Misteri Supersemar yang Tak Berujung

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan negara masih menyimpan segudang misteri yang belum terpecahkan sampai hari ini. Setelah 52 tahun berlalu, keberadaan naskah asli Supersemar masih belum diketahui di mana rimbanya.

Supersemar adalah surat yang ditandatangani oleh Presiden RI pertama, Soekarno, pada 11 Maret 1966. Isi dari surat itu adalah memerintahkan Letjen Soeharto, yang saat itu masih Komandan Kostrad, untuk memulihkan situasi keamanan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Sayangnya, surat itu justru ditafsirkan berbeda oleh Soeharto. Supersemar dijadikan legitimasi untuk mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Soekarno ke masa otoritarian Orde Baru. Surat sakti itu dijadikan pegangan Soeharto untuk berkuasa sekaligus menyingkirkan Soekarno dari tampuk kekuasaan.

Kini, sudah setengah abad lebih berlalu, misteri sejarah Supersemar masih belum terungkap. Hilangnya naskah asli Supersemar secara misterius semakin mempersulit pengungkapan kebenaran soal peristiwa tersebut.

Tak ayal, spekulasi pun bermunculan. Sampai hari ini, masyarakat pun bertanya-tanya soal siapa yang menyimpan surat itu, di mana keberadaannya, seperti apa isi yang sebenarnya, hingga apa tujuan dibuatnya surat sakti itu?

Naskah Asli Supersemar Hilang

Supersemar masih menjadi misteri lantaran naskah asli surat sakti tersebut benar-benar tak ada sampai hari ini. Sejarawan Bonnie Triyana mengungkapkan bahwa untuk membuktikan kebenaran sejarah Supersemar maka asas orisinalitas harus dikedepankan.

“Untuk memahami sejarah, maka ada beberapa asas yang harus dipegang salah satunya adalah asas orisinalitas. Sehingga sebuah arsip itu harus ada, harus orisinil, dan harus otentik. Itu asas yang harus dipegang sebagai satu cara pembuktian tentang suatu peristiwa itu ada atau enggak,” kata Bonnie kepada Asumsi, Jumat, 9 Maret.

Arsip asli Supersemar sendiri tak pernah dijumpai sampai hari ini. Meskipun beredar tiga versi arsip Supersemar yang tentu isinya berbeda-beda, ketiga arsip tersebut , menurut Bonnie, tetap saja dinyatakan kurang bisa dipertanggungjawabkan otentisitasnya.

“Artinya kalau kita bisa simpulkan secara sementara bahwa arsip Supersemar asli itu sampai sekarang belum ditemukan. Tidak ada yang tahu di mana surat asli Supersemar berada,” ucap Bonnie.

Seperti diketahui, hingga hari ini masih beredar tiga versi Supersemar. Pertama, versi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, yang kedua adalah versi dari Akademi Kebangsaan, dan yang ketiga versi dari Sekretariat Negara (Setneg). Selama Orde Baru sendiri, yang menjadi pegangan adalah versi pertama dari Puspen TNI AD.

Situasi Jelang Diterbitkannya Supersemar

Menurut Bonnie, situasi politik pada 1966 di Indonesia kala itu memang sedang kacau. Saat itu, ada tiga jenderal, yakni Brigadir Jenderal Amirmahmud, Basuki Rahmat, dan Muhammad Jusuf yang berangkat Bogor untuk menemui Soekarno.

Ketiga jenderal itu mengatakan kalau Soeharto bisa dipercaya untuk menangani persoalan, untuk menjamin keamanan kepada presiden, keluarganya, ajarannya, kondisi secara umum RI saat itu, asalkan dikasih surat. Kondisi Indonesia pada tahun ini mencekam setelah terjadi tragedi 30 September 1965 beberapa bulan sebelumnya.

“Lalu dibuatlah sebuah surat yang sekarang kita sebut sebagai Supersemar. Nah, surat ini, intinya memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan situasi keamanan. Terlebih Soeharto kala itu menjabat sebagai Pangkostrad [Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat],” kata Bonnie.

