Isu Terkini

Pemerintah Akan Segera Hapus Premium

Ray– Asumsi.co

featured image
ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dalam waktu dekat. Hal ini ditunjukkan dengan dorongan penggunaan bensin RON 90 alias Pertalite, sebagai bahan bakar minyak ramah lingkungan.

Transisi energi: Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, maksimalisasi penggunaan Pertalite tersebut dalam rangka pemerintah sedang berupaya memasuki masa transisi energi.

Ia menyebutkan RON 90 merupakan bahan bakar energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan RON 88 atau Premium.

"Kita memasuki masa transisi di mana premium RON 88 akan digantikan dengan pertalite RON 90, sebelum akhirnya kita akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/12/2021)

Lebih lanjut, Soerjaningsih mengatakan hingga saat ini hanya terdapat tujuh negara yang masih menggunakan bahan bakar dengan RON 88, salah satunya Indonesia.

Sudah ditinggalkan: Premium sudah banyak ditinggalkan masyarakat karena kualitasnya tidak lebih baik dibandingkan Pertalite. Harapannya, peralihan ini mampu menurunkan kadar emisi karbon dioksida sebesar 14 persen.

"Pemerintah ke depan akan menyusun roadmap bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Setelah premium dihapuskan. Ada masanya di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," pungkasnya.

Rencana Pertalite ke Pertamax: Ia menambahkan perubahan penggunaan Pertalite ke Pertamax juga akan direncanakan. Kebijakan itu diperkirakan dapat menurunkan kembali kadar emisi karbon dioksida sebesar 27 persen.

Dirinya pun menyadari akan muncul gejolak yang timbul di masyarakat, terkait proses peralihan Pertalite ke Pertamax. Ia mengatakan, pemerintah akan berusaha menahan gejolak ini.

Membebani Masyarakat: Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai dihapuskannya Premium dari pasaran bisa memicu protes dari masyarakat.

Eko menilai hilangnya Premium dari pasaran memaksa masyarakat untuk memilih jenis bensin lain seperti Pertalite dan Pertamax yang lebih mahal.

"Dengan tergantinya Premium dengan Pertalite misalnya, ini tentu bisa menambah beban masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang selama ini menjadi konsumennya," kata Eko kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Rabu (22/12/2021).

Ia menambahkan, dihapuskannya kontribusi Premium juga bisa memicu kenaikan harga taksi dan ojek daring yang sudah menjadi transportasi andalan masyarakat khususnya di masa pandemi COVID-19.

"Arahnya tentu dengan kenaikan tarif ini, bisa memberatkan para pengguna ojek dan taksi daring ini karena saat ini, daya beli masyarakat masih belum pulih sepenuhnya apalagi masyarakat kelas menengah," ucapnya.

Di sisi lain, penghapusan BBM jenis Premium dengan dalih transisi energi demi menjaga lingkungan ini tentu lebih terkesan memberikan keuntungan ekonomi bagi pemerintah. Menurutnya jika Premium dihapus maka akan mengurangi subsidi yang dilakukan pemerintah.

Selain itu, Eko menilai alasan pemerintah untuk mendorong masyarakat lebih sering menggunakan transportasi umum tidak relevan.

"Kalau mau mendorong maksimalisasi penggunaan transportasi publik dengan menghilangkan Premium, tentu aneh. Sekarang kan, lagi covid. Bagus-bagus saja, cuma kondisi pandemi yang membuat kita untuk kalau bisa tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah menjadi tidak relevan," tandanya.

Subsidi Ongkos dari Pemerintah: Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono Wibowo justru mengaku setuju pemerintah bakal menghilangkan Premium sebagai salah satu produk BBM di tanah air.

Namun, ia mengharapkan supaya pemerintah menggantinya dengan memberikan subsidi pengganti kepada masyarakat kelas menengah dan bawah yang menjadi pengguna transportasi umum.

"Negara harus memikirkan cara lain untuk memberikan subsidi pengganti. Namun di sisil lain, Premium memang perlu dihapuskan juga karena kita ketahui tidak semua masyarakat biasa yang menikmatinya. Banyak kalangan atas  yang malah lebih sering menjadi konsumennya," tuturnya.

Adapun bentuk subsidi pengganti bisa dilakukan dengan memberikan ongkos transportasi umum.

"Subsidi tarif angkutan umum ini, misalnya ongkosnya Rp5 ribu nanti penumpang bayarnya cukup Rp3 ribu dan Rp2 ribu disubsidi pemerintah. Skema subsidi seperti ini bisa sekali dilakukan," tandasnya.


Baca Juga:


Share: Pemerintah Akan Segera Hapus Premium