Jokowi Resmi Batalkan Vaksinasi Berbayar

Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut, dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat,” tuturnya dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kepresidenan, Jumat (16/7/2021)

Sementara itu, program vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan tetap berlangsung. Sesuai Permenkes, setiap perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini wajib menanggung seluruh biaya terkait vaksinasi tersebut tanpa dibebankan kepada penerima vaksin.

Menteri dan kepala lembaga negara dilarang ke luar negeri

Pramono juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

Baca Juga: Ini Cara Mengubah Kepesertaan Vaksin Gotong Royong | Asumsi

Presiden menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat kementerian atau lembaga dan para pemimpin harus memiliki sense of crisis. Maka dari itu Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegasnya Pramono.

Fasilitas isoman untuk karyawan lembaga negara

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien. 

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tandasnya.

Baca Juga: Persentase Vaksinasi di Bali dan Jakarta Sangat Tinggi, Daerah Lain Gimana? | Asumsi

Pembatalan vaksinasi berbayar disampaikan setelah wacana dan penerapannya memicu konflik di masyarakat dan kalangan akademis serta dikritik oleh WHO.