Ketinggalan Debat Pilgub Jabar 2018? Ini Rangkumannya

Suhu politik di Jawa Barat mulai memanas dengan dimulainya Debat Publik Pilkada Jawa Barat 2018 yang diikuti empat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Mereka adalah:

  • Paslon nomor urut 1: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu)
  • Paslon nomor urut 2: Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah)
  • Paslon nomor urut 3: Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) 
  • Paslon nomor urut 4 Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Dua DM)

Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) ini diperkirakan akan diikuti oleh 33 juta pemilih—jumlah terbesar di Indonesia—sehingga provinsi disebut sebagai lumbung suara dan berpengaruh terhadap pemilihan umum (Pemilu) 2019 nanti. 

Debat publik paslon Pilgub Jabar ini menjadi debat publik pertama di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia.  Seperti diketahui, ada 171 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

Dalam acara yang disiarkan langsung Kompas TV dari Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung pada Senin malam, 12 Maret, keempat paslon memaparkan gagasan dan programnya. Debat publik putaran pertama ini bertemakan hukum, ekonomi, politik, dan pemerintahan daerah. 

Ada beberapa isu yang ditanyakan oleh moderator Rosiana Silalahi terkait tema tersebut, seperti pemberantasan korupsi, pemberdayaan ekonomi, dan hutang balas budi. Bagaimana setiap paslon menjawab isu tersebut?

Hubungan antara Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang Kurang Harmonis

Pasangan Nomor Urut 2: Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah). Foto: Screenshot Kompas TV

Pemerintahan daerah menjadi salah satu tema dalam debat publik pertama Pilgub Jabar. Moderator menyoroti soal kabar tidak harmonisnya hubungan antara gubernur dan bupati/wali kota di wilayah pemerintahannya.

Calon gubernur (cagub) nomor urut 2, Tubagus Hasanuddin, menjawab, hubungan antara gubernur dan kepala daerah di bawahnya sebetulnya tidak boleh terjadi lantaran sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi menurut kami, koordinasi yang harus terus dilaksanakan. Kedua acuannya adalah aturan perundang-undangan. Siapapun bupati-wali kotanya, siapapun gubernurnya, pegang saja Undang-undang Nomor 23 tahun 2014,” kata Hasanuddin yang malam itu mengenakan jas hitam dan dasi merah.

Sementara, cagub nomor urut 3, Sudrajat, mengomentari soal Undang-undang Otonomi Daerah yang menjadi handicap, di mana gubernur selaku pimpinan provinsi tidak memiliki instrumen secara politik untuk mengatur wali kota dan bupati dalam melaksanakan program pembangunan. Meski demikian, menurutnya, kunci hubungan yang harmonis antara gubernur dan bupati/wali kota terletak pada koordinasi dan kepemimpinan gubernur.

“Bisakah gubernur berkolaborasi dengan bupati/wali kota? Bisakah gubernur menyamakan visi-misi gubernur sesuai dan sinkron dengan wali kota dan bupati?” ujar pensiunan TNI itu.

Namun menurut calon wakil gubernur (cawagub) nomor urut 4, Dedi Mulyadi, hubungan yang kurang harmonis tidak akan terjadi apabila pemimpin di Jawa Barat memiliki pemahaman tentang tiga hal; yakni pemahaman yuridis, psikologis, dan sosiologis.  Fungsi gubernur, kata Dedi, adalah mengkoordinasikan seluruh wilayah berdasarkan skala prioritas pembangunan.

“Yang jadi problem hari ini adalah seringkali terjadi rebutan program antara gubernur, bupati, dan wali kota. Padahal kalau kita ingin bekerja secara obyektif, maka bisa meletakkan secara proporsional kebutuhan di setiap daerah,” kata Bupati Purwakarta itu.

Sedangkan, cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil, memiliki pandangan sendiri. Wali Kota Bandung itu menyebutkan, penyebab ketidakharmonisan gubernur dan kepala daerah tingkat 2 disebabkan komunikasi yang terjadi selama ini bersifat formal. Karena itu, Ridwan akan menerapkan cara-cara berkomunikasi yang baru jika berhasil terpilih sebagai gubernur Jawa Barat.

“Kalau pasangan Rindu terpilih, kita akan bikin WA [WhatsApp] grup. Saling menyapa di pagi hari, seminggu sekali menanyakan [kabar]. Dan kami punya instrumen yang namanya Bantuan Gubernur. Kalau bupati-wali kotanya nurut, ditambahi anggaran Bantuan Gubernurnya. Kalau tidak nurut, ya kita potong di tahun berikutnya. Inilah cara-cara yang tidak harus formalistik tapi emosional dan psikologis, adalah cara kepemimpinan yang pas atau khas di Jawa Barat,” kata pria yang biasa disapa Kang Emil itu.

