Bagaimana Hoaks Menjadi Bagian Agenda Politik

Sudah jadi pengetahuan umum bahwa hoaks tumbuh subur dalam kontestasi politik seperti pemilihan presiden dan kepala daerah. Tengok saja Pemilu 2019, ketika ia diperlakukan sebagai semacam ancaman keamanan negara. Ada kekhawatiran bahwa hoaks akan kembali merajalela dalam Pilkada Serentak 2020.

Pada Pilkada 2020, akan ada 270 daerah yang menggelar pemilihan serentak. Dengan wilayah sebanyak itu, bukan tak mungkin potensi hoaks bakal semasif seperti yang terjadi di Pemilu 2019. Potensi hoaks itu dikhawatirkan Komisioner KPU RI, Viryan Aziz pada forum Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Mengukur dan Menganalisa Hoaks dan Ujaran Kebencian yang muncul saat dan setelah Pemilu 2019" di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/08/19).

"Dimungkinkan hal serupa (hoaks di Pemilu 2019) terjadi di Pilkada Serentak 2020, kan tidak jauh jaraknya. Ada upaya sejumlah pihak yang memelihara ini. Apabila ini tidak bisa kita sikapi secara serius, dimungkinkan kualitas Pilkada 2020 akan penuh dengan hal-hal demikian (hoaks) di tingkat lokal," kata Viryan.

Dalam Pemilu 2019, Ketua KPU Arief Budiman menyebut gelombang hoaks dan ujaran kebencian meningkat pesat jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal itu tentu tak lepas dari perkembangan teknologi, ditandai dengan maraknya penggunaan media sosial, dari tahun ke tahun yang berimbas pada berubahnya kondisi penyelenggaraan pemilu, 

"2019 lebih melebar lagi, menyerang institusinya. Web KPU diserang. Akun penyelenggara Pemilunya, orang-orangnya, semua diserang. Mohon maaf, saling menyerang antar peserta pemilu pun meningkat, jadi spektrum meluas, beragam, dan persebaran meningkat sangat cepat dibandingkan pemilu sebelumnya," kata Arief.

Hoaks di Pilpres 2014-2019 dan Pilkada DKI 2017

Hoaks sendiri sudah ada sejak lama dan diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh MacDougall dalam buku klasiknya Hoaxes (1958). Dia mendefinisikan hoaks sebagai informasi karangan, yang dibuat secara sengaja dan bertujuan untuk menyamarkan kebenaran itu sendiri. 

MacDougall menggunakan berbagai hoaks yang beredar di Amerika pada awal abad ke-20 sebagai studi kasus. Jauh sebelumnya bahkan hoaks bisa dilacak kembali ke era Yunani Kuno, ketika Oktavianus menggunakan berita palsu dalam pertarungan politiknya dengan Marcus Antonius, sehingga mengantarkannya menjadi Raja Romawi pertama menggantikan Julius Caesar.

Sengaja memproduksi, mengkomodifikasi, serta menyebarkan berita bohong seolah sudah bagian dari siasat para politisi atau pihak-pihak yang terlibat dalam pertarungan politik masa kini. Sayangnya, demi kepentingan politik, pihak-pihak yang terlibat itu sama sekali tak memikirkan dampak buruk hoaks bagi kehidupan sosial.

Kini hoaks semakin mudah berkembang, apalagi didukung dengan keberadaan media sosial yang gampang diakses, punya daya jangkau luas, serta interaktif. Jika dilihat, platform-platform seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan YouTube, menjadi pilihan utama bagi pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan berita bohong, opini menyesatkan, dan bahkan fitnah.

Hoaks benar-benar sulit untuk diberantas. Semua orang bisa menjadi produsen informasi di media sosial. Setiap orang dengan berbagai latar belakang pendidikan, pilihan politik, dan profesi, bisa dengan mudah menjadi penyebar informasi-informasi terbaru, entah benar atau tidak.

Di Indonesia, hoaks bermunculan secara masif pada perhelatan Pilpres 2014 yang mempertemukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Saat itu, sederet berita palsu bahkan disebarkan secara terang-terangan kepada masyarakat yang tengah gandrung menggunakan platform media sosial. 

Masyarakat dibuat kaget dengan penyebaran hoaks di Pilpres 2014. Apalagi, hoaks-hoaks yang beredar masih berlangsung satu arah, di mana Jokowi paling sering disasar dengan isu ras dan agama, misalnya dengan berita-berita bohong bahwa Jokowi adalah antek PKI dan anti Islam.

