Ahli Epidemiologi: Melonggarkan PSBB adalah Langkah Prematur

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo sempat mengatakan warga berusia di bawah 45 tahun diperbolehkan untuk beraktivitas seperti sediakala demi mengurangi tingkat PHK. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga mengungkapkan akan merelaksasi PSBB di sejumlah daerah seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Menurutnya, kasus COVID-19 setiap harinya di daerah-daerah tersebut telah menurun.

Pertanyaannya, dapatkah klaim penurunan kasus tersebut dipercaya? Epidemiolog Panji Fortuna Hadisoemarto menilai langkah pengenduran PSBB ini prematur. Hingga saat ini, jumlah kasus terkonfirmasi yang dilaporkan oleh pemerintah setiap harinya adalah data dari masa lampau dan nilainya fluktuatif. Lantas, data tersebut tidak bisa dipakai untuk menilai apakah suatu daerah telah mengalami penurunan kasus atau belum.

“Kurva yang kita lihat saat ini terlambat sekali. Itu menggambarkan gema dari 1-2 minggu yang lalu. Membangun kurva epidemi itu penting untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat waktu. Kalau hanya mengandalkan pelaporan, dan pelaporannya tidak diperbaiki cakupan dan ketepatan waktunya, kita tertinggal. Sudah nggak ketahuan, baru ketahuan ketika menabrak,” ujar Panji Fortuna kepada Asumsi.co (12/5).

Epidemiolog Iqbal Elyazar juga mengungkapkan pentingnya mendasarkan keputusan pelonggaran PSBB dari kurva epidemi yang menggambarkan pertumbuhan kasus dari hari ke hari.

“Kurva epidemi dapat menjelaskan perjalanan pandemi: menentukan sumber dan kapan terjadinya penularan, menentukan puncak pandemi, memperkirakan akhir pandemi, dan mengevaluasi efektivitas intervensi,” kata Iqbal lewat webinar “Memahami Wabah COVID-19 Secara Objektif dengan Epidemiologi” pada 12 Mei lalu.

Kurva epidemi mencatat waktu-waktu penting--seperti tanggal seseorang mulai terinfeksi, tanggal mulai bergejala, tanggal pengambilan sampelnya, tanggal sampel diperiksa, dan tanggal sampel selesai diproses. Tanggal-tanggal ini dapat memperlihatkan periode inkubasi virus—yaitu tanggal seseorang tertular sampai mulai bergejala, periode infektif—yaitu periode seseorang mampu menularkan virus ke orang lain, dan kinerja lab yang dihitung berdasarkan selisih tanggal sampel diambil dan dikeluarkan.

“Kenapa informasi ini penting? Karena orang permodelan sangat membutuhkan informasi ini untuk menghitung puncak, memperkirakan jumlah kematian, jumlah kebutuhan ventilator, hingga jumlah tenaga dokter yang dibutuhkan,” jelas Iqbal.

Sementara itu, saat ini, pemerintah Indonesia belum membuka kurva epidemi ke publik. Peneliti-peneliti pun akhirnya mengandalkan asumsi dan data-data dari luar negeri untuk dapat memberikan gambaran situasi COVID-19 di Indonesia.

Menurut Iqbal, data untuk membuat kurva epidemi telah tersedia di rekam medis, sistem informasi fasilitas kesehatan, dan laporan pemeriksaan laboratorium. Tugas pemerintah adalah mengintegrasikan dan membuka datanya ke publik.

“Keluarkan data epideminya, karena data sudah tersedia. Memang saat ini datanya masih tersebar dan perlu diintegrasikan. Harus sampaikan juga jumlah pemeriksaan supaya lebih fair untuk menilai kurva epidemi. Bisa jadi jumlah kasus selama ini kecil karena memang tidak diperiksa.”

Benarkah PSBB Efektif?

