Jokowi Minta Menkeu Tambah Subsidi Pupuk Rp14 Triliun, Akui Ada Kebocoran Distribusi Pupuk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya kebocoran distribusi pupuk bersubsidi. Namun orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, pihaknya akan mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi demi mencegah insiden kebocoran tersebut terulang.
“Memang ada kebocoran seperti itu, tetapi semua akan diawasi dan dikontrol,” ujar Jokowi dalam keterangan pers saat tanam padi bersama, Banyumas, Rabu (3/1/2024), yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.
Ia meminta seluruh pihak terkait mengontrol distribusi pupuk bersubsidi agar bisa tepat sasaran. Caranya lewat pengontrolan yang ketat di lapangan.
“Ya itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani,” tutur Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi berencana menambah subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun untuk tahun ini. Ia telah menyampaikan permintaan penambahan alokasi subsidi pupuk tersebut ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.
“Sehingga di 2024 ini saya udah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitunganan kita, Rp 14 triliun harus ditambah, untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan,” ujar Jokowi saat menghadiri Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, Selasa (2/1/2024), yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.
Pengajuan penambahan subsidi pupuk itu perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR RI. Menurut Jokowi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah mendorong permintaan penambahan alokasi subsidi pupuk itu supaya segera dapat direalisasikan.
Jokowi menyebut, rencana penambahan subsidi pupuk akan diupayakan untuk semester kedua 2024. Sementara itu, ketersediaan pupuk aman untuk awal tahun atau sebanyak 1,2 juta ton pupuk subsidi dan 500 ribu ton pupuk non subsidi.
“Tetapi, tadi saya panggil Pak Direktur Pupuk Indonesia, stok awal tahun ini seperti apa, sangat siap untuk pupuk bersubsidi sangat siap,” ucapnya.
Baca Juga:
APBN Defisit Rp347,6 Triliun Sepanjang 2023
