featured

KPK

Isu Terkini

4 Mei 2021

Uji Materi UU KPK: Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan, Tak Perlu Izin Dewan Pengawas

M.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh kalangan akademisi. Permohonan uji materi yang dikabulkan itu terkait dengan fungsi Dewan Pengawas dalam hubungannya dengan aktivitas penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan anggota KPK.

Ada lima akademisi yang tercantum sebagai pemohon uji materi, yakni Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Kejahatan Eknonomi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Ari Wibowo dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali. Kelima akademisi ini memberikan kuasa kepada tim Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH FH-UII).

Dalam pembacaan putusan uji materi yang ditayangkan di YouTube MK RI, Selasa (4/5/2021), Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa dalam pengujian materi, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Ia menyatakan bahwa MK berpendapat pokok permohonan pengujian materiil pemohon dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara untuk pengujian formil perkara, MK menolak permohonan pemohon.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Uji Materi Eks Pimpinan KPK, UU KPK Baru Tetap Berlaku | Asumsi

Dengan dikabulkannya sebagian permohonan pengujian materiil UU KPK itu, MK menyatakan Pasal 1 angka 3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun.

MK juga menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Permohonan uji materi yang dikabulkan oleh MK itu pada pokoknya terkait dengan fungsi Dewan Pengawas di KPK. Ada beberapa pasal mengenai Dewan Pengawas yang permohonan uji materinya dikabulkan oleh MK. Beberapa pasal itu diantaranya, seperti Pasal 12C ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1).

Dalam Pasal 12C ayat (2), MK menyatakan frasa "dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "diberitahukan kepada Dewan Pengawas".

MK kemudian meminta pasal bunyi pasal tersebut diubah menjadi:

"Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan."

Baca juga: Pertanyaan Janggal Warnai Tes KPK, Sudah Dirancang Untuk Menyingkirkan? | Asumsi

Dalam Pasal 40 ayat (1), MK menyatakan frasa "tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua (2) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)".

Selanjutnya MK meminta bunyi pasal itu diubah menjadi:

"Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)."

Dalam Pasal 40 ayat (2), MK menyatakan frasa "harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja".

MK kemudian meminta bunyi pasal tersebut diubah menjadi:

"Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan."

Kemudian terakhir, dalam Pasal 47 ayat (1), MK menyatakan frasa "atas izin tertulis dari Dewan Pengawas" dalam Pasal 47 ayat 1 (satu) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas".

MK lalu meminta bunyi pasal tersebut diubah menjadi:

"Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas."

Dalam penjelasannya, MK mengatakan bahwa untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, hanya diwajibkan memberitahu kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja, sejak penyadapan dilakukan. Sementara penggeladahan dan penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas 14 hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan penyitaan.

Share: Uji Materi UU KPK: Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan, Tak Perlu Izin Dewan Pengawas