Mempertebal Stigmatisasi Lewat Kirim ASN ‘Tak Becus’ ke Papua
Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharani jadi perbincangan warganet. Musababnya, ancaman yang ia layangkan kepada pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).
Saat mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial itu, Risma memang sempat naik pitam. Ia yang dikenal punya karakter keras kecewa karena melihat banyak pegawai di Wyata Guna yang memilih bersantai ketimbang membantu operasional di dapur umum.
Kemarahan inilah yang membuatnya melayangkan ancaman. Isi ancamannya, memindahkan para pegawai bandel ini ke Papua. Ancaman soal Papua ini bahkan ia katakan sebanyak dua kali.
“Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka,” kata Risma.
Baca Juga: KKB di Papua Dilabeli Teroris, Apakah Konflik Menahun Bisa Terselesaikan? | Asumsi
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai pernyataan Risma dapat mempertebal stigmatisasi terhadap Papua dan masyarakat Papua. Bahkan bukan tidak mungkin membuat dialog dan upaya penyelesaian konflik di sana makin sulit.
“Apalagi kita sudah memiliki UU No 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Semua pejabat negara harus menghormati substansi UU tersebut,” kata Beka.
Menurutnya, Papua bukan tanah kosong yang pantas jadi tempat penghukuman bagi mereka yang dianggap tidak bisa bekerja. Papua punya derajat yang sama dengan daerah lain di Indonesia.
Baca Juga: Siap Buka Jalur Dialog dengan OPM, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah | Asumsi
Aktivis yang kerap mengadvokasi hak-hak Papua, Veronica Koman menilai pernyataan Risma menegaskan kalau ada pemikiran yang tumbuh subur di kalangan pejabat soal Papua sebagai tempat buangan. Seolah ada pewajaran terkait hal ini misalnya di jajaran TNI dan Polri.
“Kalau Papua itu tempat hukuman, tempat buangan, yang orang-orang second lah ibaratnya ditaruh di Papua. Jika pemerintah benar ingin membangun Papua, justru seharusnya mengirim orang-orang yang terbaik,” kata Veronica dikutip dari Tempo.
Kecenderungan rasisme juga ditunjukkan Risma bukan hanya lewat ucapannya perihal memindahkan ASN bandel ke Papua tetapi juga lewat sikapnya. Menurut Veronica, sebagai Menteri Sosial, Risma tak menanggapi permintaan bantuan kesehatan dan makanan yang berulang kali diajukan Dinas Sosial Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.
“Ada 5.000 pengungsi konflik bersenjata. Mereka ini sudah kelaparan, tidak ada akses kesehatan karena sudah mengungsi sejak April. Sudah ada lima pengungsi meninggal, dua di antaranya anak-anak karena sangking lapar dan sakitnya. Sementara pengungsi yang bukan Papua asli, justru sangat difasilitasi oleh pemerintah,” ucap dia.
Baca Juga: Memahami Secara Utuh Konflik Bersenjata di Nduga, Papua | Asumsi
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak Risma. Asumsi sempat menghubungi Risma dengan mengirim pesan singkat. Namun pesan yang Asumsi layangkan belum kunjung dibalas.
Warganet meradang
Pernyataan Risma menjadi sorotan warganet. Risma dianggap menilai Papua sekadar tempat buangan bagi Aparatur Sipil Negara yang tak memiliki kualitas. Nama Risma pun menjadi trending topic di Twitter. Cuitan tentangnya hingga 14.27 WIB, Rabu (14/7/2021) mencapai 12 ribu perbincangan.
Budayawan, Sudjiwo Tedjo misalnya mempertanyakan maksud ancaman Risma itu. Ia hendak memastikan apakah pernyataan Risma soal “memindahkan ASN bandel ke Papua” bukan bermaksud merendahkan pulau paling timur di Indonesia itu.
Cendekiawan Ulil Abshar Abdalla juga menyatakan keresahan yang sama. Menurutnya, sebaiknya Risma minta maaf soal pernyataannya tentang ASN tak kompeten akan dibuang ke Papua. Menurut pria yang akrab disapa Gus Ulil itu, pernyataan Risma mengandung rasisme tersembunyi.
“Selain ndak patut dalam adab politik,” kata Ulil.
Baca Juga: Patrich Wanggai dan Kenapa Masih Ada Orang Indonesia yang Rasis? | Asumsi
Sementara akun Timur Matahari (@jayapuraupdate) yang memiliki 40 ribuan pengikut di Twitter juga tak kalah kesal akan pertanyaan yang disampaikan Risma. Akun tersebut mempertanyakan apakah mantan Walikota Surabaya itu menyamakan tanah Papua dengan tempat sampah.
“Bentuk diskriminasi terstruktur yang muncul melalui ucapan spontan yang sebenarnya sudah ada di dalam alam bawah sadar pejabat-pejabat negara dalam melihat Papua,” cuitnya.
Akun tersebut juga menegaskan kalau sejak awal aneksasi Irian Jaya ke Indonesia, Pemerintah Indonesia kerap menempatkan pegawai-pegawai kelas dua dan korup untuk ditaruh di Irian Jaya, nama Papua saat pertama kali jadi bagian Indonesia.
Ia pun berharap, mestinya kalau pemerintah pusat benar-benar memerhatikan Papua, hendaknya dikirim orang-orang yang bekerja dengan hati.”Bukan ASN pemalas, korup dibuang sini,” kata dia.
