5 Alasan IDI Pecat Dokter Terawan, Salah Satunya Promosi Vaksin Nusantara
Mantan Menteri Kesehatan RI, Dr. dr. Terawan Agus Putranto
diberhentikan secara permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Keputusan ini, berdasarkan hasil rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran (MKEK).
Keputusan: Pimpinan Presidium Sidang Abdul Azis menyatakan
pemberhentian terhadap Terawan dilakukan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Adapun
keputusan tersebut, kata dia, dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI yang digelar
di Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (25/3/2022) lalu.
“Memutuskan, menetapkan, meneruskan hasil keputusan
rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. dr.
Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Ketetapan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Minggu
(27/3/2022).
Alasan: Berikut ini 5 alasan dilakukannya pemecatan kepada
dokter Terawan menurut isi surat edaran 0280/PB/MKEK/02/2022:
- Yang bersangkutan belum menyerahkan bukti telah menjalankan
sanksi etik sesuai SK MKEK No. 009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12
Februari 2018 hingga hari ini. - Yang bersangkutan melakukan promosi kepada masyarakat luas
tentang Vaksin nusantara sebelum penelitiannya selesai. - Yang bersangkutan bertindak sebagai Ketua dari Perhimpunan
Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibentuk tanpa
melalui prosedur yang sesuai dengan Tatalaksana dan Organisasi (PRTALA) IDI dan
proses pengesahan di Muktamar IDI. - Menerbitkan Surat Edaran nomor: 163/AU/Sekr.PDSRKI/XII/2021
tertanggal 11 Desember 2021 yang berisikan instruksi kepada seluruh ketua
cabang dan anggota PDSRKI di seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun
menghadiri acara PB IDI. - Yang bersangkutan telah mengajukan permohonan perpindahan
keanggotaan dari IDI Cabang Jakarta Pusat ke IDI Cabang Jakarta Barat, yang
salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan yang berisi
pernyataan tentang sanksi organisasi dan/atau terkena sanksi Ikatan Dokter
Indonesia.
Dipertanyakan DPR: Sementara itu, DPR RI mempertanyakan
alasan PB IDI memberhentikan Terawan secara permanen dari keanggotaan. Anggota
Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan sekaligus mengaku terkejut
dengan keputusan ini.
“Saya benar-benar terkejut dengan keputusan itu.
Muktamar semestinya dijadikan sebagai wadah konsolidasi dan silaturahim dalam
merajut persatuan,” ujarnya seperti diberitakan Antara.
Dinilai Berprestasi:
Masih dalam pernyataannya, Saleh menilai aneh momen Muktamar yang semestinya
menjadi ajang silaturahmi antara anggota malah menjadi tempat untuk
memberhentikan anggotanya.
Menurutnya, Terawan merupakan salah satu dokter terbaik yang
dimiliki Indonesia. Sebagai dokter dan anggota TNI, banyak prestasi yang sudah
ditorehkan.
“Kok ini malah dijadikan sebagai wadah pemecatan.
Permanen lagi. Ini kan aneh ya. Bahkan tidak berlebihan bila disebut bahwa
RSPAD menjadi salah satu rumah sakit besar yang berkualitas baik berkat tangan
dingin dokter Terawan,” ucapnya.
Terkait hal ini, Ketua Fraksi PAN DPR RI itu meminta
Kementerian Kesehatan agar mengambil tindakan. Ia menyebutkan, Kemenkes RI
mesti memfasilitasi pertemuan IDI dengan Terawan agar berlangsung dialog antara
keduanya.
“Ada beberapa kegiatan Terawan yang disoal. Misalnya,
DSA dan Vaksin Nusantara. Saya dan keluarga adalah pasien langsung dokter
Terawan yang mencoba kedua hal itu. Setelah di-DSA, rasanya tidak ada masalah.
Bahkan, ada perasaan lega dan enak,” tuturnya.
Kekhawatiran: Menurut Saleh, bila persoalan pengembangan
vaksin Nusantara yang menjadi akar masalah pemecatannya, ia menilai hal itu
bukanlah masalah besar.
“Soal Vaksin Nusantara. Setelah divaksin, alhamdulillah
tidak ada masalah. Sejauh ini, kami baik-baik saja. Kalau dari pengalaman saya
itu, saya merasakan tidak ada masalah sama sekali dengan dr. Terawan. Dia
bekerja secara profesional. Kita ditangani dengan baik. Bahkan, sebelum DSA
harus mengikuti sejumlah tes dan berkonsultasi dengan beberapa dokter
lain,” ujarnya.
Saleh mengkhawatirkan akan adanya pemecatan-pemecatan
berikutnya terhadap anggota PB IDI dengan berbagai alasan. Menurut
pandangannya, pemecatan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi
preseden buruk ke depan bagi organisasi kedokteran tersebut.
“Bagaimana tidak? Mantan Menteri Kesehatan saja bisa
dipecat? Apalagi yang lain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak boleh
tinggal diam. Mohon ini difasilitasi dan didamaikan. Itu pasti lebih baik bagi
semua,” tandasnya.
Baca Juga
