Ramai-ramai BEM Kampus Sindir Jokowi, Bagian dari Demokrasi?

Jagad media sosial begitu riuh, setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), mengunggah kritik lewat akun Twitter dan Instagram mereka. ‘The King of Lip Service’ adalah sebutan BEM UI kepada Presiden RI, Joko Widodo. 

BEM UI menilai, rezim presiden yang kerap disapa Jokowi ini, terlalu banyak mengobral janji yang tidak sesuai kenyataan dalam menyikapi sebuah isu. Unggahan BEM UI itu pun memantik polemik.

Kubu yang pro-Jokowi menengarai sikap yang ditunjukkan BEM UI termasuk dalam penghinaan karena menganggap Jokowi layak dihormati sebagai pemimpin negara. Sikap yang senada pun dihadirkan pihak Rektorat UI yang memanggil Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, untuk meminta keterangan kepada yang bersangkutan.

Bahkan, ada permintaan dari pihak kampus untuk menurunkan unggahan soal Jokowi The King of Lip Service di akun media sosial BEM UI. Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan pihak BEM UI.

Baca Juga: Panggil BEM Karena Meme, Tindakan UI Dinilai Bentuk Pembungkaman | Asumsi​

Jokowi Tanggapi soal The King of Lip Service

Jokowi belakangan menanggapi dinamika yang menyeret namanya. Dalam keterangan yang disampaikan melalui video yang diunggah ke akun YouTube Resmi Sekretariat Negara, Jokowi tidak mempermasalahkan kritik yang dilayangkan kepada dirinya.

“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” ucap Jokowi dalam video tersebut.

​”Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan,” sambungnya.​

Presiden dua periode itu mengaku, sudah terbiasa dengan cibiran yang diterima semasa menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Ia menilai, hal tersebut merupakan bagian dari risiko seorang pemimpin.

“Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang saya plonga-plongo. Kemudian ganti lagi ada yang bilang saya otoriter,” katanya.

Bukan Hanya UI yang Kritisi Presiden

Di satu sisi, BEM UI bukanlah satu-satunya organisasi mahasiswa yang melayangkan kritik terhadap Jokowi. Belakangan, BEM Universitas Airlangga (Unair) menyampaikan dukungannya terhadap BEM UI karena menganggap sindiran terhadap Jokowi sudah tepat sasaran.

Mereka menyayangkan, sikap Rektorat UI yang terkesan reaktif dalam menyikapi aktivitas Kemahasiswaan jika menyangkut pemerintahan. Menurut BEM Unair, hal tersebut merupakan upaya pembungkaman pemikiran kritis terhadap mahasiswa.

Baca Juga: Mahasiswa S2 UI Tuntut Pengurangan Biaya Kuliah saat Pandemi COVID-19 | Asumsi​

Selain itu, BEM UGM juga menyampaikan hal serupa. Mereka menyebut Jokowi sebagai ‘Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan’, dengan menyematkan beberapa judul berita dari media massa, di akun media sosial milik BEM UGM.

BEM Keluarga Mahasiswa (KM) UGM sebenarnya sudah mengunggah kritikan pedas lewat akun media sosial mereka pada Februari lalu. Mereka menyebut, Jokowi sebagai ‘Bapak Presiden (Paling) Orde Baru’. Namun, menyusul sikap BEM UI yang mencuri perhatian, BEM UGM kembali mengereknya ke permukaan.

Respons Jokowi Dianggap Cari Aman

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto, menilai, respons Jokowi merupakan tanggapan yang dinilai ‘cari aman’, dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan bersifat ambigu yang terbuka untuk ditafsirkan. 

 “Kampus enggak boleh menghalangi mahasiswa berekspresi, ya, tapi kenyataannya kan itu sudah terjadi dan tidak mungkin situasi reaksioner itu terjadi tanpa sebab. Kita bisa juga melihat pada problem-problem yang lain, kan,” ujar Arif dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Arif, dalam masalah ini pihak yang dipersalahkan adalah rektorat UI. Padahal, ia menduga secara langsung maupun tidak langsung ada pengaruh politik di dalamnya. 

“Dengan strategi komunikasi yang bermain pada pernyataan-pernyataan yang ambigu, Jokowi tangannya bersih. Kalau kita mau melihat, siapa yang salah di sini, rektorat kan. Padahal hampir pasti, tindakan rektorat itu bukan tanpa latar belakang politik. Mulai dari misalnya, yang mengangkat rektor kan presiden. Kewenangannya ada di tangan presiden sekarang,” kata Arif. 

“Ini kan membuat konsekuensi politik dari tindakan seorang rektor. Itu bisa jadi lebih kuat dibandingkan konsekuensi terhadap dunia pendidikan,” lanjutnya.