PKS Kecewa Dengan Pembuat Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden bukan persoalan remeh temeh. Menurut Bari, pihak yang melempar isu perpanjangan masa jabatan presiden ke publik sangat mengecewakan.
Bari menilai kondisi kematangan demokrasi Indonesia akan diuji dengan wacana tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi Progress! Politisi Muda Bukan Sekadar Dagangan Elekktoral, Minggu (13/3/2022).
“Jadi kalau ada parpol, maaf ketua umumnya, apalagi parpol yang hadir karena reformasi, itu mewacanakan tersebut menurut saya sangat mengecewakan. Karena pertama salah satu hal di reformasi itu pembatasan kekuasaan,” ujar Bari.
Tanda demokrasi: Bari melihat pembatasan kekuasaan itu sudah masuk dan tertulis dalam konstitusi. Hal itu menunjukkan Indonesia sedang menuju negara demokrasi.
Ia mengatakan Indonesia sudah puluhan tahun reformasi, tapi proses transisinya belum berhenti. Indonesia, kata Baru, masih berdebat periode jabatan, bahkan pemilu teknis setiap lima tahun.
“Apalagi motif-motifnya dan caranya udah terbuka di publik, bahkan dipertanggungjawabkan orang kayak model Luhut menurut saya, dan ini sudah terbuka oleh publik itu harusnya kita tekan untuk bertanggung jawab bahkan mundur seharusnya, kalau memang dia yang mengoperasikan hal tersebut, dia mengklaim punya big data,” ujar Bari.
Konsolidasi demokrasi: Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Edbert Gani mengatakan pandemi covid-19 dan dampaknya tak membawa Indonesia ke dalam situasi yang unik.
“Ini pernah terjadi di belahan dunia di negara yang tidak terkonsolidasi demokrasi. Apa? usaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden,” ujar Gani dalam diskusi yang sama.
Sejarah: Gani mengatakan pemimpin negara-negara yang terkena gelombang demokratisasi seperti di Amerika Latin dan Timur Tengah pernah berupaya untuk memperpanjang masa jabatan.
Ia mengklaim memiliki data terkait ratusan usaha perpanjangan masa jabatan presiden di negara-negara tersebut sejak 1950 hingga 2012. Dari semua upaya itu sebanyak 80 persen berhasil.
“Mungkin kita sebut remeh temeh soal oposisi. Ini justru substansi demokrasi dan itu yang terjadi. Di negara-negara tadi itu terjadi 80 persen berhasil melakukan perpanjangan, faktornya tidak ada kompetisi elektoral, di mana partai penguasa berkuasa luar biasa,” ujar Gani.
Baca Juga:
Biaya Mahal Jangan Jadi Alasan Penundaan Pemilu 2024
