featured

Foto: Ramadhan/Asumsi.co

Isu Terkini

4 Mei 2021

MK Tolak Gugatan Uji Materi Eks Pimpinan KPK, UU KPK Baru Tetap Berlaku

Ramadhan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan atau gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (4/5/21). Itu artinya UU KPK yang baru tetap berlaku.

Gugatan tersebut diajukan Tim Advokasi UU KPK yang terdiri dari mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang dkk. Adapun putusan menolak permohonan Tim Advokasi UU KPK tersebut dibacakan Ketua MK Anwar Usman.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan tersebut yang disiarkan secara langsung di YouTube MK RI, Selasa (4/5).

Terdapat beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi dari berbagai dalil permohonan yang diajukan pemohon. Hal inilah yang mendasari penolakan hakim. MK berpendapat dalil para pemohon yang menyatakan UU KPK yang tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI dan terjadi penyelundupan hukum, tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, RUU KPK sudah masuk dalam Prolegnas sejak lama, sehingga terkait lama atau tidaknya pembahasan, itu tergantung pada UU itu sendiri.

Baca juga: Mahfud MD: Indonesia Ada Kemajuan Meski Banyak Korupsi | Asumsi

"Terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain. Sehingga, tidak menutup kemungkinan, terjadi perbedaaan waktu dalam melakukan harmonisasi undang-undang," kata Arief.

Setidaknya, ada sejumlah dalil yang disampaikan Tim Advokasi UU KPK dalam permohonannya yang menuntut agar UU KPK dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.

Salah satunya, Tim Advokasi UU KPK menilai UU KPK cacat prosedural, terutama pada bagian Perencanaan, Penyusunan, dan Pembahasan yang dilandasi oleh lima bangunan argumentasi.

Selain itu, pemohon juga mendalilkan mengenai KPK yang tidak diundang dalam pembahasan revisi UU KPK, tapi justru hanya mengikutsertakan dua perwakilan pemerintah, yakni Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pembahasan tersebut.

Namun, dalil ini juga dinilai tak beralasan menurut hukum. MK berpendapat justru KPK sendiri yang menolak untuk dilibatkan meski sudah diundang.

Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pembuat UU, yakni DPR, sudah melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait, termasuk pimpinan KPK dalam pembahasan RUU. Ia mengatakan bahwa Mahkamah juga sudah melihat bahwa pimpinan KPK sudah diajak untuk terlibat dalam pembahasan.

"Menemukan fakta bahwa beberapa kali KPK menolak menghadiri proses pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK. Hal demikian berarti bukanlah pembentuk undang-undang, DPR dan presiden yang tidak mau melibatkan KPK, tetapi secara faktual KPK yang menolak untuk dilibatkan dalam proses pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK," kata Saldi.

"MK berpendapat permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya."

Baca juga: Pertanyaan Janggal Warnai Tes KPK, Sudah Dirancang Untuk Menyingkirkan? | Asumsi

Kemudian, terkait adanya berbagai penolakan kalangan masyarakat perihal pengesahan RUU KPK, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan bagian dari kebebasan menyatakan pendapat karena kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang menolak, tetapi juga yang mendukung.

Menurut Saldi, terkait dalil naskah akademik fiktif juga dinilai Mahkamah tak beralasan menurut hukum. Mahkamah juga menilai dalil terkait tidak kuorumnya pengesahan RUU KPK dalam rapat paripurna, tidak beralasan menurut hukum.

"Naskah akademik yang dijadikan bukti oleh para pemohon adalah naskah akademik yang memiliki halaman depan atau cover per tanggal September 2019. Sementara naskah akademik yang dijadikan lampiran bukti oleh DPR tidak terdapat halaman depan atau kabar dan tidak tercantum tanggal," kata Saldi.

Sementara terkait Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani UU KPK hasil revisi, Saldi mengungkapkan hal itu tidak bisa dijadikan tolok ukur bahwa telah terjadi pelanggaran formil.

Sebab, lanjutnya, meski tidak ditandatangani presiden, UU KPK tetap berlaku dengan sendirinya apabila dalam waktu 30 hari tidak ditandatangani.

Namun, dalam sidang putusan tersebut, ada satu orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion mengenai perihal pemohonan pengujian formil UU KPK tersebut, yakni Wahiduddin Adams. Ia berpendapat bahwa seharusnya MK mengabulkan permohonan uji materi UU KPK.

MK membaca putusan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Selasa (4/5). Adapun gugatan uji materi revisi UU KPK masing-masing tercatat dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 79/PUU-XVII/2019.

Saat ini ada juga enam permohonan uji materi UU KPK lainnya dan sidang putusan terhadap enam permohonan lainnya tersebut masih berlanjut.

Baca juga: Skandal Menggerogoti KPK, Kini Jadi Komisi 'Diberantas' Korupsi? | Asumsi

Selain eks pimpinan KPK, Agus Rahardjo dkk, pemohon lain dalam perkara ini adalah Erry Riyana Hardjapamekas, Mochammad Jasin, Omi Komaria Madjid, dan Betti S Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo.

Lalu, ada pula Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Fickar Hadjar, Abdillah Toha, dan Ismid Hadad. Sedangkan 39 kuasa hukum meliputi Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Jakarta, YLBHI, hingga sejumlah kantor hukum profesional.

Para pemohon dan kuasa hukum tidak mengatasnamakan lembaga dalam pengajuan permohonan tersebut, melainkan atas nama pribadi sebagai warga negara. Adapun permohonan uji formil mereka telah teregistrasi di MK dengan nomor 1927-0/PAN.MK/XI/2019.

Share: MK Tolak Gugatan Uji Materi Eks Pimpinan KPK, UU KPK Baru Tetap Berlaku