Ia juga menjelaskan bahwa surat itu juga berisi soal mandat kepada Soeharto agar bisa menjamin keselamatan Soekarno dan ajaran-ajarannya. Yang jelas, inti surat itu adalah memerintahkan kepada Soeharto untuk memulihkan situasi keamanan.

Sayangnya, surat tersebut, menurut Bonnie, justru digunakan melampaui kewenangan. Terlebih surat yang berisi naskah teks itu bisa ditafsirkan bebas oleh siapapun, termasuk Soeharto kala itu. Lalu, Soeharto pun mempergunakan surat itu, menafsirkan surat itu sebagai cara untuk melawan balik Soekarno.

“Kemudian Soeharto membubarkan PKI [Partai Komunis Indonesia] dan macem-macemlah ya. Surat itu kemudian dijadikan Ketetapan MPRS [Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara],” kata Bonnie.

“Kenapa dijadikan Ketetapan MPRS surat itu? Karena sebagai jalan legal atau konstitusional Soeharto menjadi pejabat Presiden.”

Pidato Soekarno Soal Isi Supersemar

Sebenarnya, meski keaslian naskah dan isi Supersemar masih belum diketahui sampai saat ini, namun potongan intisari dari Supersemar itu sendiri sudah pernah diungkapkan Soekarno. Ya, Soekarno sendiri membeberkan isi Supersemar saat berpidato pada 17 Agustus 1966.

“Di dalam sejarah itu kan kita harus kroscek, selain menggunakan Supersemar, kita juga harus melihat sumber lain seperti pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1966,” kata Bonnie.

Pidato Soekarno yang berapi-api kala itu seakan menegaskan isi dari Supersemar itu sendiri. Dengan jelas Soekarno mengatakan SP 11 Maret (istilah Soekarno saat itu)—karena Supersemar itu istilahnya Soeharto—bukanlah transfer of sovereignty (pergantian kedaulatan) dan bukan transfer of authority (pergantian kekuasaan).

“Sekali lagi, ini suatu perintah kepada Soeharto untuk memulihkan situasi keamanan, tapi kan kenyataan di politiknya kala itu tidak seperti itu. Tahun 1967, surat itu digunakan sebagai landasan konstitusional bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan secara perlahan,” kata Bonnie.

“Memang posisi politik Soekarno saat itu sudah sulit, beliau bersama PKI sudah dipreteli. Ibarat pagar betis itu, pagar betisnya sudah hilang semua, dipenjarakan semua, hilang, dibunuh. Beliau sudah enggak kuat.”

Dalam situasi Soekarno yang tak lagi kuat itulah, kemudian Soeharto muncul. Meski begitu, Soeharto enggak mau mengambil alih kekuasaan tanpa cara-cara konstitusional. Maka dari itu, Supersemar dijadikan landasan hingga ada sidang umum MPRS tahun 1967.

“Bahkan pidato Soekarno ditolak dua kali. Lalu, Supersemar ini dinaikkan statusnya menjadi Tap MPRS untuk jalan bagi Soeharto naik ke kekuasaan. Jadi mandat Soeharto itu datang dari surat itu,” kata Bonnie.

Bonnie: Soeharto Bukan Produk Demokrasi

Meski akhirnya Soeharto berkuasa lebih dari 30 tahun lamanya, namun tetap saja Soeharto tak dianggap sebagai produk demokrasi. Soeharto, menurut Bonnie, mengambil alih pucuk kekuasaan dari Soekarno bukan karena dipilih, melainkan karena opini publik.

“Soeharto bukan produk demokrasi, tidak seperti Jokowi atau SBY yang dipilih publik. Karena itu, dia butuh opini publik. Soeharto menguasai koran-koran dan media menampilkan Supersemar sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai pewarisan kekuasaan ala kerajaan Jawa,” ujar Bonnie.

Kekuasaan Soeharto tak bisa dibicarakan dari perspektif demokrasi. Hal itu jelas karena demokrasi itu dipilih, sementara Soeharto sendiri enggak dipilih, namun menjadikan Supersemar sebagai legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan.