Tim Prabowo-Sandi Luncurkan Aplikasi Kawal TPS, Seperti Apa Jenis Kecurangan di TPS?

Pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membentuk Relawan Kawal TPS Indonesia (Rekat Indonesia) yang bertujuan untuk memantau hari H pencoblosan di tiap TPS. Peluncuran itu dihadiri para pendukung Prabowo-Sandi seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Neno Warisman. Sandiaga sendiri tak ingin ada kecurangan saat pemungutan suara di TPS sehingga dibutuhkan pengawalan.

“Rekat  Insya Allah akan rekatkan kita. Kita kawal TPS kita. Karena satu suara tentukan masa depan bangsa. Ini proses kampanye yang partisipasi, kolaboratif,” kata Sandiaga Uno dalam sambutannya di restoran yang bernama Al Jazzeerah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu, 3 Maret 2019.

‘Rekat’ Jadi Sistem Pengawal di Tiap TPS

Selain membentuk relawan, tim Prabowo-Sandi juga meluncurkan aplikasi berbasis “native mobile” bernama Rekat Indonesia yang akan mengawal perolehan suara di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Melalui aplikasi itu, relawan bisa terus mendata seluruh aktivitas pilpres dengan data yang tersimpan dan mampu terkirim secara otomatis.

Setidaknya ada tiga fungsi dari aplikasi Rekat Indonesia yakni menggalang, mengawal, dan menjadi bukti digital perolehan suara bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

“Jika lembaga survei mampu memantau perhitungan secara quick count, maka aplikasi Rekat Indonesia oleh para penggagas dan pembuat sistem, mampu berfungsi sekaligus sebagai quick count maupun real count,” kata Koordinator TIM IT Rekat Indonesia, Tanty Widanarti dalam keterangannya, Minggu, 3 Maret 2019.

Baca Juga: Emak-emak Berpotensi Jadi Korban Hoaks di Pilpres 2019

Tanty mengungkapkan bahwa aplikasi itu akan memudahkan para relawan di dalam dan luar negeri melakukan kawal TPS, karena dengan aplikasi berbasis “native mobile” tidak lagi terkendala kondisi geografis wilayah maupun ketersediaan jaringan.

“Kemenangan harus dirancang, karena aplikasi Rekat Indonesia sekaligus memiliki tiga fungsi, yaitu menggalang relawan, mengawal penghitungan, dan menjadi bukti digital yang valid bagi suara Prabowo-Sandi,” ucapnya.

Menurut dia, para relawan akan ditempatkan di seluruh TPS dan melaporkan jumlah suara Prabowo-Sandi, sehingga suara yang masuk adalah murni perolehan dari seluruh TPS yang digunakan. “Jutaan relawan Rekat Indonesia adalah orang yang militan, termasuk di dalamnya emak-emak militan dan masyarakat 212, akademisi dari ratusan perguruan tinggi sampai pedagang pasar,” ujarnya.

Seperti Apa Potensi Kecurangan di TPS?

Setiap pelaksanaan pemilu, apalagi pemilihan presiden, biasanya selalu rawan dengan pelanggaran ataupun kecurangan. Adapun kecurangan yang terjadi pada hari H pencoblosan terutama di TPS, biasanya bermacam-macam. Apa saja itu?

Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) selalu saja jadi sorotan di berbagai pemilu, entah itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, bahkan pemilihan presiden. Beberapa masalah DPT yang pernah atau berpotensi terjadi misalnya saja seperti pemilih yang tidak terdaftar di DPT, di mana pemilih yang tidak terdaftar di DPT biasanya tak mau datang ke TPS untuk mencoblos, meski sebenarnya mereka tetap bisa datang ke TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan.

Lalu, ada juga masalah DPT yang menyertakan pemilih ganda. Dalam masalah ini, pemilih ganda dapat memilih lebih dari satu kali karena terdaftar di DPT lebih dari satu kali. Menurut UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 115, pemilih ganda atau orang yang menggunakan identitas palsu terancam hukuman pidana penjara.

Kecurangan Logistik

Urusan logistik juga bisa menjadi potensi kecurangan pada saat hari H pencoblosan di Pemilu 2019 nanti. Seharusnya ketersediaan logistik memang mestinya dihitung dengan tepat dan benar. Keberadaan logistik ini tentu sangat penting sebagai bagian dari rekap pemilih yang akan menggunakan surat keterangan di TPS.

Namun, yang juga patut diperhatikan adalah soal pengiriman kembali logistik untuk penghitungan kembali suara, yang ternyata juga rentan dicurangi. Bahkan, bisa saja logistik yang akan dikirim tiba-tiba hilang dan akhirnya merugikan proses penghitungan suara.

Baca Juga: Kalau Masyarakat Malas Cari Informasi soal Caleg…

Ghost Voter

Masalah lain yang bisa menjadi kecurangan di TPS saat hari H pencoblosan adalah adanya pemilih yang menggunakan hak pilih bukan atas nama dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih. Biasanya orang ini disebut ‘ghost voter’.

Dalam beberapa kasus, ada anggota keluarga yang terdata menggunakan hak pilih yang ternyata bukan menggunakan data dan identitas diri mereka sendiri. Jika kecurangan ini tidak dicegah, maka dampak yang ditimbulkan pun akan mengerikan.

Petugas Tak Netral

Saat berlangsungnya proses pemungutan suara, netralitas petugas penyelenggara pemilu terutama di level TPS tentu sangat penting. Petugas TPS yang netral diharapkan bisa mengantisipasi kecurangan yang terjadi. Apalagi, tak menutup kemungkinan ada petugas TPS yang ternyata merupakan salah satu kubu pendukung capres-cawapres.

Selain itu, sederet potensi kecurangan yang bisa saja terjadi saat hari H pemungutan suara di TPS adalah seperti adanya pengarahan agar pemilih mencoblos pasangan calon tertentu, rapat pemungutan suara tidak diikuti oleh saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon, dan bahkan pemilih tidak mau mencelupkan salah satu jari ke tinta.

Lalu, ada juga potensi kecurangan di mana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menyediakan alat bantu atau template braille kepada pemilih tunanetra, atau KPPS mungkin tidak memfasilitasi keberatan yang disampaikan saksi pasangan calon maupun pengawas lapangan, hingga pendamping pemilih penyandang disabilitas tidak menandatangani surat pernyataan.