berada di Pekanbaru dalam acara serah terima jabatan Kapolda Riau. Sebagai gantinya, Pj Sekda Bambang Suprianto, Asisten I Irmansyah, Asisten III Sudandri, Sekretaris BKD Bakharuddin, dan beberapa pejabat lainnya menemui massa.
Tak diberi kesempatan menjawab: Setelah bertemu sejumlah perwakilan pejabat, massa aksi meminta pejabat mendengar apa yang menjadi suara hati mereka. Mereka tak memberi kesempatan Sekda Bambang menjawab saat itu.
Pasalnya, massa menilai percuma jika pejabat diberikan kesempatan berbicara, lantaran mereka tak bisa memutuskan untuk membuat kebijakan. Setelah itu, Sekda Bambang dan rombongan pun langsung meninggalkan massa dan kembali kekantor.
Baca Juga:
Kantornya Digeruduk Buruh Hingga Staf Dipiting, Gubernur Banten Lapor Jokowi
