Isu Terkini

Dilaporkan Pegawai, Ini Risiko yang Bisa Dihadapi Pimpinan KPK

Irfan Muhammad– Asumsi.co

featured image
Twitter/KPK RI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri kini menghadapi serangan bertubi-tubi. Tindakannya mengeluarkan SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) berujung aduan. Terkini, 75 pegawai KPK yang "kena SK Firli" melaporkannya ke Ombudsman, setelah sebelumnya aduan yang sama dilayangkan juga ke Dewan Pengawas KPK.

Pimpinan KPK sebelumnya memang di atas angin. TWK yang kontroversial berhasil mengeliminasi 75 pegawai yang selama ini dikenal sebagai andalan lembaga anti rasuah itu. Namun, SK jadi tidak relevan setelah Presiden Joko Widodo buka suara. Dalam pernyataan resminya, Jokowi menyebut TWK tak bisa serta merta menjadi dasar memberhentikan bagi 75 pegawai KPK yang tak lulus tes tersebut.

Pegawai KPK menyambut baik "pembelaan" Jokowi dan meminta Firli segera mencabut SK tersebut. Namun, beberapa hari berselang setelah Jokowi buka suara, Firli belum juga mengambil sikap.

Pidana Hingga Dicopot

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, kepada Asumsi, menyebut laporan yang dilayangkan 75 pegawai KPK kepada Ombudsman akan berkonsekuensi teguran buat Firli. Namun, jika teguran itu tidak diperhatikan, dan ternyata apa yang dia lakukan memenuhi unsur pelanggaran hukum, maka bukan tidak mungkin dilanjutkan ke proses hukum.

Baca juga: Aktivis Penolak TWK-KPK Diretas Serentak, Hak Digital Semakin Terancam | Asumsi

Proses hukumnya bisa beragam. Jika ada pelanggaran unsur pidana, maka diproses ke pengadilan. Jika ada kerugian perdata, digugat juga ke pengadilan. "Begitu juga jika ada pelanggaran administrasi negara, maka prosesnya di PTUN. Kalau etika ke Dewan Pengawasan KPK," ucapnya.

Pelaporan Firli atas tindakannya kepada KPK bisa juga membuat marwah kepemimpinannya jadi diragukan. Bahkan tak menutup kemungkinan posisinya dicopot.

"Yang paling berat, usulan pemberhentian kepada Presiden," kata Fickar.

Menurut Fickar, selama ini ada salah penafsiran dalam penerapan UU KPK yang baru, terutama terkait alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, begitu UU yang baru berlaku, maka dengan sendirinya seluruh pegawai KPK langsung menjadi ASN. Hal ini mengingat tes masuk KPK harus dianggap sebagai bagian dari tes masuk ASN.

"Karena itu, jika ada kelemahan dalam wawasan kebangsaan dengan ukuran hasil tes, maka seharusnya dilakukan penambahan wawasan. Bukan memutus hak pegawai KPK sebagai ASN," kata Fickar.

Oleh karena itu, tidak beralasan jika menjadi dasar menonaktifkan 75 pegawai KPK. Apalagi UU jelas mengatur bahwa alih status tak boleh merugikan pegawai KPK. Jika pimpinan KPK, khususnya ketua KPK, memaksakan diri, maka itu sudah jadi tindakan yang sewenang-wenang.

"Pernyataan Presiden pun sudah cukup, bahwa semua pegawai KPK itu harus di-ASN-kan sesuai yang diamanatkan UU. Tes itu fungsinya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai ASN. Artinya, tes hanya menjadi dasar perbaikan bukan penolakan menjadi ASN," ucap dia.

Diduga Lakukan Maladministrasi

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko mewakili 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan melaporkan lima pimpinan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi. Setidaknya ada enam pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK, yaitu terkait metode alih status Pegawai KPK yang bertentangan dengan prisnip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta kepastian hukum.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Minta Namanya Direhabilitasi dan SK Penonaktifan Dicabut | Asumsi

Lewat aduan ini, 75 pegawai KPK yang tak lulus UKW meminta Ombudsman memeriksa Firli Bahuri dan Komisioner KPK lainnya atas kebijakan TWK yang bertentangan dengan UUD 1945, UU Ombudsman, UU pelayanan Publik, UU ASN dan UU KPK.

