Kronologi Lukas Enembe Ngamuk ke Sri Mulyani Gegara Dana Beasiswa
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Setelah “berseteru” dengan MPR, kini Gubernur Papua Lukas Enembe juga berselisih dengan mantan Direktur Bank Dunia itu.
Berawal dari Dana Beasiswa: Usai Sri Mulyani meresmikan Gedung Keuangan Negara Jayapura, Jumat (26/11/2021) sore, Sri Mulyani menjawab soal wacana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah
Wacana tersebut beredar setelah isu penurunan jumlah dana beasiswa di pemerintah. Sri Mulyani membantah wacana tersebut, dan menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dana transfer yang cukup bagi pemerintah provinsi Papua.
“Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa turun, duitnya banyak kok. Yang ini aja di Bank Papua masih ada Rp12 triliun di perbankan, masa beasiswanya tidak dibayarkan?” ujar Ani saat konferensi pers virtual, Jumat (26/11/2021).
Total Rp42,47 triliun: Sri Mulyani menambahkan, khusus untuk Pemprov Papua, total dana transfer ke daerah dari pusat mencapai Rp42,47 triliun pada 2021.
Rinciannya dana transfer dari pemerintah pusat terdiri atas dana untuk infrastruktur khusus Rp2,62 triliun, dana otonomi khusus (otsus) Rp5,29 triliun, dana desa Rp5,34 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp130 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp6,13 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp20,05 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) Rp2,91 triliun.
Realisasi 54,47 persen: Menkeu juga mengungkap, dari alokasi ini tersebut realisasi penggunaan dana mencapai 54,47 persen atau Rp26,67 triliun dari pagu. Sri Mulyani juga membantah jika dana transfer di tahun 2022 turun, karena dana transfer 2022 naik menjadi Rp43,38 triliun.
Minta dikelola dengan baik: Sri Mulyani juga memberikan arahan pengelolaan keuangan untuk Pemprov Papua. Caranya, perlu ada penggunaan standar akuntansi yang baik, penggunaan dana diawasi dengan ketat, hingga penggunaan dana disusun dalam laporan yang akuntabel dan transparan.
“Sehingga masyarakat tahu, ‘Oh dananya dipakai berapa?’ seperti itu,” ucap Sri Mulyani.
Bantahan Enembe: Gubernur Papua Lukas Enembe membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait dana milik Pemprov Papua yang mengendap di perbankan. Lewat Juru Bicaranya, Muhammad Rifai Darus dalam keterangan tertulis, dijelaskan bahwa dana Rp12 triliun tersebut merupakan bagian atau akumulasi dari APBD Papua dalam satu tahun anggaran (TA 2021).
Rencananya dana tersebut bakal dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan daerah. Dengan demikian, Pemprov mengatakan adalah kekeliruan apabila nilai APBD itu diendapkan dalam bank.
Bagaimana dengan provinsi lainnya: Gubernur juga mempertanyakan alasan Menkeu menyampaikan penyataan tersebut, karena tidak menyebut provinsi lainnya. Padahal disampaikan ada tercatat sebesar Rp226 triliun dana di perbankan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.
Dilain pihak, dalam konteks hubungan pusat dan daerah, pemerintah melalui Menteri Keuangan memiliki tugas dan fungsi melakukan Binwasdal (pembinaan, pengawasan dan pengendalian) terhadap tata kelola pengelolaan keuangan di daerah, termasuk di Papua.
Timbulkan kegaduhan: Pemprov Papua mengatakan, seharusnya apabila ada indikasi Pemprov kurang efektif dan efisien dalam melakukan tata kelola keuangan daerah, harusnya Menkeu terlebih dahulu melakukan binwasdal.
“Gubernur Papua menyayangkan jika penilaian Kemenkeu terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Papua tidak dilakukan dalam konteks mekanisme binwasdal. Sebaliknya disampaikan melalui pernyataan di media massa, yang tentunya dapat menimbulkan multi tafsir dan kegaduhan,” tegasnya.
Khawatir gejolak di Papua: Gubernur Enembe berharap Menkeu Sri Mulyani segera mengklarifikasi pernyataan tersebut secara utuh dan objektif. Agar tidak menimbulkan keresahan, karena kini telah menjadi “bola liar” yang terlanjur menyebar ke publik.
“Intinya bapak Gubernur sangat menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan RI yang multitafsir dan mengakibatkan sejumlah isu beredar dengan konteks yang tidak benar dan tidak berdasar. Selain itu, timbul (potensi) gejolak yang cukup besar di Papua mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan RI tersebut,” tandasnya.
Baca Juga:
