Bisnis

BI Larang Lembaga Keuangan Transaksi Pakai Uang Kripto

OlehIlham Anugrah

featured image
Unsplash.com

Bank Indonesia secara tegas melarang seluruh lembaga keuangan yang bermitra dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi atau menggunakan uang kripto sebagai alat pembayaran atau servis jasa keuangan.

"Pertama, uang kripto betul bukan alat pembayaran yang sah sesuai UU. Kami larang lembaga keuangan enggak boleh menggunakan kripto sebagai alat bayar untuk jasa keuangan," ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio dilansir CNBC.

Baca juga: Daftar Negara yang Menolak dan Menerima Transaksi Kripto | Asumsi

Kripto Adalah Aset

Menurut Perry, Kripto bukanlah alat pembayaran ataupun mata uang, melainkan sebagai aset atau komoditi.

"Kripto bukan alat pembayaran sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) mata uang, dan UU BI. Kripto aset, bukan alat pembayaran sah," jelasnya.

Untuk itu, ia akan menugaskan tim untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan mitranya. Ini untuk memastikan tidak ada yang menggunakan kripto dalam transaksinya.

"Kami juga akan menerjunkan pengawas-pengawas untuk memastikan lembaga keuangan itu mematuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan UU mata uang," kata dia.

Sekali lagi dia menghimbau, agar lembaga keuangan yang bermitra dengan BI untuk tidak menggunakan bitcoin cs sebagai alat transaksinya.

"Kami pastikan kembali, kripto-kripto, bitcoin dll, bukan alat pembayaran yang sah dan kami larang lembaga keuangan untuk menggunakannya sebagai media payment," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Robby dari Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia menyambut baik apa yang dikatakan Bank Indonesia untuk melarang mata uang kripto sebagai alat transaksi.

“Itu adalah Langkah yang tepat dilakukan oleh BI, Indonesia meregulasi aset kripto sebagai komoditi, wujudnya sudah jelas yaitu komoditi. Tidak boleh dijadikan sebagai alat pembayaran,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Kamis (16/6/2021).

Menurut Robby, itu sesuai  Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang.

“Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah,” katanya.

Dengan adanya penegasan ini, kata Robby, regulator (Bappeti) semakin mudah dalam menentukan aturan yang berlaku di aset kripto.

“Dengan dikerucutkan wujud dari aset kripto sebagai komoditi, maka regulator semakin mudah dalam hal menentukan aturan aturan yang dapat diberlakukan dalam aset kripto ini,” katanya.

Apalagi, mendengar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membawa isu mata uang kripto ini ke forum G20—yang rencananya di Bali—menjadi kabar menggembirakan.

“Ini adalah kabar yang mengembirakan, membuktikan Indonesia saat ini benar-benar sadar perkembangan industri kripto tidak lagi dipandang sebelah mata. Semua terfokus bagaimana meregulasi ini dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pengguna dan kepentingan negara,” katanya.

Baca juga: Tak Melulu dari Luar Negeri, Ini Uang Kripto Asal Indonesia | Asumsi

Bukan Pertama Kali Melarang

Bank Indonesia pada tahun 2014, melalui Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo juga sempat melarang dengan tegas penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran. 

“Sebetulnya, statement kita, bitcoin itu bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia,” kata Agus dilansir HukumOnline.

Atas dasar itu, lanjut Agus, BI meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya transaksi bitcoin di Indonesia.

Di tahun 2018,  Bank Indonesia kembali melarang semua industri yang terkait dengan sistem pembayaran menggunankan cryptocurrency. Hal ini menyusul adanya dugaan praktik pembayaran menggunakan bitcoin di Bali. 

"Sebagai sistem pembayaran kami larang, institusi yang melakukannya juga kami larang," katanya dilansir Gatra.

Share: BI Larang Lembaga Keuangan Transaksi Pakai Uang Kripto