Sri Mulyani Respons MPR: Semua Anggaran Lembaga Dipotong untuk Rakyat Miskin
Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara usai pimpinan MPR mengusulkan dirinya dicopot.
Sri Mulyani menegaskan bahwa tak hanya MPR yang dipotong anggarannya, tetapi juga lembaga lain guna memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi Covid-19.
Pemotongan Anggaran Lembaga: Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi lonjakan kasus virus corona akibat varian delta.
Seluruh anggaran kementerian dan lembaga bahkan diubah atau refocusing sebanyak empat kali.
“Seluruh anggaran K/L harus dilakukan refocusing 4 kali. Tujuannya adalah untuk membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” kata Sri Mulyani lewat akun Instagram pribadinya.
“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” sambungnya.
Anggaran MPR: Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa Kemenkeu tetap mengalokasikan anggaran untuk pimpinan MPR. Tetapi sesuai dengan mekanisme APBN dan kondisi pandemi Covid-19.
“Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” kata Sri Mulyani.
Klarifikasi Soal Rapat: Mengenai rapat bersama MPR, Sri Mulyani mengamini sempat tidak hadir. Namun, itu sudah diwakilkan.
Misalnya pada 27 Juli 2021, Sri Mulyani mengirim wakilnya untuk rapat bersama MPR. Kala itu, dia harus rapat internal bersama Presiden Joko Widido.
Kemudian tanggal 28 September 2021, Sri Mulyani harus menghadiri rapat dengan Banggar DPR untuk membahas APBN 2022 yang tidak bisa diwakilkan. Rapat dengan MPR lantas ditunda.
MPR Minta Copot: Sebelumnya, pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menilai Sri Mulyani tak cakap mengelola keuangan negara. Selain itu, anggaran MPR pun dipotong.
Tak Dihargai: Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Sri Mulyani kerap tidak hadir dalam rapat membahas perubahan anggaran.
Hal serupa dinyatakan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Menurutnya, Sri Mulyani perlu lebih menghargai MPR selaku lembaga tinggi negara.
“Jadi masalah pokoknya bukan pada pemotongan anggaran MPR tetapi lebih kepada sikap Menkeu yang dinilai tidak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dan MPR karena sulitnya Menkeu diajak koordinasi,” kata Basarah. (alg)
Baca juga:
