Laporan CAR Ungkap BIN Pakai Mortir dari Serbia Untuk Serang Desa di Papua
Badan Intelijen Indonesia (BIN) dilaporkan membeli hampir
2.500 mortir dari Serbia pada 2021 untuk menyerang delapan desa di Papua.
Dugaan pengadaan tersebut tidak diungkapkan kepada Majelis Kehormatan Dewan
yang menyetujui anggarannya.
Mortir buatan Serbia: Kelompok pemantau yang berbasis di
London, Conflict Armament Research (CAR) mengungkapkan, mortir tersebut
diproduksi oleh pembuat senjata milik negara Serbia, Krusik. Kemudian,
dimodifikasi untuk dijatuhkan dari udara ketimbang ditembakkan melalui tabung
mortir.
Dilansir dari Reuters, senjata yang dikirim ke BIN juga
termasuk 3.000 inisiator elektronik dan tiga perangkat pengatur waktu yang
biasanya digunakan untuk meledakkan bahan peledak. CAR melaporkan, peluru
mortir 81mm digunakan dalam serangan di desa-desa di Papua, pada Oktober 2021
lalu.
Kesaksian: Seorang saksi dan penyelidik yang bekerja untuk
delapan kelompok hak asasi manusia (HAM) dan gereja mengatakan tidak ada yang
terbunuh dalam serangan tersebut. Meski, rumah dan beberapa gereja dibakar.
“Jelas bahwa mortir ini adalah senjata ofensif yang
digunakan di wilayah sipil. Ini adalah pelanggaran hukum humaniter,” ujar Jim
Elmslie, penyelenggara Proyek West Papua di Universitas Wollongong, yang
menyerahkan laporan CAR ke Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada
bulan April lalu.
Kronologi: Situasi keamanan di Papua telah memburuk secara
dramatis sejak April 2021, ketika separatis membunuh kepala BIN Papua I Gusti
Putu Danny Karya Nugraha dalam penyergapan. Helikopter dan drone menembak
amunisi di delapan desa di distrik Kiwirok selama beberapa hari pada 10 Oktober
2021 lalu. Saat itu banyak penduduk telah melarikan diri.
“Mereka menjatuhkan bom dengan drone. Tempat ibadah, rumah
warga dibakar,” ujar Pendeta Yahya Uopmabin, yang menyaksikan serangan itu dari
pegunungan terdekat.
Seorang penyelidik Papua yang bekerja untuk konsorsium
delapan kelompok hak asasi manusia dan gereja, Eneko Bahabol mengatakan, 32
mortir dijatuhkan, termasuk lima yang tidak meledak.
Izin beli senjata: Berdasarkan hukum di Indonesia, militer,
polisi, hingga lembaga pemerintah lainnya perlu meminta izin dari Kementerian
Pertahanan (Kemenhan) untuk membeli senjata. Mereka juga wajib menggunakan
bahan yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri. Produsen senjata milik
negara PT Pindad memproduksi mortir. PT Pindad merupakan bagian dari
persenjataan angkatan bersenjata.
Salah satu komisaris perusahaan PT Pindad, Alexandra Wuhan,
menolak untuk membahas secara spesifik pembelian senjata itu. “Pindad
berkewajiban dan tunduk pada hukum, aturan, dan peraturan Indonesia soal
pengadaan senjata militer dan sipil, begitu juga BIN sebagai pengguna akhir.
Pindad tak bisa bertanggung jawab soal kapan dan di mana senjata digunakan
pihak berwenang Indonesia. Kami tidak punya wewenang seperti itu,” ucapnya.
Sementara itu, juru bicara TNI, Kolonel Wieng Paronoto
mengatakan, personelnya tak menjatuhkan amunisi di desa-desa. Ia menolak
mengatakan apakah BIN menyebarkan amunisi.
Sumber kementerian pertahanan yang mengetahui sistem
pengadaan mengatakan kementerian tidak pernah menyetujui pembelian atau
peraturan apa pun yang memungkinkan BIN memperoleh amunisi. “Ini menimbulkan pertanyaan mengapa BIN menginginkan
mereka,” ucapnya.
Eks Jenderal sekaligus anggota Majelis Kehormatan Dewan
(MKD), Tubagus Hasanuddin, mengatakan, BIN bisa memperoleh senjata ringan untuk
pertahanan diri agennya. Namun, setiap senjata kelas militer harus untuk tujuan
pendidikan atau pelatihan dan bukan untuk tempur.
“Kami perlu melakukan audiensi terlebih dahulu dengan
BIN dan memeriksa alasannya. Nanti kami cek legalitasnya,” ucapnya.
Anggota Komisi I DPR RI yang enggan disebutkan identitasnya,
mengaku menyelidiki sendiri temuan laporan CAR untuk mengetahui ada tidaknya
pelanggaran. Ia telah mendekati BIN dan PT Pindad untuk meminta penjelasan.
“Tetapi menemukan banyak tembok raksasa. Pasti ada sesuatu
yang sangat, sangat sensitif tentang itu,” ucapnya.
Baca Juga
