Buntut Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Didorong Bikin Executive Order untuk Polri

Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengeluarkan Executive Order atau Perintah Eksekutif. Executive order yang dikeluarkan khusus terkait persenjataan dan prosedur penanganan massa oleh Polri.

Paksa perubahan sikap: Executive order ini ditargetkan untuk memaksa sikap Polri agar berubah. Di mana hal itu akan berisi panduan detail tentang daftar peralatan yang dilarang dan dikendalikan; kebijakan, pelatihan, dan protokol penggunaan peralatan; proses akuisisi peralatan; transfer, penjualan, pengembalian, dan penghancuran peralatan; serta pengawasan, kepatuhan, dan implementasi.

“Sebetulnya saya berharap Presiden Jokowi mengeluarkan semacam executive order khusus terkait persenjataan dan prosedur penanganan massa oleh Polri. Jadi, karena perubahan mindset dan kultural butuh waktu panjang dan berliku, maka langkah praktisnya adalah fokus pada “memaksa” agar perilakunya yang berubah. Isi kepala, urusan belakangan. Perilakunya harus berubah. Mindset dan kultur akan menyusul,” ujar Reza kepada Asumsi.co, Selasa (11/10/2022).

Sontek Obama: Executive order semacam itu pernah dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat polisi di Amerika Serikat juga dinilai brutal laiknya organisasi paramiliteristik.

Menurut Reza, kehadiran hal semacam executive order dianggap penting mengingat pada tahun 2020 kabarnya terjadi peningkatan anggaran Polri untuk pengadaan peralatan pengendali massa, antara lain gas air mata, sebesar 14,8 juta dolar. Jumlah ini enam kali lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

“Ini mengindikasikan bahwa polisi sudah punya ramalan akan banyak situasi massa yang bakal dihadapi dengan cara keras,” katanya.

Menurut Reza penggunaan cara keras oleh aparat merefleksikan derajat kesantunan (civility) personel, sekaligus mengisyaratkan tingginya legal cynicism di masyarakat. Legal cynicism yang ditandai oleh ketidakpatuhan masyarakat pada hukum dan keengganan masyarakat bekerja sama dengan polisi.

Sanksi: Kendati begitu, Reza menyangsikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu memiliki kemauan untuk mengeluarkan executive order bagi Polri.

“Tapi saya pesimis Jokowi akan mengeluarkan EO [executive order ] semacam itu. Jadi, Kapolri saja yang ambil langkah komprehensif dengan cakupan seluas EO Obama tadi,” katanya.

Reza melihat Polri malah terkesan bergerak ke arah paramiliteristik. Seragam loreng mirip tentara adalah contohnya. Dia menyarankan, alih-alih memberlakukan seragam perang seperti itu, lebih baik polisi pakai baju berwarna terang.

Sebab warna terang mengirim pesan tenang, terbuka, santun, dan bisa didekati. Pangkat dan segala atribut disederhanakan saja. Sementara seragam polisi versi gagahnya baru dipakai saat upacara.

Tragedi berdarah: Tragedi Kanjuruhan cukup mencoreng citra Polri di mata publik. Insiden itu menewaskan setidaknya 131 orang dalam laga sepak bola yang mempertemukan Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 1 Oktober 2022.

Personel kepolisian menggunakan gas air mata dalam menangani massa di dalam stadion. Padahal hal itu diharamkan oleh FIFA. Gas air mata ditengarai menjadi penyebab massa saling berdesak-desakan untuk melarikan diri keluar dari stadion sampai akhirnya saling berimpit di lorong pintu stadion yang masih terkunci.

Penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam tragedi tersebut. Tiga orang di antaranya merupakan personel kepolisian.

Baca Juga:

Ironi Tragedi Kanjuruhan: Polri Bela Diri, Polres Malang Sujud Minta Maaf

Fakta Terkini Tembakan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan

Gas Air Mata Kadaluwarsa di Kanjuruhan Bikin Mata Korban Menghitam