Opsi untuk Pemerintah Cegah Lonjakan Covid Akhir Tahun Selain Bergantung pada Vaksinasi

Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan ada potensi lonjakan kasus virus corona gelombang ketiga terjadi pada Desember mendatang. Berkenaan dengan libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Pemerintah mengaku sudah menyiapkan rencana untuk mencegah lonjakan. Terutama dengan vaksinasi yang akan lebih digencarkan.

Namun, epidemiolog menilai ada beberapa opsi lain yang juga perlu dilakukan. Tak hanya mengejar target vaksinasi.

Misi Vaksinasi

Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah bakal mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 usai libur Natal dan tahun baru 2022.

Salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah mengejar capaian vaksinasi.

Merujuk data Kemenkes per 12 Oktober, telah ada 101.362.894 orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona. 

Lalu ada 58.405.580 orang telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin covid-19.

Jika demikian, target vaksinasi pemerintah baru menyentuh 208.265.720 sasaran atau 48,67 persen dari target dosis pertama.

Kemudian capaian dosis kedua baru mencapai 28,04 persen dari target. 

 “Untuk mengantisipasi natal dan tahun baru, maka tingkat vaksinasi lansia perlu terus dikejar terutama untuk wilayah aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Luhut pada 11 Oktober lalu. 

“Sehingga jika terjadi gelombang berikutnya, maka angka kematian dan perawatan rumah sakit bisa ditekan,” tambahnya.

Opsi Lain

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman sepakat jika pemerintah ingin menggencarkan vaksinasi guna mencegah lonjakan kasus.

Menurutnya itu penting dilakukan. Terutama kepada masyarakat yang berada di luar Jawa dan Bali.

Dicky mengatakan sejauh ini program vaksinasi masih belum dilakukan secara merata.

Banyak masyarakat luar Jawa dan Bali yang belum mendapat suntikan vaksin Covid-19. 

 “Vaksinasi kita masih belum merata. Itu catatan pentingnya terutama di luar Jawa dan lonjakan kasus juga bisa terjadi di luar Jawa,” kata Dicky saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (13/10).

Hal lain yang harus diperhatikan pemerintah adalah ketersedian fasilitas kesehatan. Lagi-lagi dikhususkan pada luar Jawa dan Bali.

Dicky menekankan bahwa kasus Covid-19 memang sudah melandai, namun saat ini kasus kematian masih bertambah dari hari ke hari.

Menurutnya, keterbatasan fasilitas kesehatan menjadi faktor.

Upaya testing, tracing dan treatment atau 3T juga perlu dioptimalkan agar kasus kematian bisa benar-benar ditekan sekaligus persiapan menghadapi libur panjang akhir tahun.

Makin Jauh Makin Berisiko

Dicky lalu mengingatkan bahwa pemerintah harus mengantisipasi mobilitas masyarakat saat libur panjang akhir tahun.

Masyarakat, kata dia, umumnya bepergian ke tempat wisata atau pulang ke kampung halaman. Hal itu berpotensi terjadi penularan Covid-19 apalagi jika berkumpul di keramaian.

Dicky mengatakan bahwa semakin jauh orang bepergian, maka dia semakin berisiko tertular atau menularkan virus corona.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat yang tidak bepergian jauh saat libur panjang.

Misalnya, menggelontorkan subsidi untuk memberi diskon belanja kepada masyarakat di kota masing-masing.

“Itu bisa dilakukan sebenarnya seperti di Australia juga seperti itu. Ada insentif,” kata Dicky.

Optimalkan PPKM

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono lebih menekankan soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Lonjakan bisa dicegah andai PPKM diimplementasikan secara serius.

“Bila semua kebijakan tersebut diimplementasi dengan baik, tak perlu cemas dengan lonjakan yang diprediksi,” kata Pandu saat dihubungi Asumsi.co.

Syarat-syarat bagi tempat wisata seperti penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus benar-benar diterapkan.

Kemudian pengawasan terhadap kedatangan turis mancanegara pun perlu diterapkan sesuai protokol yang ditentukan.

Pandu tidak menyarankan pariwisata atau tempat publik lainnya ditutup jelang libur panjang akhir tahun. Menurutnya, penerapan PPKM saja yang perlu dioptimalkan.

“PPKM kan tidak dicabut, hanya diturunkan ke level 1 dan 2. Bisa sewaktu waktu dinaikkan level secara lokal yang potensial meningkat,” kata Pandu.

“Tes-Lacak-Isolasi dan pembatasan aktifitas penduduk dengan verifikator app PeduliLindungi yang terus diperluas,” sambungnya.

Baca juga:

​Strategi Pemerintah Redam Covid-19 Jelang Libur Natal dan Tahun Baru ​

​Perubahan Cuaca, Satgas Prediksi Gelombang Ketiga Covid Desember ​

​Rencana Singapura Hidup Berdampingan dengan Corona Berantakan​