Isu Terkini

Banjir Wisatawan, Pemda Seolah Limpahkan Kesalahan ke Masyarakat

OlehIrfan Muhammad

featured image
Twitter

Sejumlah destinasi wisata di Indonesia kebanjiran wisatawan pada libur Idulfitri kemarin. Meski diklaim wisatawan yang datang adalah wisatawan dari dalam kota, bertumpuknya mereka di satu tempat tetap jadi sorotan. Mengingat saat ini pandemi Covid-19 masih menghantui.

Dua objek wisata yang viral di antaranya Pantai Ancol di DKI Jakarta dan Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Saking membludaknya pengunjung yang datang, tak tampak lagi kemungkinan bisa menerapkan protokol kesehatan.

Sayangnya, ketika masyarakat sudah datang, berlibur, dan menciptakan kerumunan, aturan penutupan baru diterapkan. Seperti latah, satu per satu pemerintah daerah pun melakukan peraturan penutupan wisata yang sama.

Seolah-olah, dibiarkan viral dulu, baru aturan diciptakan dan berlaku.

Baca juga: Karantina Hingga Tes Acak, Antisipasi Oleh-Oleh Covid-19 di Arus Balik | Asumsi

Mengomentari ini, pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut kalau pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak mungkin buta pada potensi keramaian di objek wisata. Apalagi, ini berbarengan dengan libur panjang lebaran dan ketidakkonsistenan pemerintah sejak awal di mana mudik dilarang namun tempat wisata dibuka.

Trubus lantas beranggapan kalau pemerintah daerah melakukan pembiaran. Saat terjadi kritik, perilaku masyarakat lah yang disalahkan.

"Ya itu menurut saya ada unsur kesengajaan bahwa pemerintah dan pemda itu tidak mengantisipasi titik-titik di mana masyarakat berkumpul terutama tempat wisata," kata Trubus kepada Asumsi, Senin (17/5/2021).

Menurut dia, karena tidak ada aturan baku soal penutupan tempat wisata, sedari awal semestinya pemerintah sudah menyiapkan langkah preventif dan mitigasi. Mereka harus bisa memetakan daerah mana saja yang rawan didatangi wisatawan untuk mengisi liburan.

"Jadi ada kesan bahwa pemerintah enggak mau disalahkan. Kesalahan ada di publik. Pemerintah menganggap peraturan sudah ada, tapi tidak diikuti. Padahal peraturan ini tidak diinformasikan dan diedukasikan kepada masyarakat. Jadi seperti melempar handuk kepada publik," ucap dia.

Baca juga: Yang Ikut Berebut Pundi-pundi Idul Fitri: Cerita Para Pemulung Musiman | Asumsi

Dengan sumber informasi yang terpadu dari tingkat RT, tidak mungkin pemerintah daerah berdalih tidak tahu potensi kerumunan ini. Kalau pun lokasi wisata tetap akan dibuka, mestinya sudah ada pengetatan sejak awal sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berlebihan.

"Tapi, saya rasa Pemda itu enggak mau juga mengeluarkan biaya. Kalau misalnya menjaga tempat wisata dalam penegakan prokes kan harus membayar relawan dan aparat. Padahal anggarannya ada, sesuai dengan instruksi Kemendagri soal re-focusing anggaran. Tapi kan penyimpangan masih berpotensi terjadi," ucap dia.

Karena sudah kecolongan sejak awal, maka penutupan objek wisata yang dilakukan setelah masa liburan usai menjadi tidak berguna. Di sisi lain, kebijakan yang tiba-tiba dan tidak terukur ini malah akan memukul lagi industri pariwisata yang sejatinya sedikit demi sedikit sudah mulai bergeliat.

"Sebenarnya ditutup sekarang sudah enggak efektif. Itu kan merugikan tempatnya juga. Di Tanah Abang, misalnya, itu ada lonjakan, terus viral, dan tiba-tiba ditutup. Langsung sepi pengunjung. Harusnya ketika rugi pemerintah pun memikirkan adanya kompensasi," ucap dia.

Pembuatan aturan yang terkesan mendadak dan tergesa-gesa setelah satu peristiwa jadi sorotan atau viral pun disebut Trubus tak lepas dari laku pencitraan para pimpinan. Mereka selalu ingin dianggap peduli pada satu hal yang dianggap ramai dan jadi perbincangan publik.

Baca juga: Miris, Lurah-lurah Ini Dicopot Usai Minta THR Lebaran | Asumsi

"Padahal kalau mereka mau peduli sejak awal sudah dipersiapkan kebijakan yang akan diterapkan beserta dampak dan solusinya," ucap dia.

Evaluasi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tempat wisata untuk mengevaluasi kunjungan wisatawan yang melampaui kapasitas. Berdasarkan keterangan pers, Senin (17/5/2021), Sandi mengaku selama ini sudah berupaya agar sektor pariwisata bisa berjalan berdampingan dengan upaya pengendalian Covid-19 lewat peluncuran panduan Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE).

Sejumlah tempat wisata juga disertifikasi sebagai jaminan protokol kesehatan diterapkan ketat dan disiplin. Faktanya, banyak pengelola tempat wisata yang tak mampu membatasi pengunjung yang datang. Maka, tindakan selanjutnya adalah evaluasi dengan bekerja sama dengan aparat dan pemerintah daerah.

Baca juga: Warga Dibuat Bingung Lantaran Menag Larang Mudik, tapi Wapres Minta Dispensasi | Asumsi

Menurut Sandi, memang tidak semua pelaku parekraf sudah menerapkan pandan CHSE. Untuk itu, pihaknya bersama Pemda akan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola tempat wisata yang belum siap menerapkan protokol kesehatan yang tepat dan benar. Menurut dia, hal itu bertujuan agar kondisi ekonomi yang kini mulai pulih, terutama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dapat terjaga.

Sandi juga meminta agar protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan sebelum lebaran kembali diperketat oleh para pengelola destinasi wisata. Panduan CHSE bisa diunggah secara online dan para pengelola bisa mengajukan permohonan sertifikasi sebagai jaminan dan keselamatan bagi wisatawan.

Langkah tersebut, menurutnya, penting agar sektor parekraf tidak selalu dianggap jadi sumber masalah, melainkan bagian dari solusi atas pandemi Covid-19. "Harapan kami agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bangkit dan pulih, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, patuh terhadap protokol kesehatan dan mampu untuk menjadi lokomotif, agar kita bisa melihat SDM-SDM yang diberi pelatihan mampu untuk mengawal program pemerintah yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu," ucap dia.

Share: Banjir Wisatawan, Pemda Seolah Limpahkan Kesalahan ke Masyarakat