Partai Politik Indonesia Terjebak di Lingkaran Oligarki
Oligarki menjadi isu hangat yang ramai ditepis oleh banyak partai politik di Indonesia. Para pejabat partai merasa enggan dicap sebagai partai oligarki.
Salah satunya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku kalau partainya tidak paham atau terjun di lingkaran oligarki.
Pernyataan itu berangkat dari kabar terpilihnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2020 hingga 2025 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai Ketua Umum Tunas Indonesia Raya (Tidar).
Seperti yang diketahui, Rahayu adalah anak dari salah satu pendiri Gerindra, yakni Hashim Djojohadikusumo. Rahayu juga ponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Dikutip dari Detik.com, Dasco mengatakan Rahayu terpilih karena telah melewati banyak tahap perjalanan politik yang cukup mumpuni. Sebaliknya, Dasco menyindir partai-partai lain yang menganut paham oligarki.
“Rahayu dikenal telah menapak dan ikut serta dalam mengenyam pendidikan yang berjenjang. Sehingga, partai ini tidak seperti partai lain yang bapaknya mendirikan partai dan ketua umum partai, tiba-tiba anaknya langsung dikarbit.”
Bahkan, menurut Dasco, Rahayu memiliki prestasi yang dibuat berjenjang. Ia mengenal sejarah perpolitikan yang dijalani oleh Rahayu, mulai mengikuti organisasi sayap partai dan Waketum DPP Gerindra.
Selain itu, Dasco juga mengklaim Gerindra tidak pandang bulu dalam memilih kader-kadernya. Menurutnya, seluruh kader perlu melewati fase pendidikan politik yang bertahap. Dasco menegaskan partai Gerindra tidak menganut oligarki kekuasaan, bahkan telah menyiapkan regenerasi Gerindra dalam jangka panjang.
Uniknya, Dasco menyebut Prabowo akan maju pada pilpres 2024, sehingga Gerindra telah mempersiapkan sosok dari generasi baru setelah Prabowo. Dan ternyata orang-orang yang disiapkan masih berada dalam lingkar saudara dengan Prabowo.
Berangkat dari pernyataan itu, sebenarnya Gerindra juga masih menganut ‘budaya’ oligarki. Rupanya banyak publik yang belum paham terkait istilah oligarki.
Apa Itu Oligarki?
Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.
Melansir Kompas.com, oligarki juga muncul atas gagasan filsuf Plato. Ia mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerosotan dari pemerintahan aristokrasi, pemerintah yang dipimpin cerdik pandai, transformasi pemimpin dilakukan oleh segolongan kecil atau oligos (sedikit) yang memerintah demi kepentingan golongan itu sendiri.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan mengatakan awal mula oligarki muncul ketika pemerintahan monarki atau kerajaan dipimpin oleh kelompok elit. Ia menilai partai Gerindra menjadi salah satu bagian yang menganut istilah tersebut.
“Gerindra berada pada kelompok elit itu. Sehingga, istilah oligarki berbeda dengan pemerintahan yang demokratis,” kata Asep kepada Asumsi.co, Rabu (22/12/21).
Sementara, sistem demokrasi berbeda dengan sifat sistem oligarki. Asep memberi contoh jika Gerindra memilih berkoalisi dengan PKS, Demokrat, dan partai lainnya sistem demokrasinya berimbang.
“Contoh itu menjadi solusi pemerintahan yang demokratis bukan oligarki. Sehingga, ada keberimbangan kekuasaan baik di parlemen dan eksekutif. Nanti ada pemilu berikutnya, kekuasaan parpol tersebut berganti,” jelasnya.
Oligarki Muncul Sejak Lama
Sementara, oligarki mempertahankan suatu kekuasaan dan terus berkuasa dalam lingkaran parpol tersebut. Asep mengatakan paham oligarki sudah ada sejak order baru, dan mulai marak di kelompok parpol pada tahun 2014.
Saat itu, PDIP dan Golkar saja yang bergabung dalam koalisi partai. Sementara, Gerindra dan partai lainnya belum didongkrak eksistensinya. Sehingga, partai tersebut masih kalah mendapatkan kursi parlemen karena tidak dominan.
“Ketika tidak dominan maka muncul kelompok penguasa yang didukung partai-partai tersebut. Sehingga, mulai semakin terasa oligarki ya saat itu,” sebut Asep.
Lebih lanjut, parpol semakin erat menggenggam istilah oligarki pada 2019. Saat itu, partai-partai yang berkuasa sedang berlomba untuk menempati wilayah eksekutif.
Dianut Hampir Seluruh Parpol
Menurutnya, tidak hanya Gerindra, tetapi hampir seluruh partai menggandeng oligarki. Asep menjelaskan oligarki telah menjadi bagian parpol dalam upaya memperkuat kekuasaan.
