Orang Utan Makin Terancam, Perhatian Pihak Asing, dan Ancaman Pembangunan

Lagi-lagi Indonesia jadi bahan perbincangan media luar. Kali ini, akun Twitter @ajplus yang merupakan anak dari media Al Jazeera membahas mengenai populasi orang utan Indonesia. Dari situ, diketahui bahwa populasi orang utan di Indonesia makin mengkhawatirkan jumlahnya dan mendekati kepunahan.

Padahal, apapun jenis hewannya, kepunahannya dapat mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem. Hal itu akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup mahluk hidup lainnya. Bahkan bisa mendatangkan kepunahan untuk makhluk yang berikutnya.

Sayang, tak banyak manusia memberikan perhatian terhadap isu tersebut. Kabar menyedihkan pun datang dari spesies orang utan Tapanuli di Sumatera. Kini orang utan jenis itu menjadi hewan paling langka di dunia karena populasinya hanya tersisa 800 ekor saja. Angka tersebut membuat orang utan Tapanuli sebagai kera besar paling terancam punah di dunia.

Peneliti dari James Cook University Sean Sloan bersama dengan Jatna Supriatna peneliti primata dari Universitas Indonesia menulis sebuah studi yang berisi prediksi nasib dari orang utan Tapanuli. Mereka menyebut bahwa kondisi lahan saat ini menjadi alasan mengapa keselamatan orang utan terus terancam.

“Fragmentasi, degradasi, dan konversi lahan akan mengancam keselamatan dari Pongo tapanuliensis,” demikian tulis Sloan dalam studi yang telah dipublikasikan di Current Biology.

Indonesia approved a controversial dam project that will flood the only native habitat of the world’s most endangered orangutan.

Tapanuli orangutans are critically endangered, with just 800 left in the wild. They are only found in North Sumatra’s Batang Toru forest. pic.twitter.com/IpWyfrPJx0— AJ+ (@ajplus) March 5, 2019

Orang utan yang hanya bisa ditemukan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini keberadaannya semakin terancam. Semua itu karena adanya proyek pembangunan bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Batang Toru, Sumatra Utara. Padahal, wilayah itu merupakan habitat dari orang utan tersebut.

“Saat ini hanya ada kurang dari 800 ekor orang utan Tapanuli yang masih tersisa dan mereka terancam oleh pembangunan mega proyek (bendungan), deforestasi, pembangunan jalan, dan perburuan,” kata Sloan dilansir Eureka Alert.

Baca Juga: Kebun Kelapa Sawit Dimiliki Pihak Asing, Gimana Sikap Pemerintah?

Ketika sudah selesai dibangun pada tahun 2022, kelak bendungan itu pun diperkirakan akan memakan 8 persen dari wilayah habitat orang utan Tapanuli. Pembangunan akan menyebabkan kerusakan hutan dan juga terjadinya isolasi. Belum lagi, pembangunan lanjutan yang akan terjadi setelah dam ini dibangun, misalnya pembangunan jalan, konstruksi, dan fasilitas untuk pemeliharaan bendungan.

“Tanpa tindakan cepat, akan terjadi bencana ekologis pada kerabat primata terdekat dari manusia ini,” kata Sloan.

Orang Utan di Indonesia

Setidaknya ada dua jenis orang utan yang ada di Indonesia, yaitu orang utan Sumatra (Pongo abelii) dan orang utan Kalimantan (Pongo pygmaeus). Untuk orang utan di Kalimantan sendiri populasinya pun terus merosot lebih dari 100.000 sejak tahun 1999. Hal itu terjadi karena maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan industri kertas.

Temuan tersebut dimuat di jurnal Current Biology, setelah adanya temuan dari International Union for Conservation (IUCN) atau Persatuan Internasional Konservasi Alam tahun 2016. Hasilnya menyebut klasifikasi orangutan Kalimantan sangat terancam. Belum lagi adanya pemburuan liar yang juga terus menghantui keberadaan orang utan.

All 3 species of orangutan are endangered.

▪️ Bornean orangutans (pop: 104,700) = endangered
▪️ Sumatran (13,846) + Tapanuli (800) orangutans = critically endangered
▪️ Their main threat is habitat loss due to human activity like settlement expansion, dams + illegal logging pic.twitter.com/uBJSw8Eje0— AJ+ (@ajplus) March 5, 2019

“Di daerah hutan-hutan seperti itu tekanan manusia, seperti pembunuhan akibat konflik, perburuan liar, dan pengumpulan bayi orangutan bagi perdagangan hewan peliharaan barangkali merupakan faktor-faktor utama menurunnya populasi orangutan” kata tim penulis studi tersebut.”

Erik Meijaard, seorang pakar pelestarian konservasi yang terlibat dalam studi tersebut, mengatakan populasi orangutan di Kalimantan saat ini diperkirakan berkisar antara 75.000 sampai 100.000. Sedangkan orangutan Sumatra, bahkan lebih terancam kepunahannya.

“Orangutan merupakan spesies satwa yang pembiakannya sangat lambat. Jika hanya satu dalam 100 orangutan dewasa dipindahkan dari satu populasi per tahun, populasi ini kemungkinan besar akan punah,” ujar Serge Wich, seorang peneliti dari Liverpool John Moores University.

PLTA yang Mengancam Keberadaan Orang Utan Justru Didukung

Rencana pembangunan PLTA yang menjadi ancaman terbesar keberadaan orang utan di Sumatra sayangnya terus diproses hingga saat ini. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang memperjuangkan agar izin tersebut dicabut justru mengalami kendala. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menolak gugatan WALHI terhadap SK Gubernur tentang rencana pembangunan tersebut.

This ad showcased how the palm oil industry is damaging orangutan habitats. It was banned for being too “political.” pic.twitter.com/yxRQsaYOtC— AJ+ (@ajplus) March 5, 2019

Dalam pokok sengketa, majelis hakim menolak seluruh gugatan penggugat (WALHI) pada Senin, 4 Maret 2019. Kuasa hukum WALHI Sumut Padian Adi Siregar mengatakan majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya selama persidangan. Hakim, kata Padi, hanya menilai dari sisi prosedur bukan dari kaca mata lingkungan hidup.

“Padahal sudah jelas registernya adalah gugatan lingkungan hidup. Tapi pertimbangan hakim, kami melihat hanya prosedural, administrasi saja. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) itu dipalsukan tapi tidak satu pun dipertimbangkan oleh majelis hakim,” katanya usai persidangan di PTUN Medan.

Lanjut Padian, putusan tersebut tidak mencerminkan konservasi lingkungan hidup. Hakim tidak memperdulikan nasib orang utan Tapanuli yang menjadi satu-satunya aset Provinsi Sumut dan juga Indonesia. “Bagi kami ini mengecewakan dan pertimbangannya tentu tidak mencerminkan asas keadilan,” ujarnya.