Lalu, ada pula selebaran propaganda bernama tabloid Obor Rakyat, yang pertama kali terbit pada Mei 2014, dengan judul "Capres Boneka" dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Obor Rakyat menyebut Jokowi sebagai simpatisan PKI, keturunan Tionghoa, dan kaki tangan asing.

Baca Juga: Obor Rakyat Akan Terbit Kembali dan Sepak Terjangnya Menyebar Hoaks

Dalam waktu singkat Obor Rakyat berhasil membuat kehebohan. Padahal tabloid itu sama sekali tidak menerapkan kaidah jurnalistik. Bahkan badan perusahaannya pun tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan dalam UU Pers No 40 Tahun 1999.

Setelah itu, gelombang hoaks terus berlanjut pada Pilkada DKI 2017 yang mempertemukan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Suhu politik memanas, hoaks bermunculan, hingga ketegangan sektarian muncul terutama ketika Ahok dijerat kasus penistaan agama.

Dr. Agus Riewanto, Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dalam tulisannya di Koran Jakarta, 29 Agustus 2017, mengungkap bahwa media sosial bahkan sudah dijadikan ladang bisnis hoaks untuk mengeruk uang. Misalnya, bisnis berita hoaks yang dilakukan kelompok Saracen pada tahun itu.

Menurutnya, apa yang dilakukan Saracen bukan lagi kejahatan biasa, tapi sudah tergolong kejahatan political hackers, yakni perusakan terhadap akun medsos untuk mengampanyekan program-program politik yang menjatuhkan lawan politik. Kelompok bisnis berita hoaks pun dipastikan memanfaatkan momen-momen politik, seperti pilpres dan pilkada sebagai lahan basah untuk menjatuhkan lawan politik lewat komodifikasi isu SARA di media sosial.

Penyebaran hoaks juga berlangsung pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Pada kontestasi Pilpres 2019 lalu, hoaks tak lagi berlangsung satu arah tapi sudah dua arah, baik dari kubu 01 maupun 02 yang sama-sama saling lempar berita bohong. 

Penyebaran hoaks dilakukan dengan pola penyebaran berulang, hal ini lantaran Jokowi dan Prabowo yang bertarung di Pilpres 2014 lalu, kembali dipertemukan di Pilpres 2019. Isu-isu hoaks yang dimainkan pun masih seputar Jokowi PKI dan anti-Islam, sementara Prabowo dilekatkan dengan hoaks mengenai keluarganya yang merupakan non-muslim.

Selain itu, beberapa hoaks lainnya yang memenuhi jagat media sosial dan mendapat banyak perhatian pada Pilpres 2019 kemarin di antaranya adalah isu Ratna Sarumpaet, utang pemerintah, kontainer surat suara, e-KTP palsu dari Cina, ijazah SMA Jokowi palsu, 10 juta Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina dan Ma'ruf Amin diganti Ahok.

Hoaks di Pemilu AS 2016 dan Pemilu Brasil 2018

Hoaks tak hanya melanda pemilu dan pilkada di Indonesia. Negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS) sekalipun pernah dihantam serbuan hoaks terutama pada Pemilu 2016 lalu. USA Today menyebut Rusia menjadi negara yang punya andil melakukan intervensi pada pemilu tersebut, bahkan terhadap 27 negara lain sejak tahun 2004 silam.

Intervensi yang dilakukan Rusia di Pemilu AS 2016 misalnya peretasan terhadap e-voting AS dan mengubah hasil Pemilu yang akhirnya memenangkan Donald Trump. Saat itu, CIA dan NSA menyebut Rusia menggunakan malware yang dimasukan melalui aplikasi ke gawai-gawai para pemilik hak suara.

Christopher Hodson dalam bukunya berjudul Cyber Risk Management (2019) menyebut Rusia tidak pernah mengaku bertanggung jawab atas peretasan yang terjadi di Pemilu AS 2016. Meski pada akhir 2017 lalu, Konstantin Kozlovsky, seorang peretas Rusia, mengaku telah meretas komputer Democratic National Comittee (DNC) di bawah instruksi dari Russia's Federal Security Service (FSB).

Kozlovsky sendiri membeberkan secara rinci bagaimana malware milik Rusia dapat masuk menembus pertahanan antivirus, yakni melalui sebuah aplikasi bernama LDCS atau podmena. Selain itu, ia juga mengonfirmasi keterlibatannya dalam serangan terhadap Partai Demokrat AS, Badan Anti-Doping Dunia, Komite Olimpiade, dan FIFA atas perintah Mayor Dmitry Dokuchaev, yang bekerja di FSB.

Kozlovsky juga menyebut ada keterlibatan FSB dalam pembuatan isu dan penyebarannya di media-media sosial. Contoh produksi hoaks Rusia yang paling mengerikan adalah soal keterkaitan Hillary Clinton dengan komunitas pedofilia. 

Lebih dahsyat lagi, lima hari sebelum pemungutan suara, Rusia disebut-sebut melakukan pembocoran dokumen rahasia negara di surel pribadi Clinton. Saat itu, Clinton menegaskan bahwa serangan tersebut sepenuhnya menjadi biang keladi kekalahannya dari Trump.

Clinton benar-benar tak bisa berkutik dengan serangan siber Rusia yang menghantamnya di Pemilu AS 2016. Sebaran berita hoaks membuat posisinya semakin goyang, belum lagi peretasan surel yang membongkar aibnya, serta peretasan sistem e-voting yang pada akhirnya memutarbalikkan dominasi Clinton di seluruh survei yang muncul di Negeri Paman Sam.

Pilpres Brasil 2018 yang berlangsung pada Minggu (28/10/18) juga tak lepas dari serbuan berita-berita hoaks. Produksi berita-berita hoaks di sana berhasil mengantarkan calon presiden dari sayap kanan sekaligus mantan kapten militer Jair Bolsonaro menjadi Presiden Brasil terpilih.

Bolsonaro bersama wakilnya Jamilton Mourao menang dengan perolehan suara terbanyak, yakni 57,79 juta atau 55,13% dari total perolehan suara. Keduanya mengalahkan calon dari Partai Buruh, Fernando Haddad dan Manuel d’Avila, yang meraih 47,04 juta suara atau 44,87%.

Namun, cara Bolsonaro memperoleh kemenangan di Pemilu Brasil jadi sorotan luas. Ia dijuluki “Donald Trump-nya Brasil” lantaran kerap meniru gaya komunikasinya Presiden AS itu dengan kalimat-kalimat kontroversial dan penuh kebencian.

Bahkan, Bolsonaro bercita-cita mengembalikan Brasil ke era kediktatoran militer. Tak hanya itu, ia juga doyan memainkan isu anti-komunis sebagai senjata politiknya untuk menyerang Haddad yang didukung oleh golongan kiri Brasil. Dengan begitu, ia berharap bisa meraup simpati dan suara pemilih.

Hasilnya, seperti laporan Ernesto Londono and Manuela Andreoni untuk New York Times, Bolsonaro memanfaatkan krisis untuk berkuasa. Ia memainkan propaganda terhadap pemerintahan sayap kiri yang sebelumnya terjerat kasus korupsi dan gagal mengatasi krisis ekonomi. Hasilnya? Ia sukses mendulang suara dari kelompok swing voters.

Matias Spektor, seorang profesor Hubungan Internasional di Fundação Getulio Vargas University, memuji cara Bolsonaro menjalankan kampanyenya yang dianggap cerdas. "Dia telah berhasil menyelaraskan dirinya dengan lembaga-lembaga yang masih dipercayai oleh orang Brasil: agama, keluarga, dan angkatan bersenjata."

Bolsonaro memaksimalkan WhatsApp (WA) sebagai platform media sosial yang bisa dengan cepat menyampaikan pesan politiknya kepada masyarakat di Brasil, meski isinya adalah hoaks. Perlu diketahui, sama seperti Indonesia, Brasil memiliki pengguna WA dengan jumlah yang sangat besar yakni sekitar 120 juta pengguna aktif.

Baca Juga: Kenapa Informasi Hoaks Gampang Tersebar Lewat WhatsApp?

David Nemer, asisten profesor di School of Information Science di University of Kentucky, AS, lewat tulisannya di Guardian, Kamis (25/10), mengungkap modus hoaks Bolsonaro tersebut.

Dalam tulisannya bertajuk "The three types of WhatsApp users getting Brazil's Jair Bolsonaro elected", Nemer melakukan riset dengan cara bergabung ke empat grup WA yang pro Bolsonaro. Yang mengejutkan, ia bahkan menerima rata-rata 1.000 pesan per grup, setiap hari selama empat bulan.  

Selama itu pula, Nemer menyimpulkan setidaknya ada tiga jenis pengguna WhatsApp dalam konteks Pemilu Brasil. Mereka adalah Ordinary Brazilians, Bolsominions, dan Influencers. 

Kelompok pertama, Ordinary Brazilians yang mayoritas anggotanya merupakan warga Brasil biasa, pria dan wanita dari semua kelas sosial. Anggota kelompok ini berbagi pengalaman hidup untuk membenarkan pilihan untuk Bolsonaro. Mereka tak mempercayai media arus utama, dan menjadikan grup WA sebagai ruang aman untuk mengenal Bolsonaro, memverifikasi rumor dan berita, dan menemukan meme dan konten lain untuk dibagikan.

