Kasus Covid-19 Meningkat, Bagaimana Investasi dan Ekspor di Indonesia?

Data Worldometers pada Selasa (29/6/2021), total jumlah kasus mencapai 2,135,998 ,dan tingkat kematian 57,561 orang. Di tengah lonjakan Covid-19 tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor pada Januari-Mei 2021 mencapai US$ 83,99 miliar, naik 30,58%, atau naik dari US$ 64,32 miliar pada periode yang sama tahun lalu. 

Sementara itu, impor secara kumulatif hanya naik 22,74% menjadi US$ 73,82 miliar. Sehingga, neraca perdagangan mencatatkan surplus senilai US$ 10 miliar.

Ekspor Masih Bagus

Ibrahim, analis dari PT TRFX Garuda Berjangka menyatakan, bahwa ekspor Indonesia dari awal memang sudah bagus, tapi tidak terlalu besar. 

“Meski berbeda dengan masa-masa sebelum covid-19. Apakah Covid ini akan berdampak ke PDB (Pendapatan Domestik Bruto) di kuartal kedua? Kemungkinan besar di kuartal ketiga di bulan Juli-Desember baru terasa,” ucap Ibrahim.

Baca Juga: Di Tengah Lonjakan COVID-19, Benarkah Insentif Nakes Belum Dibayar? | Asumsi​

Menurutnya, pada kuartal kedua sekarang, PDB masih dalam kondisi positif. Namun, kondisi itu diperkirakan hanya mencapai 1-2 %. 

“Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang tepat dalam penanganan pandemi Covid-19, sudah sesuai jalur. Tapi bisa saja, pada kuartal ketiga, akan berdampak bila Covid-19 belum terselesaikan,” katanya. 

Akan tetapi, kalau pada Juli sampai September pemerintah menggalakkan vaksinasi keberbagai usia, kemungkinan PDB akan masih dalam kondisi aman. “Kita akan (coba hidup) berdampingan dengan Covid-19,” ucap Ibrahim.

Pertumbuhan Komoditas Ekspor Tidak Merata

Hal yang sama juga dikatakan Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, untuk tingkat ekspor masih tumbuh, beberapa komoditas bagus, nikel, hingga batu bara juga bagus.

“Beberapa komoditas bagus, karena ada permintaan global bukan karena faktor domestik seperti Amerika, China butuh bahan baku yang tinggi,” ujar Bhima.

Ia mengambil contoh beberapa harga komoditas yang naik. Seperti harga batu bara, naik 52,7%, meningkat dari 2021, copper 20,5%, dan nikel 10,4 % sejak awal tahun harganya.

“Kalau kita melihat dari komoditas lainnya seperti palm oil atau sawit dari awal tahun -3.5%, karet -12.5%. Artinya, kinerja ekspor tidak merata, tapi overall masih bagus. Tapi kita melihat perkembangannya tidak merata,” katanya.

Baca Juga: Belum Terima Insentif Sejak November 2020, Nakes Wisma Atlet Merana! | Asumsi​

Ia menyarankan kepada pemerintah, mengandalkan proyek industri untuk ekspor daripada komoditas. 

“Jadi sebaiknya kita tidak mengandalkan komoditas. Kita harus move on ke produk industri yang bernilai tambah. Jadi enggak goyah dengan harga komoditas yang naik turun,” tuturnya.

​Ekspor dalam Bahaya

Head of Center of Investment, Trade and Industry Indef, Andry Satrio Nugroho, berpandangan lain. Menurutnya, ekspor di Indonesia akan mengalami penurunan bila pandemi tidak teratasi.

“Kalau mengenai ekspor saya rasa belum di tahun ini. Apalagi kalau gelombang kedua ini tidak teratasi lebih dari dua minggu. Saya rasa kita akan mengalami kemunduran untuk recovery, termasuk di dalamnya peningkatan kinerja ekspor,” ucap Andry.

Investasi di Indonesia Akan Menurun

Menurut analis dari PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim, semenjak Covid-19 meledak, banyak negara melarang warganya untuk datang ke Indonesia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bhima bahwa banyak deal yang negoisasi tertunda, tapi ada juga negara yang mendapat berkah seperti India yang dijadikan sebagai basis produksi mobil listrik oleh Tesla tidak jadi di Indonesia.

“Artinya, investasi harus dilakukan, melihat trend ke depan. Pertama, investasi membutuhkan kepastian kebijakan. Jadi kebijakan PPKM ini tidak jelas, buka tutup, mendingan lakukan lockdown,” ucap Bhima.

Baca Juga: Singapura Bakal Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bagaimana Indonesia? | Asumsi​

Masalah lain adalah pengembangan kawasan industri, salah satunya adalah infrastruktur yang tidak memadai.

