featured

Pixabay/Stevepb

Keuangan

9 Jun 2021

Rencana Tarif PPN Naik Jadi 12%, Daya Beli Dikhawatirkan Melemah

Ilham Anugrah

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen dari tarif yang berlaku saat ini 10 persen. Rencana ini dituangkan dalam draf Rancangan Undang-Undang perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU Perpajakan). 

Melansir CNBC, perubahan tentang tarif pajak itu termaktub di Pasal 7 ayat 1 dalam draf RUU. Di Pasal tersebut dituliskan bahwa tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12 persen.

Rencana menaikkan PPN tersebut sebenarnya sudah ingin dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, sebagai langkah reformasi perpajakan dalam hal penerimaan negara. Dengan target pencapaian penerimaan negara Rp 1.626 triliun hingga Rp 1.720 triliun di tahun 2023, reformasi perpajakan dianggap diperlukan. Salah satunya adalah dengan merevisi UU Perpajakan. 

Baca juga: Korsel Bakal Pajaki Transaksi Uang Kripto 20 Persen, Indonesia Masih Mengkaji | Asumsi

Melansir Kata Data, ada empat hal yang dibahas dalam reformasi perpajakan, yaitu perluasan basis pajak, keadilan dan kesetaraan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan administrasi perpajakan.

Perluasan basis pajak mencakup pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multi tarif, penunjukkan pihak lain untuk memungut pajak penghasilan (PPh), PPN, dan pajak transaksi elektronik (PTE), hingga pengenaan pajak karbon atau lingkungan. 

Adapun yang sedang diperbarui, menurut Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu Hidayat Amir, terkait revisi rancangan undang-undang hingga tax amnesty.

"Kita perbarui revisi rancangan undang-undang. KUP, PPN, PPh sejak 2015, terus ada gagasan tax amnesty dijalankan, tax amnesty-nya mau dijalankan lagi ketemu Covid-19. Reformasi pajak kontinuitas dari reform-reform sebelumnya," katanya dilansir CNBC.

Ganggu Pemulihan Ekonomi

Namun demikian, rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan dilakukan pemerintah, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudistira, justru bisa mengganggu proses pemulihan ekonomi yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Salah satu efek dari kenaikan tarif adalah terpukulnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ia mengkhawatirkan terjadi inflasi tinggi akibat menurunnya daya beli masyarakat, dan di sisi lain, tidak adanya kenaikan pendapatan.

"Karena PPN ini berlaku untuk semua masyarakat. Artinya juga, (perekonomian) akan mengalami inflasi yang tinggi. Inflasi karena (kenaikan tarif) PPN, tapi tidak diimbangi kenaikan pendapatan masyarakat. Itu yang dikhawatirkan," katanya saat dihubungi Asumsi.co, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Pajak Untuk Konglomerat Naik 5%, Pengamat: Masih Terlalu Kecil | Asumsi

Ditambah lagi, katanya, pendapatan negara dari pajak bisa menurun. Hal ini karena masyarakat akan mengurangi konsumsi barang akibat dari harga yang tinggi. 

"Konsumsi juga berkaitan dengan pajak-pajak lainnya. Begitu juga dengan industri, akan menyesuaikan output produksinya. Barang-barang yang dijual akan turun menyesuaikan dengan penurunan di sisi permintaan," katanya.

Penerimaan Pajak Menurun

Selain ganggu pemulihan ekonomi, kenaikan PPN juga dinilai bisa berdampak kepada menurunnya penerimaan pajak. Ini dikarenakan menurunnya konsumsi dan hasil produksi industri akibat penyesuaian kenaikan tarif PPN.

"Efeknya penerimaan pajak bukannya akan naik, tapi menurun. Seperti kontribusi penerimaan pajak dari konsumsi dan industri justru mengalami penurunan. Jangan sampai seakan masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Dikhawatirkan ketika ada pengenaan PPN lebih tinggi, kepatuhan pajak menurun. Ditambah lagi, ada celah barang-barang ilegal tanpa PPN justru meningkat, karena masyarakat mencari alternatif yang lebih murah," katanya.

Menurut Bhima, negara-negara, seperti Jerman, Inggris, dan Irlandia menurunkan kebijakan PPN di tengah pandemi. Indonesia dinilainya justru berbeda dibandingkan negara-negara tersebut.

Ia menilai, penurunan tarif PPN selama pandemi dianggap efektif mempercepat pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga. 

Baca juga: Polisi yang Buka Blokiran Rekening Gayus Jadi Komisaris Jasa Marga | Asumsi

“Pemerintah seharusnya mengkaji secara dalam. Ketimbang insentif penurunan PPh badan dan PPnBM mobil, lebih efektif menurunkan tarif PPN, bukan malah menaikkannya,” ujar dia.

Diskon PPN

Bhima menyarankan cara lain untuk mendapatkan penerimaan pajak. Misalnya pajak emisi karbon, pajak warisan yang lebih tinggi, pajak aset orang kaya, dan peningkatan penyidikan pemeriksaan pajak. 

"Jadi banyak alternatif lain. Jangan masuk ke PPN karena akan blunder ke pemulihan ekonomi. Mungkin ekonomi kita akan tumbuh 7 persen di kuartal kedua. Namun, pada tahun 2022 malah di bawah," katanya.

Ia mengambil contoh negara-negara yang sudah melakukan diskon PPN, seperti Inggris, Irlandia, dan Jerman. Menurutnya, penurunan PPN yang dilakukan oleh negara-negara itu adalah untuk mendongkrak konsumsi selama pandemi. 

"Setidaknya kalau pemerintah ingin melakukan pemulihan lebih cepat, maka harus dilakukan diskon PPN," kata lulusan Master in Finance dari Universitas Bradford, Inggris, ini.

Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan bahwa kenaikan kenaikan tarif PPN tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. 

"Ini dikarenakan penarikan pajak secara agresif dinilai kurang tepat dilakukan di tengah proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Serta stimulus insentif usaha perpajakan pun masih terus berlanjut," katanya.

Share: Rencana Tarif PPN Naik Jadi 12%, Daya Beli Dikhawatirkan Melemah