Sementara kelompok kedua, Bolsominions terdiri dari “pasukan” pengaman grup yang memantau penyusup dan siap mengeluarkan anggota grup yang tentunya anti-Bolsonaro. Siapa saja anggota grup yang mempertanyakan perihal Bolsonari, maka akan ditindak tegas. Setiap kali pertanyaan muncul dari anggota, mereka tidak akan menjawab, namun akan langsung membombardir balik lewat pesan-pesan bergelora dari Bolsonaro.

Kelompok ketiga adalah Influencers, yakni kelompok yang berperan penting dalam menciptakan konten-konten hoaks. Meski hanya mewakili sekitar lima persen dari total anggota, namun pengaruh mereka sangat besar. Kelompok ini sangat aktif dalam pekerjaan memproduksi hoaks di belakang layar dan menyebarkannya di berbagai platform online.

"Mereka menggunakan perangkat lunak canggih untuk melakukan edit (menyunting) gambar dan video untuk menciptakan konten digital yang meyakinkan dan menarik emosi (orang). Mereka sangat pintar dan tahu cara memanipulasi konten ke meme dan teks pendek agar menjadi viral."

Mereka bekerja sangat cepat untuk melemahkan orang atau menyerang berita-berita yang mengkritik Bolsonaro. Misalnya, setelah pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen's menggambarkan beberapa komentar Bolsonaro sebagai "sangat tidak menyenangkan", "Influencer" dengan cepat membuat dan menyebarkan meme yang menuduhnya sebagai seorang komunis.

Bicara penyebaran hoaks di media sosial, Sinan Aral, profesor media dari Massachusetts Institute of Technology, dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa ternyata kebohongan di media sosial memang jauh lebih mudah, lebih luas, dan lebih cepat menyebar ketimbang kebenaran itu sendiri.

Sinan beserta rekannya yang lain, juga menyimpulkan bahwa penyebaran informasi palsu di Twitter misalnya, pada dasarnya bukan karena bot yang diprogram untuk menyebarkan cerita yang tidak akurat. Namun, berita palsu lebih cepat menyebar di Twitter karena orang-orang me-retweet sebuah berita yang tidak akurat, sehingga meluas dan mendapat banyak perhatian warganet.

Di Twitter juga, berita bohong bisa menyebar enam kali lebih cepat untuk mencapai 1500 orang dibanding berita sebenarnya. Lebih jauh, menurut penelitian yang sama, hoaks atau kebohongan politik ternyata lebih dipercaya dan berdampak lebih besar ketimbang hoaks-hoaks yang lain.

Bukan tak mungkin hoaks akan kembali muncul di kontestasi Pilkada Serentak 2020 mendatang jika tak diantisipasi dengan baik. Seperti di Brasil, orang-orang Indonesia juga menjadikan WA sebagai platform utama dalam berkomunikasi setiap hari. Maka tak jarang kita mendengar keluh kesah, curhat, dan caci maki orang-orang di sekitar yang bermula dari grup WA lantaran mendapat beragam jenis informasi dan berita.

Ucapan-ucapan seperti "Eh lihat video pembantaian ini nggak?" atau "Wah gila ya pemerintah beli bambu buat hiasan aja seharga 500 juta" sering kita dengar sehari-hari, di mana sebagian besar orang-orang tak menyaring lebih dulu berita-berita atau informasi yang masuk ke grup WA. Nyatanya, banyak celetukan-celetukan semacam itu ternyata hoaks.

Hoaks dinilai lebih mumpuni dan cepat bekerja ketimbang money politic atau politik uang. Sebab, para pelaku hoaks akan lebih sedikit menanggung risiko ketimbang  mereka menerapkan politik uang.

Staf Ahli Menkominfo Henri Subiakto menyebut money politic harus menggunakan dana yang cukup besar. Apalagi, urusan uang haram ini bakal dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga pergerakannya akan sangat mudah dilacak.

“Tapi hoaks nggak bisa dipegang KPK, hanya kepolisian, itu pun undang-undang yang dipakai UU Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE, diperbarui UU Nomor 19 Tahun 2016. Itu nggak mampu untuk menjaring semua persoalan hoaks. Makanya hoaks sekarang menjadi bisnis. Kenapa hoaks dibuat? Karena bisa mempengaruhi otak, bisa mempengaruhi perilaku, sehingga logika cerdas kita hilang kalau terkena hoaks," katanya di Kantor KPU, Selasa (20/08).   

Related Article