“Kemudian pemdanya proaktif enggak? Sejak UU Cipta Kerja itu, banyak pemda mengeluh karena banyak aturan yang diatur dari pusat. Kewenangan pemda terbatas. Padahal, investor kalau deal dan prospek investasi, berhubungan dengan pemda,” imbuhnya.

Tidak Ada Kebijakan Bersaing 

Bhima membandingkan di luar negeri seperti Vietnam. Antara kawasan industri Danang dan Longchamp, itu bersaing pemerintah daerahnya dalam memajukan pendapatan. Sedangkan di Indonesia, pemdanya masih fokus dengan kebijakan lain.

“Jika ada investor masuk ke Danang berapa, misal 50 tahun, nanti Longchamp akan mendekati investor, misal 100 tahun untuk sewa lahan yang gratis. Itu ada kompetisi antar pemda. Di Indonesia, tidak terjadi. Makanya investasi kita begitu aja, tidak mengalami perkembangan signifikan,” ucapnya.

Tidak Ada Jaminan Penanganan Pandemi 

 Head of Center of Investment, Trade and Industry Indef, Andry Satrio Nugroho, menilai, untuk investasi apakah akan tumbuh dan meningkat di tengah Covid-19, ini menjadi pertanyaan sejak tahun lalu. Ia mempertanyakan mengenai kebijakan pemerintah yang tidak jelas mengenai jaminan investasi selama pandemi ini. 

“Pemerintah seharusnya memberi jaminan kepada investor dalam penanganan pandemi. Tanpa itu, saya rasa ragu investasi dapat datang secara optimal. Mengingat beberapa negara Asia, sudah berhasil menangani pandemi. Salah satu contohnya adalah Vietnam, sejak tahun 2020 sudah mengendalikan pandemi sampai hari ini, mereka protokolnya sangat ketat,” tutur Andry.

Baca Juga: Nakes Wisma Atlet Dipecat Karena Tuntut Insentif, LBH: Bentuk Pembungkaman | Asumsi

Ia pesimis dengan kebijakan pemerintah dalam menjamin investasi. Kalau sampai saat ini belum ada kebijakan yang tepat, Indonesia bisa tertinggal dari negara-negara lainnya.

“Ini menjadi salah satu catatan ketika berhadapan dengan investor, tentu mengenai kepercayaan jaminan penanganan pandemi yang seharusnya tidak menjadi variabel, tidak terpisah dari bagaimana pemerintah mendatangkan investasi itu. Baru itu, kalau investasi datang ditanam di dalam negeri, dan dijadikan investasi produktif,” katanya.

Berdampak Pada Nilai Rupiah 

Kebijakan pemerintah yang tidak jelas, menurut Ibrahim berdampak ke mata uang rupiah. Rupiah sejak minggu kemarin, terus mengalami pelemahan. Hal itu di awali dari Bank Sentral Amerika Serikat yang berencana menaikkan suku bunga di tahun 2023. Meski disanggah oleh Powell, tapi rupanya rupiah terus melemah. 

“Mengapa? Karena covid 19 mengalami lonjakan cukup tajam setelah Idul Fitri. Kedua, perdebatan antara lockdown dan PPKM. Kemudian pemerintah menginginkan PPKM, karena pemerintah belum siap lockdown. Bahkan, keluar angka (biaya kalau lockdown) DKI Rp 550 milyar satu hari. Kalau satu bulan, tinggal dikalikan 30 (hari), itu baru sebatas penduduk DKI yang jauh sedikit, dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah yang penduduknya lebih banyak,” katanya. 

Selain itu, adanya audit dari BPK terkait utang Indonesia yang melebihi indikator IMF.“Jadi itu mengapa rupiah melemah sampai sekarang. Kemungkinan rupiah akan bablas sampai minggu depan,” imbuh Ibrahim.

Apa yang harus dilakukan pemerintah? 

Ibrahim menyarankan, pemerintah untuk melakukan vaksinasi massal agar semua masyarakat segara divaksin. 

“Pemerintah harus memilih ekonomi meningkat atau kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat kuat, barulah ekonomi akan tumbuh,” ujar Ibrahim. 

Menurutnya,  apa yang dilakukan pemerintah sekarang sudah bagus, daripada berfokus ke pertumbuhan ekonomi. 

“Salah satu contohnya dengan cara presiden sosialisasi vaksinasi gratis. Jadi, harus presiden turun tangan langsung, sehingga bulan September semuanya di vaksin semua,” katanya. 

Ia pun cukup mengkhawatirkan apabila masih ada daerah-daerah yang warganya belum mendapatkan vaksin. 

“Masyarakat meninggal sudah begitu banyak, persis seperti di Indonesia. Ketika Indonesia melonjak, negara-negara akan berdiam diri, investasi juga akan berhenti sampai benar-benar Indonesia mengatasi Covid-19. Ini bisa sampai tiga bulan ke depan, dan akan berdampak di kuartal ketiga,” imbuh Ibrahim.