Tujuan Investasi, tapi Angka Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan Tinggi

Pasangan Nomor Urut 3: Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik). Foto: Screenshot Kompas TV

Beralih ke tema ekonomi, moderator menanyakan bagaimana paslon mengatasi kondisi Jawa Barat sebagai provinsi yang tingkat investasinya tinggi, tapi tinggi pula angka kemiskinan, penggangguran, dan ketimpangan ekonomi.   

Sudrajat menjadi paslon pertama yang menjawab pertanyaan itu. Mantan Duta Besar Tiongkok itu menjawab, akan mengatasi masalah itu dengan menerapkan teori pasang surut. Seperti kapal yang ikut naik saat air pasang, maka paslon ber-tagline “Asyik” ini bertekad mewujudkan faktor-faktor ekonomi, seperti meningkatkan investasi, pertambahan modal, dan membangun ekonomi kerakyatan. Salah satu caranya dengan program Jabar Online 100 persen.

“Dengan Jabar Online 100 persen itu, akan menggalakkan mix and match antara pasar dan tenaga kerja,” katanya. 

Cagub nomor 4, Deddy Mizwar, berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi minimal ditentukan oleh tiga hal; yakni investasi, ekspor, dan konsumsi. Namun ia menyoroti soal perizinan di daerah yang lama dan berbelit-belit sehingga mengganggu iklim investasi di provinsi.

“Bagaimana bisa meningkatkan investasi, jika perizinannya di daerah memakan waktu sampai 600 hari. Ini yang harus dipangkas, salah satunya,” kata mantan aktor yang memiliki julukan Si Jenderal Naga Bonar itu. 

Dalam kesempatan itu, Deddy juga “menyentil” tingkat ketimpangan ekonomi di Kota Bandung yang tinggi dibanding kota/kabupaten lain di Jawa Barat. Angka rasio gini Bandung, menurut Deddy, mencapai 0,44. Terkait soal itu, Rosi sebagai moderator meminta Ridwan Kamil menanggapinya. 

Ridwan tidak membantah data tersebut. Namun ia menjelaskan, ketika awal menjabat sebagai wali kota, tingkat ketimpangan di Kota Bandung mencapai 0,48 yang kemudian di akhir masa jabatannya bisa diturunkan menjadi 0,44.

Menurutnya, tingginya ketimpangan di Kota Bandung disebabkan ragam pekerjaan penduduknya. Ridwan menyatakan, Kota Bandung menjadi daerah tujuan penduduk yang mengalami ketimpangan di daerah asalnya. 

“Itulah kenapa tugas gubernur seharusnya membuat kota di luar Bandung ekonominya meningkat, sehingga tidak perlu hijrah menyebabkan ketimpangan di daerah lain,” ujar Ridwan.

Sementara paslon nomor urut 2, Hasanuddin-Anton, mengatakan memiliki solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Jawa Barat, salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan baru. Cawagub nomor urut 2, Anton Charliyan, menuturkan, pihaknya memiliki program Jabar Edun (ekonomi, dunia, dan network) yang akan memanfaatkan jaringan internet untuk menciptakan lapangan kerja.

“Program Jabar Edun ini akan membuka pekerjaan yang baru dan di sektor wisata akan menyerap tenaga kerja,” kata mantan Kapolda Jabar ini.

Maraknya OTT Kepala Daerah dan Pemberantasan Korupsi

Pasangan Nomor Urut 4: Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Dua DM). Foto: Screenshot Kompas TV

Sepanjang 2017 lalu, belasan kepala daerah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Bahkan, di antara belasan tersangka itu terdapat peserta Pilkada serentak 2018. Fenomena tersebut juga ditanyakan moderator kepada paslon.

“Komitmen apa yang bisa diberikan bahwa Anda pemimpin yang memiliki integritas, dan tidak akan jadi tersangka kasus korupsi?” tanya Rosi.

Cagub nomor urut 4, Deddy, yang mendapat giliran pertama, mengatakan, komitmen tidak korupsi sebetulnya bukan hanya untuk para kepala daerah, tapi juga seluruh aparatur sipil negara. Sebab itu, ia mengatakan, pihaknya memiliki program reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ditambah lagi dengan sistem aplikasi yang bisa mengontrol proses birokrasi. 

“Saya kira dimulai dari komitmen diri sendiri, tetapi juga ada sistem yang mengontrol itu,” katanya. 

Menurut cagub nomor urut 1, Ridwan, ada dua hal untuk memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. Pertama, kepemimpinan, dan kedua teknologi. Sebagai Wali Kota Bandung, Ridwan membuat beberapa tim untuk membentengi kepemimpinannya. Selain itu, ada ratusan aplikasi antikorupsi yang telah digunakan di Pemerintah Kota Bandung.

“Jika saya terpilih jadi gubernur maka kita wajibkan 27 daerah di Jawa Barat menggunakan sistem aplikasi antikorupsi yang sudah dikurasi dan di-approve oleh KPK,” ujar Ridwan.

Paslon nomor urut 2 juga telah menyiapkan aplikasi antikorupsi, yaitu molotot.com. Anton menjelaskan, molotot.com adalah sebuah program untuk membangun good governance. Di samping itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga akhlak. Akan diberlakukan reward and punishment dalam rangka menjaga akhlak ini

“Makanya pakai molotot.com ini, rakyat mengawasai dan kita mengawasi, agar semua SKPD [Satuan Kerja Perangkat Daerah] bisa berdaya guna,” kata Anton.

Paslon Asyik merencanakan tiga langkah untuk mengatasi korupsi. Pertama memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Kedua, penguatan aparatur pengawasan internal Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Ketiga, memberlakukan early warning system bagi para pemangku jabatan yang cenderung mengarah korupsi.

“Sehingga dengan early warning system sudah diingatkan terlebih dahulu, Anda sudah masuk dalam bahaya korupsi.  Terakhir, law enforcement bagi mereka yang sudah melakukan korupsi,” papar Syaikhu, cawagub nomor urut 3.

Membalas Hutang Budi

Pasangan Nomor Urut 1: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul (Rindu). Foto: Facebook.com/RidwanKamil

Sudah dianggap sebuah kewajaran, bila calon berhasil memenangkan kontestasi Pilkada, maka tim sukses akan meminta “jatah proyek” sebagai balas budi atas dukungannya. Bagaimana tanggapan para paslon terkait hutang balas budi ini?

Ridwan mengatakan akan mengikuti sistem yang sudah dibangun di negeri ini. Sistem yang ada membolehkan siapapun warga negara Indonesia untuk ikut dalam proyek pemerintah asal memenuhi syarat hukum dan tidak melanggar aturan. 

“Pendukung atau bukan pendukung, itu hanya latar belakang. Jika KKN [kolusi, korupsi, nepotisme], tidak dibenarkan,” jawabnya.

Pihaknya akan memberlakukan aplikasi E-Lelang dan E-Catalog untuk mengatasi semua urusan yang berbau KKN ini.

Sementara Hasanuddin menegaskan, dalam pencalonannya tidak ada mahar dan tidak berkoalisi dengan siapapun. PDIP memang satu-satunya partai politik yang bisa mencalonkan tanpa koalisi karena jumlah kursi di DPRD Jabar telah memenuhi syarat pencalonan.

Pernyataan Hasanuddin itu seperti menegaskan, pihaknya tidak memiliki hutang balas budi kepada pihak manapun.

“Dari awal kami menolak mahar dan tidak menyerahkan mahar kepada siapapun. Kami berkomitmen hanya akan berjuang untuk kepentingan rakyat Jawa Barat,” katanya. 

Hal senada juga disampaikan Sudrajat. Ia mengatakan, pencalonannya tanpa embel-embel hutang politik, termasuk beban logistik. 

“Kalau masalah proyek Jawa Barat semuanya sudah terbuka, semuanya online, transparan. Siapa yang visible, dia yang akan dimenangkan sebagai pemenang kontrak, tapi itu transparan karena di Jawa Barat semuanya sudah terintegrasi dengan online,” kata Sudrajat.

Sedangkan, Dedi Mulyadi menyatakan, sehebat apapun sistem tidak akan bisa menangkal praktik KKN, jika proses pencalonan disponsori oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap ekonomi Jawa Barat. Menurutnya, sistem yang dipakai akan sia-sia.

“Solusinya yang terbaik dari seluruh proses ini adalah proses pencalonan kita tidak boleh disponsori oleh kalangan swasta dari manapun yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan Jawa Barat. Manakala kita berangkat dari sebuah kesadaran solidaritas, baik dari kalangan politik maupun relawan bahwa kita bekerja untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingan apa pun di balik itu, maka sistem online aplikasi yang kita buat akan menjadi sesuatu yang besar bagi kepentingan rakyat, tetapi manakala beban hutang budi yang sangat tinggi, aplikasi yang kita buat akan memakan diri kita sendiri. Bebaskan kita dari sponsor yang berkepentingan terhadap  Jawa Barat,” seru Dedi.

Dengan pemaparan paslon Pilgub Jabar dalam debat publik pertama di atas, sudahkah kalian menentukan siapa calon yang akan dicoblos?

Related Article