Cerita Tata, Tak Lolos TWK KPK Kini Status Kepegawaiannya Menggantung

Menarik, nih! Salah satu pegawai Humas KPK, Tata Khoiriyah membagikan cerita soal pengalamannya saat mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu.

Lewat Twitter @tatakhoiriyah, ia membuat utas berisikan awal mula dirinya mengikuti sosialisasi tes TWK, contoh soal ujian, hingga hasil tes yang membingungkannya  baru-baru ini.

Informasi Tes yang Membingungkan

Mengawali ceritanya, Tata mengatakan kabar bakal adanya TWK bermula dari kegiatan daring pada tanggal 17 Februari 2021. Kala itu, seluruh pegawai mengikuti sosialisasi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai berstatus Aparatur Sipil Negata (ASN). 

Sosialisasi ini, kata dia, diisi oleh pimpinan dan Biro SDM KPK melalui webinar. “Dalam sosialisasi ini dijelaskan apa dan bagaimana proses peralihan ini dilakukan, jenis ASN yang bisa menjadi pilihan, serta timeline yang diperkirakan menjadi acuan dalam proses ini,” ujarnya.

Baca juga: Eks Jubir KPK Ceritakan Pengalamannya Seleksi Jadi Pegawai KPK​

Ia menambahkan, disebutkan dalam sosialisasi tersebut selain hal-hal administratif yang harus disiapkan, pegawai juga mesti mengikuti assessment dalam bentuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Terkait hal administratif yang dimaksud adalah berkas pernyataan bersedia menjadi ASN, tidak terlibat organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan, setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta pemerintah yang sah, dan memiliki integritas & moralitas.

“Terkait TWK dijelaskan bahwa ini assessment kepada pegawai terkait setia pada Pancasila, UUD, NKRI, dan Pemerintah yang sah. Assessment ini diselenggarakan oleh BKN,” ucapnya.

Ia mengaku segera mempelajari materi TWK yang biasa muncul di tes CPNS. Bahkan, ia juga membaca modul yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Karena saya ngiranya itu tes yang sama, soal-soal CAT (Computer Assisted Test) dikumpulin biar dapat gambaran kayak apa sih TWK,” ungkapnya.

Selanjutnya, Tata mengatakan pada 2 Maret seluruh pegawai mendapatkan surel dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan judul Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK 2021. 

“Kami mendapat kartu tes peserta yang berisi jadwal dan lokasi tes masing-masing. Tanggal 4/3 kemudian, barulah pegawai mendapat informasi bahwa TWK dilakukan dengan menggunakan alat Indeks Moderasi Bernegara (IMB) dlm bentuk: tertulis dan wawancara,” jelas Tata.

Ia mengaku tak banyak memperoleh informasi soal metode IMB, selain metode ini biasanya digunakan TNI Angkatan Darat (AD) untuk tentara belakangan ini. Hal ini pun membingungkannya.

“Bentuk tesnya seperti apa, enggak ada informasinya. Tanggal 5/3 kemudian ada email pemberitahuan yang menjelaskan soal IMB dengan amat singkat. Aspek tes tertulis IMB yang menjadi penilaian adalah Integritas, Netralitas ASN, dan antiradikalisme,” imbuhnya.

Sedangkan aspek wawancara, lanjutnya disebutkan berupa pendalaman terkait topik mengenai pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

“Jadi apa yg harus saya persiapkan untuk ikut TWK dg metode IMB? pensil 2B, print kartu tes, berdoa, dan berdoa. Mau belajar, enggak tahu bentuk tesnya kayak apa. Browsing saja benar-benar gelap,” ungkapnya.

Soal Dinilai Ambigu 

Tata melanjutkan ceritanya, dengan mengatakan kalau jadwal tesl yang diperolehnya tanggal 9 Maret 2021 berlokasi di kantor BKN. 

“Saat masuk, saya diminta untuk meninggalkan barang2 di loker termasuk jam tangan. Yg bisa dibawa hanya alat tulis dan kartu peserta,” ucapnya.

Ia masih ingat, tes pertama yg diikutinya dalam bentuk tertulis. Petugas yang menjaga, memperkenalkan diri mereka sebagai perwakilan dari tim psikologi TNI AD. Tata lalu mengungkapkan bentuk soal tes yang diuji. Ada tiga modul yang secara bergantian dibagikan dan harus dijawab semuanya. 

“Bentuknya pilihan ganda seputar setuju dan tidak setuju. Selain itu, ada pula soal yang bentuknya skala 1-5 dengan 1 adalah sangat tidak setuju, dan 5 adalah sangat setuju. Kurang lebih itu yang saya ingat. Jumlah soal mungkin mencapai 200,” jelas dia.

Ada beberapa pertanyaan di dalam soal yang menurutnya ambigu. Contohnya, soal pilihan setuju atau tidak kalau semua orang Cina sama dan agama adalah hasil pemikiran manusia.

Selain itu, ada juga pertanyaan persetujuan atau tidak kalau kulit berwarna tidak pantas menjadi atasan kulit putih, hingga Undang-undang ITE mengancam kebebasan berpendapat. 

“Itu beberapa pertanyaan yg saya ingat. Buat saya pertanyaan semua org Cina itu sama adl statement ambigu. Apakah yang dimaksd sama itu adalah kulitnya, mukanya, kayanya, baiknya atau jahatnya? Kalau itu yang dimaksud, maka apakah pilihan tidak setuju bisa dianggap berwawasan kebangsaan?,” terangnya.

Tak Lolos Tes, Status Kepegawaian Menggantung 

Pada sesi kedua ujian, Tata mengatakan para peserta mengerjakan soal esai yang pertanyaannya diminta memberikan pandangan terhadap kurang lebih 11 pertanyaan. 

“Dari mulai yg ringan sampai yg serius. Mulai dari prestasi selama bekerja, tokoh yg mempengaruhi hidup, sampe pandangan ttg FPI, HTI, paham komunis, dan lain-lain,” tuturnya.

Setelah mengisi esai, ia diminta untuk menanda tangani pernyataan bahwa jawaban tersebut adalah sebenar-benadnya pandangan dan jawaban pribadinya yang bisa dipertanggungjawabkan.

Ia sempat mengira esai tersebut merupakan bahan untuk pertanyaan saat sesi wawancara. Sayangnya tidak demikian.

Saat sesi wawancara, Tata mengaku ditanya mulai dari berapa lama sudah bekerja di KPK, pernah bermasalah dengan atasan atau tidak hingga pertanyaan personal seperti asmara, status pernikahan, sampai urusan keluarga.

Total waktu wawancara yang diikutinya sekitar 1 jam. Pada tanggal 27 April 2021, hasil asesmen TWK diberikan oleh BKN kepada KPK. 

“Tgl 5 Mei hasilnya dibuka dan beredar ada 75 pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tanggal 11 Mei saya menerima SK bahwa saya masuk dlm 75 nama tersebut,” terangnya.

Menurutnya, tidak dijelaskan dari awal soal adanya mekanisme lolos atau tidak lolos di awal sebelum tes berlangsung. Hasil tes ini membuat status kepegawaiannya di lembaga antirasuah menggantung.

Baca juga: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Dipertanyakan Urgensinya​

Dinilai Dzalim

Kebingungan Tata kian menjadi karena pada tanggal 11 Mei, ia mendapatkan Surat Keputusan (SK) hasil TWK yang salah satu poinnya, dirinya harus menyerahkan segala tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung.

“Bahkan saya bertanya pada atasan, setelah ini apakah saya harus masuk kantor, atau saya tidak boleh ke kantor? Jawabannya, ‘Tidak tahu Ta, yang jelas saya ga bisa ngasih tanggung jawab lagi ke kamu’,” ujarnya.

Menutup ceritanya, ia mengaku hingga kini masih bingung dengan TWK yang diikutinya. Buka soal lolos atau tidaknya, Tata mempertanyakan validitas dan pertanggungjawaban dari proses ini. “Bingung juga cerita sama keluarga atau rekan sejawat yang menanyakan,” ucapnya.

Kabar tak lolosnya Tata dalam TWK KPK sebagaimana yang disampaikan lewat Twitter membuat Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid angkat bicara.

Soalnya, ia mengaku mengenal Tata yang merupakan salah satu pengurus di Gusdurian. Menurutnya sangat aneh, hasil TWK yang tidak lolos menunjukkan Tata tidak punya wawasan kebangsaan.

“Confirmed bagi saya, TWK @KPK_RI mbelgedes. Mbak @tatakhoiriyah staf Humas KPK dinyatakan tidak lolos. Dulu asisten personal saya, keluarga kyai, qunut wolak-walik, sejak muda aktif di NU, ikut merintis & membesarkan jaringan @gusdurian, ya kali tidak punya wawasan kebangsaan,” kata Alissa lewat cuitan Twitter @AlissaWahid dikutip Sabtu (15/5/21). 

Ia menambahkan, banyak orang termakan narasi 75 orang pegawai KPK yang tidak diloloskan adalah mereka yang tidak cinta negeri. “Padahal sebagian saya kenal sebagai berintegritas. @tatakhoiriyah saya tahu luar dalam. Dzalim. Menghancurkan nasib orang dengan stempel litsus,” ungkap dia.