Isu Terkini

Menimbang Sisi Positif dan Negatif Pembangunan IKN Baru Pakai APBN

Ray– Asumsi.co

featured image
ANTARA/Indra Arief

Pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru yang akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sesuai janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Sebab, Jokowi pernah meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar mencari skema pembiayaan pembangunan IKN baru ini tanpa melibatkan APBN sama sekali.

Pada Mei 2019, Jokowi menyebutkan kalau sebisa mungkin pembangunan IKN baru yang ditaksir membutuhkan pendanaan hingga mencapai Rp466 triliun ini, sebisa mungkin tidak menggunakan APBN.

"Kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN. Cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi di tengah acara buka puasa bersama di Istana Merdeka pada 6 Mei 2019.

Seandainya APBN terpaksa dimanfaatkan untuk pembangunan IKN baru, ia menyebutkan hanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukungnya.

Terkini, pemerintah memastikan kalau skema pembiayaan pembangunan IKN baru hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN sebesar 53,3 persen.

Sementara itu, sisa dana untuk pembiayaan lainnya diperoleh dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, hingga BUMN sebesar 46,7 persen.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, langkah awal pembangunan dan pemindahan IKN baru yang dinamakan Nusantara ini dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi nasional.

Dengan demikian, menurunnya anggarannya perlu dimasukkan ke dalam bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ada di APBN 2022.

“2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya, jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian Program PEN,” terangnya usai Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022) lalu.

Menkeu menambahkan, nantinya penggunaan APBN ini juga akan dimanfaatkan untuk belanja pembangunan seperti komplek pemerintahan dan infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, hingga listrik.

Konsekuensi Pakai APBN

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung angkat bicara soal penggunaan APBN 2022 untuk pembangunan awal Kota Nusantara yang memicu polemik ini.

Menurutnya wajar saat IKN baru sudah masuk ke dalam kebijakan pemerintah, maka secara otomatis anggarannya akan dibebani kepada APBN. Terlebih IKN baru, kata dia saat ini sudah dibuatkan Undang-undang tersendiri yang disahkan DPR.

"Memang konsekuensinya, kalau dia sudah masuk kebijakan pemerintah memang otomatis itu masuk ke APBN. Alokasinya memang mesti dari anggaran pemerintah yang dominan," katanya kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon.

Ia mengatakan, bila pembangunan IKN baru lebih banyak menggunakan dana swasta justru malah berpotensi memicu kepentingan yang bertabrakan dengan visi dan misi pemerintah dalam membangun IKN baru.

"Pasti ada syarat-syaratnya kan, kalau mereka (swasta) yang lebih banyak investasi dibanding dari anggaran pemerintah, maka swasta ini bisa lebih banyak intervensi minta ini itu untuk IKN baru. Tentunya bisa bertabrakan dengan kepentingan pemerintah," tuturnya.

Lisman justru mengaku heran dengan pernyataan Jokowi sebelumnya yang mengatakan kalau pemerintah akan mengupayakan pembangunan IKN baru tanpa menggunakan APBN.

Jaminan Pembangunan Awal

Semestinya, kata dia, Jokowi menyampaikan saja secara terbuka kalau pembangunan IKN baru ini besar kemungkinan memanfaatkan anggaran dari APBN yang kini masuk ke dalam bagian dari PEN 2022.

"Saya juga heran mana ada pembangunan kepentingan seperti ibukota negara baru ini bisa tanpa dibiayai negara pakai APBN. Pembangunan ibukota negara ini kan, atribut negara bukan CSR dari perusahaan. Jadi, enggak bisa pihak swasta terlibat lebih banyak dalam hal ini," terangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan ada sisi positif dan negatif dari penggunaan APBN untuk membangun IKN baru.

Sisi positifnya, kata dia, dengan melalui pengunaan APBN 2022 maka ada jaminan dan kepastian dari pembangunan tahap awal IKN baru yang ada di Penajam Paser, Kalimantan Timur ini.

"Kalau enggak ada APBN yang dominan rencana IKN baru ini bisa batal. Enggak ada juga sampai hari ini, investor yang menyatakan siap membantu pembangunan IKN baru. Situasi pandemi kan membuat perusahaan mereka saha masih belum pasti," ujarnya saat dihubungi terpisah.

Selain itu, menurutnya penggunaan APBN ini  bisa membuat pembangunan IKN baru ini lebih efektif dari segi waktu. Dengan demikian,  bisa diprediksi dan diperhirungkan kapan pembangunannya akan selesai.

Menambah Utang Negara

Adapun sisi negatifnya, Tauhid menggunakan hal ini akan menggeser program-program untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 yang sebelumnya sudah direncanakan oleh pemerintah.

"Disebabkan ini menggunakan PEN, maka pemilihan ekonomi kita akan berjalan lebih lambat. Jadi akhirnya seperti itu kalau pakai PEN," ucapnya.

Tauhid menambahkan, penggunaan APBN 2022 untuk pembangunan IKN baru bisa menambah utang negara karena membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.

"Apa iya, sanggup tanpa cari pinjaman? Makanya, saya harap sekarang karena sudah pakai APBN tetap harus disesuaikan anggarannya. Jangan dipaksakan, utamakan prioritas pembangunan di sana misalnya untuk membangun akses jalan dulu. Jangan utamakan buat bangun Istana Negara lah," pungkasnya.

Baca Juga

Share: Menimbang Sisi Positif dan Negatif Pembangunan IKN Baru Pakai APBN