Demokrat-PKS Gerah Usai Menteri Bahlil Bicara Penundaan Pilpres 2024

Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengklaim sebagian besar pelaku usaha ingin pemilu dan pilpres 2024 ditunda memicu kritik dari partai oposisi. 

Partai Demokrat dan PKS gerah dengan pernyataan Bahlil dan mengingatkan tentang amanat UUD 1945 tentang masa jabatan presiden serta jadwal pemilu lima tahunan.

PKS Singgung Konstitusi: Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan Bahlil sensitif karena berpotensi menabrak UUD 1945.

Dalam konstitusi sudah diatur bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun. Masa jabatan presiden pun maksimal 10 tahun dan harus diganti.

“Tentu namanya aspirasi, bisa disampaikan tetapi perlu ditegaskan sekali kita bermain-main dengan konstitusi itu sangat berbahaya,” kata Mardani kepada Asumsi.co melaui sambungan telepon, Senin (10/1/2022).

Mardani menyayangkan pernyataan Bahlil yang terkesan mendukung keinginan para pengusaha supaya pilpres 2024 tak perlu digelar, sehingga jabatan presiden tetap diemban Jokowi.

“Semestinya kalau mau menyampaikan itu, beliau (Bahlil) bisa mengatakan keinginan pengusaha tidak bisa dilaksanakan karena amanah konstitusi lima tahun. Presiden disumpah untuk mengemban amanh lima tahun, jangan main-main dan semua harus ikut aturan yang tertuang dalam konstitusi,” imbuhnya. 

Demokrat Gerah: Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menganggap pernyataan Bahlil semakin menguatkan wacana bahwa ada pihak yang ingin Jokowi menjabat hingga 2027 dengan dalih pemulihan ekonomi.

“Sumber aspirasi itu dari mana? Apa benar? Ini semakin menunjukkan ada desain besar yang sejak awal, kita cermati sejak tahun lalu malah wacana presiden tiga periode ini sudah terbaca dengan berbagai justifikasi dan argumentasi,” ungkapnya.

Menurutnya, pemulihan pasca pandemi hingga permintaan dunia usaha tak bisa menjadi dasar yang kuat agar pemilu 2024 ditunda.

Dia curiga pihak yang menyampaikan hal ini merupakan orang-orang yang terlibat dengan proyek pembangunan ibu kota negara baru.

“Ini patut diduga ada kepentingan oligarki. Bisa jadi pengusaha yang dimaksud kelompok oligarki yang punya kepentingan besar proyek ibu kota negara ini,” ucap Kamhar.

Pernyataan Bahlil: Sebelumnya, Bahlil mengklaim para pelaku usaha berharap pemilu dan pilpres 2024 ditunda. Dia menyebut pelaku usaha masih berupaya bangkit usai dihajar pandemi Covid-19.

Bakal sulit jika harus menghadapi persoalan baru, yakni politik imbas dari pilpres 2024.

“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1). (alg)

Baca juga:

​Menteri Investasi Klaim Pelaku Usaha Ingin Pilpres 2024 Ditunda​

​Survei Indikator: Ganjar Terus Pepet Elektabilitas Prabowo​

​Survei Indikator: Masyarakat Tolak Wacana Jokowi Menjabat Hingga 2027​