Dari Pohon Bersarung Hingga Meikarta: Saling Serang di Debat Pilgub Jabar 2018

Debat publik pertama Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018 telah berlangsung di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, pada Senin malam, 12 Maret. Debat yang terdiri dari lima sesi ini diikuti 4 pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, yaitu: 

  • Paslon nomor urut 1: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu)
  • Paslon nomor urut 2: Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah)
  • Paslon nomor urut 3: Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) 
  • Paslon nomor urut 4 Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Dua DM)

Debat berlangsung cukup cair dan dimeriahkan teriakan semangat dari para pendukung paslon. Namun, memasuki sesi tiga, suasana mulai memanas. Di sesi ini, masing-masing paslon beradu argumentasi dengan lawannya mengenai isu yang ditanyakan sebelumnya.

Paslon yang diberi kesempatan bertanya memanfaatkan momen itu untuk menanyakan hal yang menjadi kelemahan lawannya. Inilah yang menyebabkan suasana memanas.

Berikut isu yang memancing serunya perdebatan antarpaslon.

Pohon Bersarung di Purwakarta

Pohon-pohon yang diberi kain untuk mencegah pemasangan reklame pada batang pohon. Foto: HeadlineJabar.com

Paslon nomor urut 3, Sudrajat-Syaikhu mendapat giliran pertama untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. Syaikhu bertanya soal alasan Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta menutup pohon dengan kain berwarna hitam-putih semasa menjabat. 

Pertanyaan itu ditanggapi dengan senyuman oleh Dedi dan mengatakan pertanyaan paslon ber-tagline “Asyik” itu cukup sederhana. Ia menjelaskan, tujuannya menutup kain untuk melindungi pohon dari ulah orang-orang yang biasa memaku papan reklame di pohon. Menurut Dedi, cara itu sebagai upaya memuliakan pohon yang banyak memberikan manfaat bagi lingkungan.

“Maka menyarungi pohon adalah bagian dari kebudayaan memuliakan pohon, yang derajatnya lebih mulia dibandingkan orang yang kerjanya nebangin pohon di mana-mana. Pohon dikasih kain lebih utama dibanding pohon ditebang hanya untuk kepentingan ekonomi,” ungkap Dedi.

Pernyataan Dedi membuka celah bagi Syaikhu untuk menyerang cawagub dari Partai Golkar itu. Ia mengatakan, kebijakan Dedi menyarungi pohon dianggap ironis lantaran ia menilai ada anak-anak yang kekurangan kain, bahkan sampai tidak pakai celana, walaupun cawagub dari PKS itu tidak menyebutkan di mana ada anak-anak yang kekurangan kain tersebut. 

Menurut Syaikhu, memuliakan manusia jauh lebih terhormat daripada memuliakan pohon. Ia tidak setuju jika kebijakan itu kemudian diterapkan di Provinsi Jawa Barat.

“Rasanya kebijakan kurang tepat apalagi kalau nanti diberlakukan se-Jawa Barat berapa banyak pohon yang harus diberi kain. Akhirnya pohon kekurangan kain. Kami sepakat kalau sekiranya pemuliaan manusia didahulukan daripada pemuliaan yang lain,” kata Syaikhu.

Perkataan Syaikhu tersebut disanggah Dedi yang memintanya menunjukkan di mana ada anak-anak yang kekurangan kain di Purwakarta. Justru, lanjut Dedi, setiap Jumat, anak-anak di Purwakarta pergi ke sekolah dengan mengenakan kain sarung yang kondisinya baik. Ia juga mengatakan tidak ada relevansinya antara kebijakan menyarungi pohon dengan kebijakan menjadi gubernur dan wakil gubernur.

“Karena menjadi gubernur dan wakil gubernur tidak ngurusin pohon. Dia ngurusin kebijakan anggaran yang menyeluruh di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat,” ujar Dedi.

Pembubaran Pengajian Tarekat di Tasikmalaya

Paslon nomor urut 1: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu)

Saling serang argumentasi beralih ke paslon nomor 1 dan 2. Kali ini, giliran paslon nomor 2 yang diberikan kesempatan untuk bertanya ke paslon nomor 1. 

Hasanuddin yang maju bertanya, mengulik soal kasus pembubaran pengajian Tarekat oleh aparat Satpol PP di Kabupaten Tasikmalaya, dimana Uu menjadi bupatinya. Hasanuddin meminta penjelasan Uu yang menurutnya telah melakukan tindakan intoleransi.

Uu membantah telah melakukan pembubaran pengajian, tapi dia mengakui kegiatan itu tidak diberikan izin, merujuk pada pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya. Ia beralasan, sebelumnya telah keluar fatwa dari MUI setempat bahwa tarekat tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

“Saya selaku kepala daerah harus sami'na wa atho'na [kami dengar dan kami patuh] kepada ulama. Oleh karena itu, kami mengikuti apa yang difatwakan oleh para ulama. Artinya, kami tidak memberikan izin, bukan membubarkan,” jawab Uu.

Pernyataan Uu kembali diserang oleh paslon ber-tagline Hasanah itu. Kini giliran cawagub Anton Charliyan yang menyampaikan pendapatnya. Menurut mantan Kapolda Jawa Barat ini, tindakan intoleransi yang dilakukan Uu sebagai perwujudan dari negara, menurutnya berbahaya. Alasan Uu yang berpijak pada fatwa MUI setempat juga tidak bisa dibenarkan.

“Kalau ada fatwa, sifatnya harus nasional, jangan lokal. Ke kami [Polda Jabar] juga ada laporan, mereka merasa sebagai sebuah tarekat yang tidak dilarang di Indonesia, tapi dilarang di Tasikmalaya,” kata Anton.

Ridwan Kamil menggantikan Uu menanggapi perkataan Anton. Cagub dari pasangan Rindu ini menegaskan bahwa visi-misi mereka berdua adalah kepemimpinan yang dialogis terhadap perbedaan. Jika terpilih nanti, Ridwan berjanji akan turun langsung menjadi moderator.

“Hal-hal yang intoleran, kalaupun ada, kita akan menyelesaikan dengan dialog yang bermaslahat,” janji pria yang biasa disapa Kang Emil ini.

Menyinggung Meikarta

Ilustrasi Meikarta. Foto: Meikarta.com

Isu Meikarta ternyata dimanfaatkan oleh paslon Hasanah untuk menyerang paslon Dua DM. Isu ini memang erat kaitannya dengan posisi Deddy Mizwar sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini yang sempat menangani persoalan izin hunian berkonsep metropolitan di kawasan Cikarang, Bekasi, ini. 

Pertanyaan terkait Meikarta diajukan Anton kepada Deddy. Ia mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang awalnya menolak tapi kemudian mengeluarkan rekomendasi.

Deddy menjelaskan, Pemprov Jabar memang menolak izin pembangunan Meikarta seluas 500 hingga 2.200 hektar. Yang diizinkan, kata Deddy, hanya seluas 84,6 hektar yang sudah ditentukan oleh gubernur sebelumnya pada 1994.

“Yang kami tolak metropolitan, tetapi perizinan yang menjadi hak mereka, yaitu 84,6 hektar harus segera dikeluarkan karena itu hak mereka. Dan kita adalah pelayan publik. Jangan ganggu hak orang lain, dzalim itu namanya. Tetapi perizinan 500 hektar dan 2.200 hektar sama sekali tidak bisa keluar karena masalah tata ruang yang tidak memungkinkan, kecuali Perpres. Jadi mohon dimengerti kalau ada yang bilang kita bermain, surat dikeluarkan, ini dianggap fitnah yang mengurangi dosa saya,” ujar Deddy. 

Menanggapi pernyataan Deddy, Hasanuddin menyoroti soal keterbukaan publik.

“Ada undang-undang Informasi Publik. Sebaiknya apapun yang dilakukan pemerintah selalu terbuka kepada publik, agar publik mengerti,” katanya. 

Namun, suasana yang sempat tegang berhasil dicairkan setelah masuk ke sesi berikutnya yang merupakan format baru dalam sebuah acara debat publik calon kepala daerah. Di sesi ini, setiap paslon diharuskan menyuguhkan tampilan kreatif berupa pertunjukan seni budaya.

“Sesi ini bertujuan agar Pilkada Jawa Barat terasa menggembirakan bukan menakutkan, menceriakan bukan mencemaskan,” kata Rosiana Silalahi yang bertugas sebagai moderator.

Tampilan kreatif pertama dari paslon nomor urut 1 berupa pertunjukan lagu kampanye Rindu yang dinyanyikan sekelompok pemuda-pemudi dengan memakai kaos model atlet softball berwarna hijau dan bertuliskan nomor 1.  Ridwan Kamil dan Uu nampak berjoget mengikuti irama lagu.

Paslon nomor urut 2 mengangkat seni tradisi Jawa Barat, pencak silat. Dalam kesempatan itu, Hasanuddin dan Anton ikut memeragakan gerakan silat.

Sedangkan, paslon nomor urut 3 menyanyikan sebuah lagu yang diiringi penari jaipong. Cawagub Ahmad Syaikhu langsung menyanyikan lagunya. Hampir serupa dengan paslon 3, paslon nomor urut 4 juga menyajikan lagu dan tarian jaipong. Bedanya, lagu dinyanyikan oleh penyanyi terkenal, Charlie van Houten.

Yang menarik, saat pertunjukan paslon nomor urut 3, seluruh kandidat cagub dan cawagub ikut berjoget. Hal ini membuat suasana yang tadinya tegang menjadi cair. 

“Mereka boleh berbeda kebijakan politik, ekonomi, dan hukum, tapi mereka bersatu dalam urusan joget,” komentar Rosi. 

Related Article