Penguatan kekuasaan tersebut dibantu dengan berbagai macam dukungan parpol yang berkuasa dan parpol yang berkoalisi di pemerintahan. Sehingga, sirkulasi kekuasaan ada pada parpol yang memiliki kelompok elit.
Selain itu, Asep menambahkan parpol yang berkuasa atau memiliki kelompok elit akan banyak yang berminat untuk mengajukan koalisi.
“Banyak partai yang berkoalisi, memperkuat kekuasaan, dan memperpanjang masa jabatan untuk mengamankan parpol mereka,” ungkap Asep.
Gara-Gara Presidential Threshold
Asep menjelaskan Undang-Undang kebijakan pemilu akan terdampak dari oligarki. Menurutnya, UU pemilu diatur oleh parpol yang berkuasa seperti penentuan presidential threshold yang akan dimanfaatkan bagi parpol untuk memperpanjang kekuasaannya di parlemen dan eksekutif.
Asep menyarankan perlu adanya partai yang dioposisikan untuk mengurangi dampak oligarki tersebut. Menurutnya, oposisi dapat diartikan sebagai partai yang menampung aspirasi masyarakat di parlemen.
Sehingga, bila aspirasinya ditanggapi oleh parlemen akan timbul sistem demokrasi. Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengurangi sistem oligarki di parpol dengan menghapus presidential threshold dalam UU pilpres. Menurut Asep, penghapusan tersebut merupakan sumbangsih besar.
Selain itu, pengawasan dari masyarakat atau pihak-pihak lainnya yang dapat memilih atau melihat parpol mana yang cocok untuk menunjang kebijakan pemerintah Indonesia yang jauh lebih optimal
Oligarki karena Faktor Keuangan
Di sisi lain, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai sistem oligarki muncul karena tidak adanya sistem keuangan yang baik di internal partai.
“Misalnya, pembiayaan politik yang mahal untuk operasionalisasi partai, sosialisasi partai, kampanye, dan pembiayaan pemilu,” ucapnya kepada Asumsi.co, Rabu (22/12/21).
Menurutnya, oligarki memberikan konsekuensi pada dua hal. Pertama, partai akan bergantung kepada figur internal yang memiliki modal finansial yang kuat. Sehingga, tidak heran jika ketua umum parpol saat ini berasal dari kelompok pengusaha baik tingkat nasional atau lokal.
“Kedua, potensi korupsi politik menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data-data KPK yang menunjukkan peningkatan tindak korupsi politik oleh kader partai yang menjadi anggota DPR atau DPRD dan kepala daerah,” kata Arya.
Selain itu, Arya mengatakan pembiayaan negara kepada partai melalui bantuan dana politik sangat kecil dan tidak memadai dalam upaya untuk membiayai aktivitas partai dan pembiayaan kampanye.
Arya menyarankan perlu adanya bantuan peningkatan keuangan bagi parpol yang cukup besar dengan membuat sistem integritas parpol yang ketat. Misalnya, transparansi penggunaan dana dan akuntabilitas.
Pola yang Terdampak
Secara terpisah, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai oligarki terjadi di semua parpol. Sehingga, pernyataan Gerindra dilihat tidak masuk akal.
“Kelompok tertentu mencengkram dan menguasai parpol. Oleh karena itu pola kaderisasi, rekrutmen, dan demokratisasi di internal partai tidak jalan. Tidak ada partai yang menjalankan kaderisasi dengan benar,” tegas Ujang kepada Asumsi.co, Rabu (22/12/21).
Sebagai informasi, menurutnya, sistem oligarki tidak hanya terjadi di lingkup politik Indonesia, tetapi di pemerintahan luar negeri juga. Namun, ia menilai sistem politik mereka ditata dengan baik.
“Sementara di Indonesia tidak sama. Di negara lain, seseorang yang punya kapasitas dan integritas baru diperbolehkan untuk menjabat. Namun, di Indonesia siapa pun dari anaknya, bapaknya, saudaranya, dan lain-lain boleh diusung jadi pejabat negara meskipun tidak memiliki kapasitas,” katanya.
Perlu Kesadaran dan Aturan Masa Jabatan
Ujang menilai sistem oligarki ini tidak akan bisa lepas bila para kelompok elit tidak lagi memikirkan kekuasaan. Sehingga, menurutnya, hanya kesadaran yang dapat mengubah pandangan politik mereka untuk keluar dari lingkaran oligarki.
Selain itu, menurut Ujang jika aturan soal masa jabatan parpol boleh diusung seperti presiden maka akan jauh lebih mudah untuk melepas sistem oligarki.
“Batasan masa jabatan itu dapat mengurangi sistem kekuasaan yang berkepanjangan,” pungkasnya. (zal)
Baca Juga:
Blak-Blakan Fahri Hamzah Kenapa Gencar Kritik Oposisi