Mengutip Suara.co, Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih menyebut pihaknya punya kewenangan untuk memeriksa siapapun yang dilaporkan kepada mereka. Termasuk lima pimpinan KPK. Meski begitu, kata Najih, lembaga yang dipimpinnya terlebih dahulu akan mendalami laporan yang kini telah diterima dari 75 pegawai KPK.

Dari pemanggilan itu, nantinya diharapkan mampu mengetahui adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan pimpinan KPK atau tidak. "Kami akan dalami dulu karena semua laporan ada mekanismenya. Karena kami juga belum tahu detail isi laporan, tentang pihak-pihak yang perlu kami periksa. Nanti pemeriksaan selanjutnya akan jadi kewenangan dari keasistenan utama bidang VI," kata Najih.

Firli Yang Kontroversial

Kehadiran Firli di KPK memang kontroversial sejak awal. Dipilih oleh DPR pada 16 September 2019 lalu, banyak suara sumbang yang menyebut kalau Firli diragukan independensinya. Kontroversi pimpinan saat itu juga dibumbui oleh proses pemilihan pimpinan KPK yang berlangsung cukup singkat di hari-hari terakhir DPR RI periode 2019-2024 dengan bermacam regulasi yang penuh penentangan publik. Salah satunya Revisi UU KPK.

Seperti sudah diberitakan di banyak media, Firli ditengarai pernah melanggar kode etik saat masih bertugas di KPK. Anggota Polri ini bertemu dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang saat itu sedang jadi saksi terkait perkara divestasi Newmont yang dikaji KPK. Hal tersebut memicu dikembalikannya Firli ke institusi asal, yakni Polri.

Hal tersebut sempat ditanyakan oleh Komisi III saat uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK. Anggota Komisi III DPR RI dari FPDIP Arteria Dahlan, misalnya, menanyakan perihal pertemuan-pertemuan yang membuat independensi Firli dipertanyakan. Dalam forum itu, Firli menjawab pertemuan dengan TGB adalah pertemuan terbuka dan tak ada pembicaraan kasus di sana.

Baca juga: Cerita Tata, Tak Lolos TWK KPK Kini Status Kepegawaiannya Menggantung | Asumsi

Tetapi, sejak awal, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Firli dianggap basa-basi. Soalnya, alih-alih dicecar seperti sembilan capim lainnya, proses uji kepatutan dan kelayakan Firli relatif mulus dan bahkan banjir pujian. Setelah Firli selasai memaparkan makalahnya tentang penguatan supervisi antar lembaga dengan KPK serta mengedepankan pencegahan, misalnya, Anggota Komisi III DPR-RI Fraksii PDIP Arteria Dahlan mengapresiasi makalah pemaparan Firli yang dinilai sangat komprehensif dan sangat baik untuk diterima publik.

Arsul Sani dari PPP juga menyanjung Firli dengan menyatakan, kualitas makalah visi misi jenderal bintang dua ini sekelas dengan seleksi untuk mengisi kursi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Seluruh anggota Komisi III memang sangat puas dengan pemaparan Firli. Bahkan saat diberi kesempatan untuk mendalami pemaparan, Masinton Pasaribu dari PDIP menyebut pemaparan Firli sudah sangat cukup dan bisa didalami saat Firli menjabat. Padahal, saat itu belum ditentukan siapa yang akan jadi pimpinan KPK. Hujan tepuk tangan dari para anggota Komisi III pun silih berganti memeriahkan ruang rapat saat Firli menyampaikan kata-kata penutup.

Jelang pergantian hari, tepatnya Jumat (13/9/2019) dini hari, Komisi III menetapkan lima pimpinan KPK, yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, serta Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023. Firli didapuk sebagai Ketua.

Share: Dilaporkan Pegawai, Ini Risiko yang Bisa Dihadapi Pimpinan KPK