Perkara jumlah tes, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara lain. Hingga 12 Mei lalu, untuk setiap 1.000 orang, Indonesia baru melakukan tes ke 0,44 orang—atau 44 tes untuk setiap 100.000 penduduk. Jumlah ini berbeda jauh dari Kanada yang telah melakukan 30 tes untuk setiap 1.000 orang, Korea Selatan 12 tes per 1.000 orang, atau bahkan Vietnam sebesar 3 tes per 1.000.

“Korea Selatan telah mengklaim tidak ada kasus baru. Saya lebih yakin dengan klaim ini karena mereka sudah memeriksa lebih banyak orang dibandingkan  Indonesia,” ungkap Iqbal.

Indonesia bukan saja lamban dalam pengetesan, melainkan juga tidak memperhitungkan data ODP dan PDP untuk menggambarkan situasi pandemi. Menurut Iqbal, dengan kemampuan virus menular ke dua sampai tiga orang, kasus yang tertangkap di data sekarang baru mewakili sepertiganya. WHO sendiri telah menyebutkan bahwa data ODP dan PDP yang meninggal dunia dapat dikategorikan sebagai kematian terkait COVID-19.

“Anggap saja kita baru menemukan 10 orang, sedangkan COVID-19 ini kemampuannya bisa menularkan ke dua atau tiga orang. Anda bisa lihat bahwa ada 20 atau 30 orang lain yang tidak tertangkap data.”

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang PSBB telah mengatur penilaian keberhasilan pelaksanaaan PSBB dapat dibuktikan dengan apakah pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, terdapat penurunan jumlah kasus, dan tidak ada penyebaran ke area atau wilayah baru. Menurut aturan ini pula, PSBB diketahui berjalan dengan baik jika sekolah dan tempat kerja sudah diliburkan, begitu pula dengan kegiatan keagamaan, fasilitas umum, dan moda transportasi yang dibatasi. “Bagaimana caranya menilai ini? Sulit untuk mendapatkan datanya,” tutur Iqbal.

“Target pemerintah untuk turun bulan depan itu tidak apa-apa, tapi klaim bahwa kasus sudah menurun itu yang perlu hati-hati. Kenyataannya, ketika dikabarkan turun, masyarakat langsung ramai keluar. Saya tinggal di Bogor. Ketika dengar kabar kurva sudah menurun, itu Bogor luar biasa macet. Seperti tidak ada PSBB saja,” lanjutnya.

Saat ini, sejumlah negara memang mulai melonggarkan kebijakan lockdown, seperti Vietnam, Italia, dan Spanyol. Namun, kasus aktif di setiap negara tersebut telah terbukti berkurang drastis—berbeda dengan Indonesia yang jumlahnya masih meningkat setiap harinya. Jumlah kasus di Korea Selatan pada 11 Maret lalu, misalnya, mencapai puncaknya sebesar 7.362 kasus. Kini, jumlah kasus aktif yang tercatat adalah sebesar 1.008. Sementara itu, grafik kasus aktif di Indonesia yang masih terus meningkat menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai puncak kurva.

Mencontoh Taiwan dan Korea Selatan yang tidak menetapkan lockdown juga dinilai bukanlah pilihan bagi Indonesia, sebab Indonesia telah terlambat mengambil langkah antisipasi. “Taiwan telah menutup perbatasan dengan Cina sejak pertengahan Januari lalu. Korea Selatan punya kapasitas pemeriksaan yang luar biasa. Indonesia tidak bisa. Kita sudah terlambat dan keliru,” tutur Iqbal.

Bagi Panji Fortuna, pandemi COVID-19 telah menyingkap permasalahan kronis sistem kesehatan Indonesia. “Kita memerlukan respons yang lebih cepat. Sedangkan sistemnya dalam kapasitas normal saja tidak bisa mengejar. Kita bisa lihat distribusi laboratorium yang memiliki kapasitas PCR di Indonesia. Di Jawa banyak, tapi terkonsentrasi di kota-kota besar. Di luar Jawa pasti jauh tertinggal. Ini masalah infrastruktur dan kekuatan sistem yang tidak kuat menghadapi pandemi. Jangankan pandemi, menghadapi yang rutin saja sebenarnya masih harus diperbaiki.”

Related Article